JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Insiden kericuhan hingga memakan korban di halaman kantor Bupati Paniai, Selasa (5/7/2022), diharapkan segera diusut tuntas dan diungkap ke publik agar tidak meninggalkan berbagai polemik yang sedang berkembang belakangan ini.
Hal itu dikemukakan Laurenzus Kadepa, Anggota DPRP, dalam pernyataan pers yang diterima Suara Papua, Senin 11/7/2022).
Laurenzus Kadepa menyatakan perlu tim independen untuk menginvestigasi insiden tersebut. Apalagi telah menewaskan satu orang dan dua lainnya luka-luka.
Keributan hingga berujung pengrusakan kantor Bupati Paniai setelah tidak ada kejelasan tentang honor bagi petugas tingkat distrik dan kampung dalam agenda pemilihan kepala desa (Pilkades) di kabupaten Paniai.
Aparat keamanan yang mengawal kegiatan penjelasan dan pembagian logistik Pilkades sempat melepaskan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Beberapa saat kemudian dikabarkan ada beberapa orang terluka hingga dibawa ke RSUD Paniai.
Satu warga sipil bernama Donatus Nawipa meninggal dunia setelah sempat ditangani petugas medis. Jenazahnya kemudian diarak ke kediaman Bupati Paniai sebelum akhirnya dimakamkan di dekat rumah keluarganya di Madi.
Informasi yang beredar, Donatus Nawipa meninggal akibat tertembak di bagian perut.
Korban lainnya, Alfius Giyai tertembak di bagian paha. Menjalani perawatan di RSUD Paniai. Peluru yang bersarang di dalam berhasil dikeluarkan dua hari kemudian, Kamis (7/7/2022) sore.
Menurut penjelasan Polda Papua sebagaimana diwartakan berbagai media, berdasarkan hasil visum petugas medis, korban meninggal karena terkena sayatan benda tajam di bagian perut. Bukan tertembak seperti informasi yang beredar dan dugaan berbagai pihak.
“Perlu investigasi pihak berwenang untuk mengungkap dugaan penembakan yang terjadi saat unjuk rasa di kantor bupati Paniai pada 5 Juli 2022. Pemkab Paniai, dan Kapolres Paniai sebagai penanggungjawab keamanan di sana, harus membuka diri atas kejadian yang menewaskan satu orang dan dua lainnya terluka,” kata Kadepa melalui keterangan tertulisnya, Senin (11/7/2022).
Legislator Papua yang membidangi pemerintahan, politik, hukum, hak asasi manusia, dan keamanan ini menyayangkan insiden tersebut karena hingga kini kasus 8 Desember 2014 juga belum selesai ditangani.
“Saat ini kami masih konsentrasi dengan kasus Paniai Berdarah tahun 2014 yang sudah menjadi pelanggaran HAM berat di era Jokowi. Kenapa ada masalah yang sama terjadi lagi di Paniai? Ini sangat keterlaluan,” ujarnya.
Laurenzus Kadepa menyatakan, pola penanganan massa aksi harus lebih humanis.
“Saya orang asli Paniai, saya paham betul situasi masyarakat di Paniai. Aparat biasanya kalau ada masalah besar atau kecil selalu angkat senjata. Kepala daerah juga sering malas tahu dengan kondisi masyarakat. Begitu juga dengan masyarakat, kadang melampiaskan amarahnya dengan merusak fasilitas pemerintahan. Hal-hal ini tidak benar,” tuturnya.
Terkait insiden tersebut, Kadepa menyarankan agar segera diinvestigasi agar semakin jelas.
“Saran saya perlu investigasi pihak berwenang agar semuanya terang benderang terkait kasus ini. Nyawa manusia tidak sebanding dengan uang, pangkat atau apapun. Stop bunuh rakyat sipil seperti binatang,” ujar Laurenzus Kadepa.
Perlunya penyelidikan terhadap insiden tersebut disampaikan oleh Emanuel Gobay, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
Pihak berwenang diminta lebih cepat bergerak menangkap dan memproses pelaku termasuk aktor intelektualnya.
Pasca insiden di kantor Bupati Paniai, Polda Papua mengutus tim dari Reskrim ke Paniai untuk melakukan penyelidikan agar mengungkapnya sedetail mungkin.
“Tim Reskrim sudah kami utus untuk bantu Polres Paniai dalam proses penyelidikan. Pastinya kami transparan,” kata Irjen Pol Mathius D Fakhiri, Kapolda Papua.
Kapolda juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Bupati Paniai terkait insiden itu.
Pemerintah daerah diminta ikut membantu proses penyelidikan, termasuk melakukan pendekatan dengan pihak keluarga dan tokoh-tokoh agar kasus ini terungkap.
Diberitakan media ini sebelumnya, pihak keluarga korban saat membicarakan penyelesaian masalah seperti apa yang akan ditempuh secara bersama, Rabu (6/7/2022), menyatakan kejadian naas yang menimpa Donatus Nawipa tidak dibesar-besarkan.
“Tidak ada bayar denda dan lain-lain untuk bayar kepala. Masalah habis. Kita serahkan masalah ini kepada Tuhan,” kata Melia Nawipa, kakak kandung korban meninggal dunia.
Di hadapan saudara-saudari lainnya usai korban dimakamkan di Madi, Melia menegaskan, “Kalau pihak berwenang mau usut silakan, tidak juga silakan. Saya sebagai kakak kandung, masalah ini cukup sampai di sini.”
REDAKSI
