JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Hampir 2.500 mortir dari Serbia yang dibeli untuk badan mata-mata Indonesia tahun lalu diubah untuk dijatuhkan dari udara, dan beberapa digunakan dalam serangan di delapan desa di Papua, menurut laporan dari kelompok pemantau senjata dan foto yang diberikan kepada Reuters.
Dugaan pengadaan badan intelijen negara, yang dikenal sebagai BIN, tidak diungkapkan kepada komite pengawasan parlemen yang menyetujui anggarannya, sebagaimana tiga anggota mengatakan kepada Reuters.
Kelompok pemantau yang berbasis di London, Conflict Armament Research (CAR), mengatakan mortir itu diproduksi oleh pembuat senjata milik negara Serbia Krusik dan kemudian dimodifikasi untuk dijatuhkan dari udara daripada ditembakkan dari tabung mortir. Dikatakan senjata yang dikirim ke BIN juga termasuk 3.000 inisiator elektronik dan tiga perangkat pengatur waktu yang biasanya digunakan untuk meledakkan bahan peledak.
Peluru mortir 81mm digunakan dalam serangan pada bulan Oktober di desa-desa di Papua, sebuah provinsi di Indonesia, di mana kampanye selama puluhan tahun oleh separatis bersenjata telah dipercepat dalam beberapa tahun terakhir. Menurut CAR, seorang saksi mata dan penyelidik hak asasi manusia yang bekerja atas nama beberapa gereja dan kelompok.
Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi aspek-aspek tertentu dari laporan CAR, termasuk apakah BIN telah menerima kiriman tersebut. Reuters juga tidak dapat menentukan siapa yang mengizinkan pembelian amunisi atau siapa yang menggunakannya di Papua.
BIN dan Kementerian Pertahanan tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembelian atau penggunaan mortir tersebut.
Panwaslu DPR akan menggelar sidang tertutup pekan depan dengan BIN, dan pembelian senjata akan dibahas, kata salah satu anggota komisi.
Tubagus Hasanuddin, mantan jenderal yang juga duduk di komite parlemen yang membawahi BIN, mengatakan bahwa badan intelijen dapat memperoleh senjata ringan untuk pertahanan diri agennya, tetapi setiap senjata kelas militer “harus untuk tujuan pendidikan atau pelatihan dan bukan untuk tujuan tempur”.
“Kita perlu melakukan audiensi terlebih dahulu dengan BIN dan memeriksa alasannya. Setelah itu kita akan memeriksa legalitasnya,” katanya.
Tidak ada yang terbunuh, meskipun rumah dan beberapa gereja dibakar, menurut seorang saksi dan penyelidik yang bekerja untuk delapan kelompok hak asasi manusia dan gereja untuk mendokumentasikan serangan tersebut.
“Jelas bahwa mortir ini adalah senjata ofensif yang digunakan di wilayah sipil,” kata Jim Elmslie, penyelenggara Proyek West Papua di Universitas Wollongong, yang menyerahkan laporan CAR ke Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB pada bulan April. “Ini adalah pelanggaran hukum humaniter.”
BIN adalah lembaga sipil di bawah otoritas langsung presiden Indonesia, Joko Widodo. Kantor kepresidenan tidak menanggapi permintaan komentar tentang pembelian atau penggunaan senjata tersebut.
Seorang juru bicara militer Indonesia, Kolonel Wieng Pranoto, mengatakan kepada Reuters bahwa pasukannya tidak menjatuhkan amunisi di desa-desa. Dia menolak mengatakan apakah BIN menyebarkan amunisi.
Hukum Indonesia mengharuskan militer, polisi, dan lembaga pemerintah lainnya untuk meminta izin dari Kementerian Pertahanan untuk membeli senjata, dan mengharuskan mereka untuk menggunakan bahan yang diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri jika tersedia. Perusahaan pembuat senjata milik negara PT. Pindad memproduksi mortir, dan mereka adalah bagian dari persenjataan angkatan bersenjata.
Sumber kementerian pertahanan yang mengetahui sistem pengadaan mengatakan kementerian tidak pernah menyetujui pembelian atau peraturan apa pun yang memungkinkan BIN memperoleh amunisi.
“Ini menimbulkan pertanyaan mengapa BIN menginginkan mereka,” katanya.
Anggota komisi parlemen lain yang membawahi BIN mengatakan, dirinya sendiri sedang menyelidiki temuan dalam laporan CAR untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran. Dia mengatakan telah mendekati BIN dan PT. Pindad untuk meminta penjelasan tetapi “menemukan banyak tembok raksasa”.
“Pasti ada sesuatu yang sangat, sangat sensitif tentang itu,” katanya kepada Reuters.
Juru bicara dan kantor kepala eksekutif PT. Pindad tidak menjawab pertanyaan rinci dari Reuters tentang bagaimana mortir itu diperoleh atau siapa yang menggunakannya.
Salah satu komisaris perusahaan, Alexandra Wuhan, menolak untuk membahas secara spesifik pembelian, tetapi mengatakan: “Pindad berkewajiban dan tunduk pada hukum, aturan, dan peraturan Indonesia tentang pengadaan senjata militer dan sipil, begitu juga BIN sebagai pengguna akhir. Pindad tidak dapat bertanggung jawab atas kapan dan di mana senjata digunakan oleh pihak berwenang Indonesia. Kami tidak memiliki kendali seperti itu.”
