JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Menjawab kesulitan selama ini sekaligus mendukung pelayanan pemerintahan dibutuhkan sarana transportasi yang memadai, baik transportasi darat, laut maupun udara di provinsi Papua.
“Kami sampaikan persoalan transportasi di Papua ini dalam pertemuan yang berlangsung di kantor Kementerian Perhubungan supaya ada perhatian lebih serius melalui subsidi pesawat dan bantuan kapal kecil atau kapal cepat. Hal ini sangat penting untuk mendukung pelayanan pemerintahan di Papua, termasuk menjawab kesulitan masyarakat selama ini,” kata John NR Gobai, ketua Kelompok Khusus Otsus DPRP usai audiensi di kantor Kemenhub RI, Jumat (8/7/2022).
Pokok pikiran DPRP menurut John telah disampaikan melalui staf khusus Menteri Perhubungan, Buyung Lalana dan tenaga ahli Menteri Perhubungan, Andre Mulyana di kantor Kemenhub.
“Selama ini kami menyaksikan betapa sulitnya transportasi di beberapa daerah di Papua. Contoh, banyak guru dan mantri mau urus surat-surat dinas, untuk ke kota ataupun kembali ke tempat tugas sangat sulit. Begitupun yang lain. Solusinya adalah perlu sarana transportasi darat, udara maupun laut untuk menjangkau daerah-daerah pelosok dan kepulauan,” bebernya.
Akibat tidak ada sarana transportasi, kata John dalam audiensi, seringkali guru maupun tenaga medis tidak hadir di tempat tugas.
“Anak-anak rajin ke sekolah, tetapi guru belum datang dari kota, tidak ada kegiatan belajar mengajar. Begitu juga tenaga kesehatan, pasien menunggu berhari-hari. Supaya lancar urusan dinas, sarana transportasi harus ada.”
Selain pengadaan sarana transportasi di daerah yang masih belum terjangkau, John juga berharap perlunya subsidi pesawat dan bantuan kapal kecil atau kapal cepat.
Kepada Kemenhub RI, ia kemukakan beberapa solusi dan usulan untuk diperhatikan dalam pengambilan kebijakan menyikapi kebutuhan sarana transportasi di provinsi Papua.
Pertama, perlu ada pesawat dan perahu motor yang eksekutif. Sebab dari data yang didapat, hingga kini sarana transportasi belum merata meski sudah ada Puskesmas Terapung di daerah yang daerahnya banyak sungai, danau dan laut.
Kedua, pemberian subsidi pesawat melalui APBN untuk menjangkau daerah-daerah pelosok di kabupaten Paniai, Intan Jaya, Dogiyai, Deiyai dan Nabire.
Ketiga, perlu adanya kapal cepat untuk menjangkau daerah pesisir di kabupaten Mimika, kabupaten Nabire, dan kabupaten Asmat.
John kemudian mengusulkan pengadaan subsidi pesawat perintis dan kapal perintis di beberapa kabupaten.
Pertama, subsidi penerbangan perintis di kabupaten Dogiyai (Nabire-Kegata, Nabire-Sukikai).
Kedua, subsidi penerbangan perintis di kabupaten Paniai (Nabire-Bogobaida, Nabire-Dadou).
Ketiga, subsidi penerbangan perintis di kabupaten Deiyai (Nabire-Komauto/Kapiraya)
Keempat, subsidi penerbangan perintis di kabupaten Nabire (Nabire-Dipa, Nabire-Menou).
Kelima, subsidi penerbangan perintis di kabupaten Intan Jaya (Nabire Agisiga, Nabire-Pogapa).
Keenam, satu kapal perintis untuk kabupaten Nabire agar melayani masyarakat dari distrik Wapoga sampai distrik Teluk Umar (Teluk Umar-Yaur/Kwatisore-Mambor-Weinami-Wapoga/Kamarisano).
Ketujuh, satu kapal perintis untuk kabupaten Mimika agar melayani masyarakat distrik Mimika Barat Jauh sampai distrik Agimuga (Potowaiburu-Kokonao-Pomako-Agimuga-Agats).
Kedelapan, satu kapal perintis untuk kabupaten Asmat agar melayani distrik-distrik yang hanya dapat dijangkau dengan jalur sungai(Nakai-Omor-Agats-Atsy-Suator).
Usulan tersebut demi kepentingan pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat, serta jangkauan pelayanan pemerintahan, sehingga hal ini sangat diperlukan adanya penanganan yang serius dan strategis oleh pemerintah termasuk pihak swasta.
Anggaran Subsidi
Setiap tahun anggaran pemerintah selalu alokasikan dana cukup besar. Seperti tahun 2022 ini, menurut Cucu Mulyana, pelaksana tugas direktur jenderal Perhubungan Darat Kemenhub RI, pada tahun 2022 Kementerian Perhubungan menyiapkan dana Rp1,25 Triliun untuk subsidi angkutan darat.
“Anggaran untuk subsidi angkutan darat meningkat dibanding tahun lalu yang hanya Rp1,08 Triliun. Tahun ini jumlahnya Rp1,25 Triliun,” jelasnya, Jumat (1/6/2022) dilansir Kompas.com.
Dana tersebut menurut Mulyana, mencakup subsidi angkutan jalan perintis di 32 provinsi senilai Rp125 Miliar. Terdiri dari pembangunan 338 trayek jalan perintis dan 597 kendaraan.
Selain itu, dana itu juga untuk subsidi angkutan antarmoda atau KSPN sebesar Rp24,83 Miliar untuk angkutan di 10 titik pengangkutan.
Subsidi angkutan barang di jalan senilai Rp15 Miliar untuk lima lokasi. Kemudian, subsidi angkutan umum massal perkotaan khususnya menggunakan skema buy the service (BTS) di 10 kota.
Layanan BTS, kata dia, menyerap Rp631 Miliar. Dan yang terakhir, Rp453,64 Miliar untuk subsidi angkutan ASDP di 288 lintasan.
Khusus tahun 2023, pihaknya alokasikan dana sebesar Rp2,48 Triliun untuk memperkuat konektivitas transportasi darat.
Mengemuka dalam rapat dengan Anggota DPR RI bersama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta, anggaran tahun depan akan dibagi dalam tiga program utama.
“Kegiatan infrastruktur konektivitas transportasi darat sebesar Rp1,6 Triliun, kemudian layanan transportasi darat sebesar Rp409 Miliar, serta keselamatan dan keamanan transportasi darat sebesar Rp467 Miliar,” rincinya.
REDAKSI
