BeritaAntisipasi Rencana Aksi Tolak DOB, Personil Gabungan Apel Gelar Pasukan

Antisipasi Rencana Aksi Tolak DOB, Personil Gabungan Apel Gelar Pasukan

WAMENA, SUARAPAPUA.com — Polres Jayawijaya mengantisipasi rencana aksi yang difasilitasi Petisi Rakyat Papua (PRP) pada Kamis (14/4/2022), dengan melakukan apel gelar pasukan di depan Tugu Salib, Jalan Yos Sudarso, Wamena, kabupaten Jayawijaya.

Kapolres Jayawijaya AKBP Hesman Sotarduga Napitupulu memimpin langsung jalannya apel gelar pasukan itu.

Apel melibatkan personil Polres Jayawijaya, Kodim 1702/Jayawijaya, Yonif 756/WMS, Brimob BKO Resimen II Pelopor Mabes Polri, Senkom Jayawijaya, Satpol PP Jayawijaya, Subdenpom Wamena, Pemadam Kebakaran, dan Dinas Perhubungan Jayawijaya.

Dalam apel gabungan didampingi Kombes Pol Yustanto Mujiharso, Dansatgas Aman Nusa I.

Menurut Kapolres Jayawijaya, dikutip dari siaran pers Humas, apel tersebut dilaksanakan sebagai antisipasi terhadap rencana aksi menuntut pencabutan Undang-undang Otsus jilid dua dan DOB serta referendum yang diserukan PRP beberapa hari lalu.

Baca Juga:  Panglima TNI dan Negara Diminta Bertanggung Jawab Atas Penembakan Dua Anak di Intan Jaya

Dalam arahannya Kapolres mengatakan, rencana hari ini di beberapa wilayah di Papua maupun luar Papua akan ada aksi penolakan DOB dan Otsus Papua.

“Kita di sini sebagai daerah induk harus mengantisipasi semuanya agar tetap aman dan kondusif,” ujarnya.

Kapolres Jayawijaya juga mengingatkan kepada setiap personil agar wajib memperhatikan SOP dalam penggunaan senjata.

“Saya berharap kepada rekan-rekan dalam pelaksanaan pengamanan agar tetap memperhatikan SOP, bagaimana sistem kita dalam melaksanakan SOP berpatokan pada perundang-undangan. Penggunaan senjata dalam satu komando. Kita ciptakan masyarakat agar merasa aman dengan hadirnya kita di lapangan,” kata Hesman.

Jika ada kerumunan orang, Kapolres minta agar diberi pemahaman supaya warga boleh kembali ke rumah.

“Kita akan melaksanakan patroli, apabila ada perkumpulan massa, dengan cara yang simpatik, menyampaikan himbauan. Dan apabila ada aksi unjuk rasa, kita bubarkan karena sampai hari ini kita belum berikan izin,” lanjutnya.

Baca Juga:  FPD Yahukimo Aksi di Kantor KPU Papua Pegunungan Tuntut Pleno Dibatalkan

Kapolres menambahkan, “Saya berharap tidak ada permasalahan di lapangan. Apabila ada, tolong segera laporkan secara berjenjang kepada pimpinan. Kita lakukan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya agar Jayawijaya aman dan kondusif.”

Penegasan sama disampaikan Kombes Pol Yustanto Mujiharso.

Dansatgas Brimob Aman Nusa I menyatakan, setiap personil yang bertugas di Jayawijaya mewakili negara, sehingga harus laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab.

“Melindungi masyarakat itu tugas kita. Tetapi tidak boleh ada kelompok tertentu yang mau mengganggu aktivitas masyarakat pada umumnya. Jangan kita kalah dengan sekelompok kecil. Negara tidak boleh kalah,” ujar Yustanto.

“Kita harus kuat dan solid. Tunjukanlah bahwa kita adalah perwakilan negara, Jayawijaya harus aman,” lanjutnya tegas.

Baca Juga:  KPU Tambrauw Resmi Tutup Pleno Tingkat Kabupaten

Selesai apel gelar pasukan dilanjutkan dengan kegiatan show of force keliling kota Wamena untuk memantau situasi daerah.

Aksi serentak yang juga direncanakan di Wamena tidak dilakukan. Menurut Namene Elopere, sekretaris PRP Lapago, sedianya aksi akan diadakan hari ini sesuai agenda awal, tetapi batal karena masih berkoordinasi dengan pihak Polres Jayawijaya.

Selain itu mengingat situasi di Kobakma, kabupaten Mamberamo Tengah.

Menghindari terjadinya hal-hal yang tak diinginkan jika massa turun jalan, kata Namene, sebagai gantinya PRP wilayah Lapago buat dalam bentuk jumpa pers, membacakan pernyataan sikap sekaligus menyampaikan dukungannya kepada rakyat Papua dan simpatisan yang sedang menyuarakan aspirasi pada hari ini.

Pewarta: Onoy Lokobal
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Aparat Hadang dan Represi Aksi Demo Damai Mahasiswa Papua di Bali

0
“Kondisi hari ini, rakyat Papua menghadapi situasi represif, intimidasi serta pembunuhan yang sistematis dan terstruktur oleh negara pasca otonomi khsusus diberlakukan tahun 2001. Akibatnya, konflik berkepanjangan terus terjadi yang membuat aparat TNI/Porli menuduh warga sipil dengan sembarangan,” tutunya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.