SORONG, SUARAPAPUA.com— Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Sorong dan sejumlah warga mendatangi Kantor Wali Kota Sorong dengan tuntutan agar membatalkan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.
“Kenaikan BBM bersubsidi memiliki multiple effect seperti inflasi yang tinggi, turunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan. Oleh sebab itu pihaknya minta dibatalkan,” tegas Manaf Rumandar, selaku koordinator lapangan dalam aksi pihaknya di halaman Kantor Wali Kota Sorong pada, Senin (29/8/2022).
Selain itu, pihaknya meminta agar Wali Kota Sorong membatalkan pencabutan tarif dasar listrik dan segera atasi masalah banjir yang selama ini menjadi keluhan masyarakat Kota Sorong.
“Di tengah kompleksitas persoalan BBM bersubsidi dan kenaikan tarif listrik tersebut, persoalan lain yang dihadapi Indonesia adalah adanya mafia dalam sektor minyak dan gas (migas), termasuk tambang. Keberadaan mafia tersebut memperpanjang persoalan energi di Indonesia, sehingga sulit untuk mewujudkan swasembada energi di Indonesia,” ujarnya.
Menurut HMI, berdasarkan informasi yang pihaknya dapat bahwa dalam waktu dekat pihak pemerintah berencana menaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar subsidi.
Harga BBM Pertalite di SPBU pertamina masih akan berada di bawah Rp10 ribu per liter dengan range kenaikan Rp1000 ribu hingga Rp2500 dari harga yang saat ini Rp7.650 per liter. Tetapi juga pihaknya meminta agar penjabat Wali Kota untuk segera tangani dampak banjir di Kota Sorong.
Sementara itu penjabat Gubernur Papua Barat, Komjem Pol (Purn) Paulus Waterpauw yang didampingi penjabat Wali Kota Sorong, George Yarangga saat menemui massa aksi di halaman Kantor Wali Kota Sorong memberi apresiasi kepada massa yang luar biasa karena aksi tersebut telah berdampak dengan adanya fungsi kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam menangani masalah banjir di Sorong.
“Saya menyimak aspirasi yang disampaikan kalian semua bagus-bagus. Kompetensi anak-anak muda seperti kalian saat ada kejadian memang harus seperti ini,” ucap Waterpauw.
George Yarangga, penjabat Wali Kota Sorong yang baru dilantik Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw saat menemui massa aksi mengaku bahwa pihaknya akan maksimalkan dan optimalkan jabatan Wali Kota dua tahun ini dengan SDM yang ada di Kota Sorong.
“Guna mengimplementasikan dan mengoptimalkan kinerja selama beberapa tahun. Ada 7 program prioritas yang saya kerjakan,” ujar Yarangga.
Terkait dengan sampah di Kota Sorong katanya, usai gelar rapat terkait sampah, per hari bisa mencapai 6 ton. Sementara yang mampu dilakukan pembersihan adalah sebanyak 1 hingga 2 persen saja.
“Sampah ini menjadi masalah utama kebersihan dan banjir. Hal ini saya akan lakukan pertemuan dengan OPD terkait untuk menghasilkan strategi-strategi apa yang dapat dilakukan untuk mengelola sampah di Kota Sorong,” jelasnya.
Adapun 7 program prioritas penjabat Wali Kota Sorong adalah:
- Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang profesional dan berwibawa melalui revieuw hasil penilaian OPD.
- Kebijakan kesejahteraan ASN, serta komunikasi yang efektif terhadap stackhorder.
- Percepatan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui revieuw rencana yang detile ruang tata kota Sorong dan rencana perangkat kerja Kota Sorong.
- Tata kelola lingkungan yang berkelanjutan melalui kegiatan Sorong indah, bersih dan revitalisasi objek kebersihan lingkungan untuk menuju Kota Sorong bebas banjir dan dominasi Kota Sorong dalam ajang adipura award.
- Perbaikan mutu layanan dasar berupa mutu layanan infrastruktur publik, seperti infrastruktur jalan, air bersih, fasilitas publik dan pendidikan dasar untuk menciptakan generasi milenial.
- Optimalkan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi dengan menerbitkan regulasi dan manajemen pajak atau retribusi pajak daerah.
- Meningkatkan ketahanan ekonomi lokal melalui investasi berkelanjutan kebijakan fiskal daerah penguatan dan kemandirian UMKM. Serta kemitraan dengan pihak perbankan atau pihak lain.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Elisa Sekenyap
