Tanah PapuaDomberaiBantah Kapendam XVIII/Kasuari, Mahasiswa Mare Minta Pelaku Diadili

Bantah Kapendam XVIII/Kasuari, Mahasiswa Mare Minta Pelaku Diadili

SORONG, SUARAPAPUA.com — Oknum pelaku penembakan terhadap Frangky Nauw di komplek Pos Koramil Persiapan Mare, kabupaten Maybrat, Papua Barat, Minggu (17/4/2022), diminta diproses di meja hijau. Desakan dari Ikatan Mahasiswa Distrik Mare di kota studi Sorong, mengingat fakta di lapangan berbeda dengan pernyataan institusi TNI yang diwartakan media massa.

Yoseph Nauw, salah satu mahasiswa asal distrik Mare, saat jumpa pers di Aimas, kabupaten Sorong, Senin (18/4/2022), menyatakan, petugas Posramil Mare tidak bisa berdalih tindakannya sudah sesuai prosedur.

Dikemukakan, insiden penembakan warga sipil itu menunjukkan jika pelaku gagal menjalankan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 34 tahun 2004 yang mengamanatkan dua tugas pokok TNI yakni operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (OMSP). Dalam OMSP terdapat 14 tugas pokok TNI dimana nomor 10 dari tugas pokok TNI tentang operasi membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam perundang-undangan.

Baca Juga:  DMP Dihadirkan Memotivasi Anak Papua Go Internasional

“Pelaku harus bertanggungjawab dan bayar sesuai adat Maybrat. Kami mendesak, pimpinan TNI dalam hal Pangdam XVIII/Kasuari segera proses pelaku sesuai hukum yang berlaku dan copot pelaku dari kesatuan karena tindakannya sangat tidak manusiawi dan harus ditindak tegas,” ujar Yoseph Nauw.

Yoseph juga membantah pernyataan Kepala Penerangan Kodam XVIII/Kasuari yang mengatakan korban (FN) dilumpuhkan karena akan menyerang prajurit TNI di Pos Koramil Mare. Menurutnya, hal itu berbeda dengan fakta di lapangan. FN mendatangi Posramil untuk mengejar iparnya (BB) sekaligus melaporkan peristiwa perkelahian antara BB dan YN.

Baca Juga:  KontraS Mendesak Jokowi Tuntaskan Peristiwa Biak Berdarah dan Hentikan Praktek Impunitas

“Sesuai informasi dari masyarakat, FN seorang diri mendatangi Pos Koramil Mare untuk melaporkan peristiwa perkelahian antara BB dan YN. Tetapi belum sempat memberikan keterangan, dia ditembak. FN sama sekali tidak melakukan tindakan ancaman terhadap tentara seperti diberitakan media. Sebaiknya media netral dan berimbang. Segera klarifikasi pemberitaannya karena terkesan provokatif dan berat sebelah,” bebernya.

Diberitakan media ini sebelumnya, Frangky Nauw dalam keadaan mabuk membawa parang ke Posramil Persiapan Mare mengejar BB yang memilih menyelamatkan diri setelah adu mulut hingga adu jotos dan ditembak karena tidak mengindahkan tembakan peringatan.

Frangky Nauw sehari-harinya menjabat sebagai ketua Bamuskam Nafasi, distrik Mare, mendatangi Posramil setelah satu pasangan suami (BB) dan istri (YN) ribut dan tidak terima dengan perlakuan BB terhadap YN sebagai saudari perempuannya.

Baca Juga:  Seribu Pohon Sagu di Sorong Digusur Demi Menanam Kelapa Sawit

Dalam jumpa pers, Jhon Kareth mengaku kehidupan masyarakat di distrik Mare selama ini aman-aman saja.

Tetapi dengan insiden penembakan terhadap FN, kata Kareth, membuktikan bahwa kehadiran TNI tidak membawa dampak baik bagi masyarakat setempat.

“Masyarakat distrik Mare tanpa TNI dan Polri aman saja. Kami mahasiswa distrik Mare kabupaten Maybrat minta kepada Pangdam XVIII/Kasuari, bupati dan ketua DPRD Maybrat segera pulangkan TNI dan cabut pos militer dari Mare. Kami tidak butuh TNI. Kami tidak butuh pos Koramil. Kami tidak nyaman bersama TNI,” ujar Jhon.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Indonesia dan AS Teken Pengalihan Utang untuk Lindungi Ekosistem Terumbu Karang

0
“Dengan menghapus utang dan mengalokasikan dananya kembali ke Indonesia, melalui program pengalihan utang untuk perlindungan alam. Kami melakukan langkah konkret untuk melindungi terumbu karang Indonesia yang sangat berharga dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan,” kata Michael Kleine.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.