PartnersFLNKS Tidak Terlibat Pembicaraan Dengan Perwakilan Prancis yang Akan Mengunjungi Kaledonia

FLNKS Tidak Terlibat Pembicaraan Dengan Perwakilan Prancis yang Akan Mengunjungi Kaledonia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Presiden Kongres Kaledonia Baru Roch Wamytan mengatakan kunjungan dengan pihak perwakilan Prancis akan dilakukan pada 12 September 2022.

Untuk pertama kalinya Menteri baru urusan wilayah luar negeri Prancis, Jean-Francois Carenco, akan bertemu dengan perwakilan pemerintah Kaledonia Baru.

Dalam wawancara dengan La Premiere Wamytan mengaku masih belum mengetahui apa yang akan dibicarakan selama kunjungan tersebut.

“Kami menunggu informasi pada kami karena kami telah berbicara melalui telepon tetapi tanpa informasi tambahan. Beliau akan datang pada 12 September, namun saya yang merupakan penandatangan kunci dan Presiden Kongres, tidak memiliki informasi resmi tentang alasan kedatangannya tiba di Kaledonia Baru,” kata Wamytan.

Juru bicara FLNKS pro-independen, Charles Wea mengatakan pihaknya tidak akan berbicara dengan seorang delegasi, tetapi hanya ingin bertemu dengan anggota resmi dari pemerintah.

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

“Untuk FLNKS tidak, tapi institusi ya, seperti Kongres atau pemerintah. Mereka berbicara secara institusional tetapi masih belum ada kontak antara FLNKS dan pemerintah Prancis mengenai pertanyaan institusional. Sekarang adalah waktu untuk menunggu dan mendengar apa yang pemerintah Prancis lakukan. Dimana akan mengajukan pertanyaan tentang masa depan Kaledonia Baru.”

Rakyat Kanak pro-Merdekaan tidak terlibat pembicaraan lagi dengan Prancis sejak mereka memboikot referendum kemerdekaan ketiga tahun lalu, dan yang termasuk yang terakhir di bawah Kesepakatan Noumea atau Noumea Accord pada tahun 1998.

FLNKS tentu tidak senang dengan Prancis, karena Prancis abaikan permintaan FLNKS untuk menunda pemungutan suara Referendum karena alasan efek pandemi. Waktu itu Prancis ngotot agar Referendum tetap dilaksanakan.

Baca Juga:  PNG Rentan Terhadap Peningkatan Pesat Kejahatan Transnasional

Menurut Wea, FLNKS akan mengadakan kongres setelah kunjungan Carenco pada bulan Januari. Kongres itu dilakukan untuk menentukan strategi apa yang akan diusulkan ke Prancis dalam pembicaraan bilateral nanti.

“Ini adalah kongres yang akan menyelesaikan pertanyaan institusional mengenai masa depan Kaledonia Baru dan pertanyaan tentang bagaimana FLNKS cocok dengan semua itu. Ini adalah pertemuan umum tentang segala hal. Mereka semua akan berkumpul pada 17 September 2022,” jelas Wea.

Gerakan FLNKS pro-kemerdekaan, yang mempunyai suatu wadah perkumpulan Kaledonia (Caledonia Union) sebagai komponen kunci, menolak untuk mengakui hasil referendum ketiga dan terakhir sebagai hasil yang sah dari proses dekolonisasi.

Berbicara pada pertemuan kongres Persatuan Kaledonia baru-baru ini, Daniel Goa, menegaskan kembali bahwa mereka hanya akan bertemu dengan Prancis secara bilateral, bahwa dekolonisasi masih menjadi agenda mereka.

Baca Juga:  MSG Sedang Mengerjakan Kerangka untuk Merampingkan Perdagangan Lintas Batas

“Untuk bilateral, pembicaraan akan mencakup dua hal. Satu tentang konstitusi yang tidak dapat diubah dan satu tentang pembebasan. Semua pembicaraan dengan badan pemilihan sebesar Prancis akan menunjukkan bahwa ia ingin melanjutkan kekuasaan kolonialnya atas rakyat. Proses dekolonisasi akan berakhir ketika kemerdekaan Kaledonia Baru terjadi.”

Meskipun rakyat Kanak menunda referendum kemerdekaan terakhir, Paris bersikeras pemungutan suara dilakukan secara legal dan mendukung hasilnya.

Sekarang pihaknya berencana untuk mengajukan undang-undang baru atau status baru bagi Kaledonia Baru yang akan memilih Juni nanti.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.