WAMENA, SUARAPAPUA.com — Hasil konferensi ke-II Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah Laapago yang dilaksanakan selama beberapa hari (11-14/4/2022) di Wamena, melahirkan pemimpin baru dengan tiga program inti sesuai kondisi wilayah.
Dominikus Surabut, ketua Dewan Adat Papua (DAP), menyatakan, kepengurusan DAP Wilayah Laapago dibawah kepemimpinan Areki Wanimbo adalah sah.
Berdasarkan proses pemilihan, kata Dominikus, terpilih sebagai ketua umum atas nama Areki Wanimbo, sekretaris Antori Hesegem, ketua I Erince Asso, ketua II Lemok Mabel, ketua III Korneles Oagay, sekretaris I Elekana Wetipo, sekretaris II Marien Tabuni, sekretaris III Orotan Elokpere, bendahara Ima Aliknoe, kepala kepolisian Amos Wetipo, koordinator sub suku Hubula Engel Surabut, koordinator suku Lany Piter Wanimbo, koordinator suku Yali Ismael Omoldoman, mama Lapaago Vero Haluk.
“Ini pesta rakyat masyarakat adat Laapago. Selama ini orang mengklaim bahwa saya kepala suku, saya ketua ini dan itu, tetapi ini pesta adat forum legal yang hari ini putuskan bahwa ketua dewan adat Laapago atau kepala sukunya masyarakat adat Laapago adalah bapak Areki Wanimbo,” ujarnya kepada suarapapua.com di Wamena, Kamis (14/4/2022) usai pengukuhan pengurus DAP Wilayah Laapago yang baru terpilih untuk periode 2022 – 2027 sekaligus menutup konferensi ke-II DAP Wilayah Laapago,.
Dengan terpilihnya kepengurusan baru ini, ditegaskan, tidak ada lagi yang mengklaim sebagai kepala suku ini, ketua itu dan lain-lain. Termasuk pembentukan oleh negara dengan apapun jenis surat keputusan (SK) dan jabatan yang diberikan, dinyatakan tidak berlaku dan tidak diakui oleh masyarakat adat Laapago.
“Ini masyarakat adat sudah memutuskan dan dikukuhkan secara adat. Tiga suku besar datang semua, hadiri konferensi dan memilihnya secara resmi. Semua lengkap. Dari Yali tadi sudah dikukuhkan, begitupun Hubula dan Lany juga sudah dikukuhkan. Sudah sah, dan mereka menerima beberapa program kerja,” jelasnya.
Program inti yang pertama, kata Dominikus, tentang penegakan hak-hak dasar masyarakat adat. Itu termasuk tanah, hutan, dan air.
Program kedua, pengelolaan hak-hak dasar itu, yakni sumber daya alam.
“Hal paling pokok adalah bagaimana hubungan kemitraan itu dibuat dalam satu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan,” katanya.
Program ketiga, imbuh Surabut, tentang hukum, HAM dan politik, yang termasuk di dalamnya masyarakat adat telah memutuskan untuk mendesak Komisaris Tinggi HAM PBB segera berkunjung ke Tanah Papua.
“Ketika masyarakat adat mengakui adanya kasus kekerasan terus terjadi, maka masyarakat adat berhak mencari jalan keluar untuk menentukan nasib sendiri. Itu sudah diputuskan dalam keputusan-keputusan komisi,” ujarnya.
Selain program inti, pihaknya juga menetapkan program-program strategis terkait hukum adat dan lainnya. Ia berharap hal itu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dari sepuluh kabupaten yang ada di wilayah Laapago.
Dominikus menegaskan, tanah adat di wilayah Laapago tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.
“Tanah mulai dari perbatasan Momuna terus perbatasan PNG, dari Kembu sampai perbatasan Waropen atas, dan juga batas Batu dan lainnya yang masuk dalam cakupan wilayah adat Laapago tidak oleh ada yang jual beli kepada siapapun,” tegasnya.
Ketua DAP menambahkan, yang diperbolehkan adalah sistem kontrak atau sewa dengan membuat kontrak kerja sama atau MoU agar saling menguntungkan kedua belah pihak.
“Tanah tidak diserahkan kepada pihak lain yang bukan pemilik. Tanah tetap milik masyarakat adat dan itu kekayaan abadi bagi masyarakat adat Laapago.”
Setelah terpilih sebagai ketua DAP Wilayah Laapago, Areki Wanimbo menyampaikan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat tiga suku besar di wilayah Laapago atas pemberian mandat kepala suku secara adat.
“Terima kasih atas mandat adat ini. Saya terima dan siap memikul beban berat ini. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh seorang diri, karena itulah saya mengajak kita semua untuk satukan pikiran dan jalan bergandengan tangan,” kata Areki.
Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You
