BeritaMasyarakat Adat di Tanah Papua Perlu Punya BUMA

Masyarakat Adat di Tanah Papua Perlu Punya BUMA

SORONG, SUARAPAPUA.com — Abdon Nababan, wakil ketua Dewan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nasional, menyarankan masyarakat adat di Tanah Papua perlu membentuk Badan Usaha Masyarakat Adat (BUMA).

Dalam diskusi publik bertema “Gerakan sosial masyarakat adat dan kebudayaan Papua” di sekretariat AMAN Sorong Raya, Rabu (13/7/2022) malam, Abdon mengungkapkan, banyak sekali program pemberdayaan ekonomi di Papua baik dari instansi pemerintah, swasta maupun Gereja selama ini, tetapi kebanyakan kegiatannya tidak memiliki basis yang kuat.

Baca Juga:  AJI, PWI, AWP dan Advokat Kecam Tindakan Polisi Terhadap Empat Jurnalis di Nabire

“Pemberdayaan ekonomi ini dibangun dengan pendekatan lembaga, bukan dengan pendekatan proyek. Pendekatan pemberdayaan ekonomi sekarang bersifat proyek,” ujarnya menyoroti.

Solusinya, menurut Abdon, mengelola relasi sosial, mengadakan upacara-upacara serta pengambilan keputusan-keputusan kolektif sudah tersedia di kelembagaan adat, sehingga lembaga adat perlu diperkuat dan dilengkapi dengan institusi ekonomi.

“Lembaga adat tidak punya tradisi mengelola sumber-sumber ekonomi. Saya mengusulkan agar semua suku di Tanah Papua memiliki badan usaha milik masyarakat adat mereka sendiri. Karena basisnya adalah harta adat, maka badan usaha milik masyarakat adat itu yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya perekonomian di Papua,” beber mantan Sekjen AMAN.

Baca Juga:  Raih Gelar Doktor, Begini Pesan Aloysius Giyai Demi Pelayanan Kesehatan di Papua

Abdon menyebut dasar hukum pembentukan badan usaha milik masyarakat itu terdapat dalam Undang-undang Otsus pasal 43 dan 44.

“Sebelum menjadi kebijakan resmi, untuk sementara bisa saja legalitasnya bisa sebagai PT ataupun koperasi,” kata Abdon.

Max Binur, direktur Bengkel Pembelajaran Antara Rakyat (Belantara) Papua, setuju dengan usulan cerdas dari Abdon Nababan.

Untuk itu, masyarakat adat perlu mengenal potensi apa yang bisa dikelola di daerah masing-masing agar kemudian dikembangkan untuk mencapai tujuan mandiri di negerinya sendiri.

Baca Juga:  Non OAP Kuasai Kursi DPRD Hingga Jual Pinang di Kota Sorong

“Saya melihat sudah ada kebangkitan dan kesadaran untuk melihat dan mengelola potensi di daerah. Cuma masalahnya, mereka terkendala pasaran karena banyak calo yang datang beli dengan harga rendah, kemudian dijual lagi dengan harga mahal,” kata Binur.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

20 Tahun Menanti, Suku Moi Siap Rebut Kursi Wali Kota Sorong

0
"Kami ingin membangun kota Sorong dalam bingkai semangat kebersamaan, sebab daerah ini multietnik dan agama. Kini saatnya kami suku Moi bertarung dalam proses pemilihan wali kota Sorong," ujar Silas Ongge Kalami.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.