Pembelian Senjata
CAR adalah pemantau senjata yang berbasis di Eropa yang kliennya termasuk Uni Eropa, PBB, dan pemerintah AS dan Inggris.
Organisasi tersebut menganalisis foto-foto persenjataan yang digunakan dalam serangan di Papua dan secara resmi meminta informasi tentang peluru tersebut dari pemerintah Serbia melalui misi negara tersebut di PBB di New York pada 26 November.
Duta Besar Serbia untuk PBB, Nemanja Stevanovic, memberikan tanggapan pada 31 Desember dalam sebuah “note verbale”, sebuah komunike diplomatik resmi. James Bevan, direktur eksekutif CAR, mengatakan informasi dalam komunike itu menjadi dasar laporan kelompok pelacak senjata.
CAR menolak untuk membagikan tanggapan Serbia, dengan alasan protokol. Stevanovic, dan Misi PBB Serbia, tidak menanggapi permintaan Reuters untuk membagikan catatan verbal.
Transfer
Laporan itu mengatakan Serbia mengkonfirmasi Krusic membuat mortir berdaya ledak tinggi M-72, yang dijual ke pemasok senjata Serbia Zenitprom DOO pada Februari 2021 bersama dengan 3.000 inisiator elektronik dan perangkat pengatur waktu. Amunisi tersebut kemudian diekspor oleh Zenitprom DOO ke PT. Pindad untuk BIN, kata kelompok itu.
Pada 6 Oktober 2020, pada awal proses pengadaan, BIN memberikan sertifikat pengguna akhir kepada otoritas Serbia No. R-540/X/2020, yang menegaskan bahwa mereka akan menjadi pengguna eksklusif barang dalam konsinyasi dan bahwa amunisi tidak akan ditransfer atau dijual ke pihak lain tanpa izin dari pihak berwenang Serbia, kata laporan itu. Tidak ada permintaan untuk mentransfer senjata sebelum serangan di Papua, kata pemerintah Serbia kepada CAR, menurut laporan tersebut.
Dalam laporannya, CAR mengatakan Serbia mengkonfirmasi nomor lot pada cangkang yang digunakan di Papua sama dengan yang dibeli oleh BIN.
Beberapa rincian laporan yang tidak dapat dikonfirmasi secara independen oleh Reuters termasuk nomor lot yang cocok dengan mortir, transfer pengiriman amunisi ke BIN atau apakah BIN mematuhi sertifikat pengguna akhir. Reuters tidak dapat menentukan siapa yang memodifikasi mortir atau mengapa BIN membeli timer dan penyala.
CAR mengatakan BIN telah memberi pemerintah Serbia “sertifikasi verifikasi pengiriman”, meskipun Reuters tidak dapat secara independen mengkonfirmasi bahwa senjata telah tiba di tangan BIN.
Seorang pejabat di bagian pengawasan senjata Kementerian Perdagangan Serbia di Beograd dan kedutaan negara itu di Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar Reuters. Krusik dan Zenitprom DOO tidak menanggapi permintaan komentar.
Serangan ke Kampung
Pemberontakan kemerdekaan telah membara di Papua yang kaya sumber daya sejak 1969, ketika pemungutan suara yang diawasi PBB yang melibatkan hanya sekitar 1.025 orang menyebabkan bekas jajahan Belanda itu menjadi bagian dari Indonesia.
Situasi keamanan di Papua telah “memburuk secara dramatis” sejak April 2021, ketika separatis membunuh kepala kantor BIN Papua dalam penyergapan, menurut sebuah pernyataan oleh tiga pelapor khusus PBB pada bulan Maret. Antara April dan November tahun lalu, mereka mengatakan ada “pelanggaran yang mengejutkan” oleh pemerintah. Pemerintah Indonesia menolak pernyataan mereka.
Mulai 10 Oktober 2021, helikopter dan drone menembak dan menjatuhkan amunisi di delapan desa di distrik Kiwirok selama beberapa hari, menurut saksi mata yang diwawancarai oleh Reuters, penyelidik hak asasi manusia, dan beberapa pemimpin gereja setempat.
“Mereka menjatuhkan bom dengan pesawat tak berawak,” kata Pastor Yahya Uopmabin kepada Reuters, mengatakan dia menyaksikan serangan itu dari pegunungan terdekat, di mana banyak penduduk telah melarikan diri. “Tempat ibadah, rumah warga dibakar.”
Eneko Bahabol, seorang penyelidik Papua yang bekerja untuk konsorsium delapan kelompok hak asasi manusia dan gereja, mengatakan 32 mortir dijatuhkan, termasuk lima yang tidak meledak. Reuters telah melihat foto-foto peluru yang tidak meledak.
Foto-foto dari CAR menunjukkan mortir membawa tanda-tanda pembuat senjata milik negara Serbia. Samuel Paunila, kepala tim penasehat manajemen amunisi di Pusat Internasional Jenewa untuk Penghapusan Ranjau Kemanusiaan, membenarkan bahwa mortir tersebut memiliki tanda Krusic. (*)
