PANIAI, SUARAPAPUA.com — Rakyat Papua di kabupaten Paniai yang tergabung dalam Petisi Rakyat Papua (PRP) turun jalan menuntut pemerintah batalkan rencana pemekaran daerah otonom baru (DOB), cabut otonomi khusus (Otsus) jilid II dan segera gelar referendum di Tanah Papua, Jumat (3/6/2022).
Aksi massa berlangsung aman dibawah pengawalan aparat kepolisian dari Polres Paniai.
Awalnya massa berkumpul di lapangan Karel Gobai, Enarotali, kemudian long march menuju kantor DPRD Paniai di Madi.
Pantauan suarapapua.com, selama perjalanan massa aksi terus meneriakkan tolak pemekaran, cabut Otsus, dan gelar referendum.
Ketika tiba, massa aksi disambut Sem Nawipa, ketua DPRD kabupaten Paniai, bersama beberapa anggotanya. Massa aksi lalu menyampaikan orasi secara bergantian dari berbagai perwakilan tokoh, lembaga dan organisasi yang tergabung dalam PRP.
Usai semua perwakilan menyampaikan orasi, Jekson Gobai, koordinator lapangan (Korlap) umum aksi menegaskan, Otsus dan pemekaran adalah dua paket yang tak terpisahkan memiliki tujuan yang sama untuk menghancurkan seluruh tatanan kehidupan orang Papua dan itu sudah terbukti selama 20 tahun Otsus diberlakukan.
“Penyakit sosial sudah merajalela dimana-mana dari kota bahkan sampai di pelosok. Itulah buah dari hasil Otsus dan pemekaran kabupaten, distrik dan desa yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Akibatnya, tidak terhitung sudah berapa banyak orang Papua yang mati karena miras, karena kena penyakit HIV-AIDS dan sebagainya,” ujar Gobai.
Belum lagi, lanjut dia, merajalelanya berbagai perjudian yang membuat orang Papua menjadi malas bekerja.
“Semua hal tidak baik itu dihadirkan secara tersistematis. Tujuannya, kolonial mau cepat habisi kita orang Papua yang masih tersisa dengan jumlah yang sangat sedikit ini. Pemerintah terus memaksakan Papua harus mekarkan. Sementara orang Papua sendiri tidak mau,” beber Jekson.
Sikap tegas rakyat Papua sudah jelas, karena itu menurut Jekson, pemerintah Indonesia stop memaksakan pemekaran dan Otsus yang telah gagal total memberdayakan dan mensejahterakan orang Papua.
“Masyarakat Papua tidak pernah minta DOB dan Otsus. Itu pemaksaan sepihak. Jakarta buka pintu neraka bagi rakyat Papua. Hari ini kami minta segera batalkan dan cabut dari Tanah Papua,” tegasnya.
Yansas Boma, wakil Korlap, menyatakan, selama pemekaran dan Otsus dipaksakan dan bahkan sampai disahkan dan diberlakukan, selama itu juga orang Papua tetap akan melawan apapun konsekuensinya.
“Sikap tidak akan pernah berubah. Dua paket kebijakan yang sedang dipaksakan itu bagi kita orang Papua bukan pintu biasa, tetapi ini pintu neraka yang dibuat negara Indonesia untuk cepat musnahkan orang Papua,” teriak Boma.
Massa aksi kemudian menyerukan pemberantasan segala jenis penyakit sosial yang sedang menjamur di kabupaten Paniai. Pemerintah daerah harus peka melihat berbagai dampaknya dan segera diberantas.
“Semua pemimpin daerah orang asli Paniai, bupati, DPRD, camat sampai tingkat bawah, tidak ada pendatang. Berpikirlah yang baik untuk berbuat sesuatu yang baik untuk daerah ini selamatkan masyarakat Paniai dari segala hal tidak baik yang bikin semua orang Paniai hancur berantakan,” ujar Amos Mote, perwakilan tokoh agama, dalam orasinya.
Menanggapi aspirasi rakyat dalam aksi ini, ketua DPRD Paniai, menyarankan kepada massa aksi dan seluruh rakyat Paniai agar bersabar menunggu beberapa peraturan daerah (Perda) yang dalam waktu dekat akan diberlakukan.
“Perda sudah ada. Hanya ada beberapa hal sedang direvisi. Kalau semua itu sudah selesai, kita akan keluarkan dan jalankan. Jadi, masyarakat bersabar sambil tetap kita terus jalan kampanyekan berantas semua hal-hal tidak baik itu,” kata Sem Nawipa usai menerima pernyataan sikap dari Korlap aksi.
Massa aksi lalu membubarkan diri dengan aman dan tertib usai doa bersama mengakhiri aksi serentak.
Pewarta: Stevanus Yogi
