SORONG, SUARAPAPUA.com — Masyarakat adat Moi Segun yang wilayah adatnya dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menilai upaya pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengembangkan KEK dengan alasan membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah trik bohong demi memuluskan rencana kegiatan investasinya.
Masyarakat adat Moi menganggap akal bulus pihak investor didukung pemerintah dengan target mega proyek tersebut tetap berlanjut.
Seorang tokoh masyarakat adat Moi yang namanya tidak disebutkan mengaku, ketika tanah adatnya dikuasai KEK, masih menyimpan memori pahit tentang dampak negatif operasi kelapa sawit yang dilakukan perusahaan pada waktu lalu.
Lantaran masih trauma dengan pengalaman sebelumnya, ia menilai hadirnya KEK dengan segala janji manis sebagaimana dikampanyekan selama ini hanya tipu daya demi menyenangkan masyarakat Moi di kabupaten Sorong.
“Coba lihat, operasi minyak dari zaman Belanda sampai saat ini ada berapa anak Moi yang jadi pilot atau profesor atau ahli di bidang tertentu? Sampai tahun 2022 belum ada. Usaha sawit di Klamono dan Seget itu juga sama. Masyarakat adat di sana hidup biasa-biasa saja,” ujarnya kepada suarapapua.com di Sorong, Selasa (6/9/2022).
Belajar dari kenyataan memilukan di masa lalu, berbagai janji manis seiring hadirnya KEK hanya pemanis bibir yang belum tentu direalisasikan pihak investor.
“Cari uang untuk biaya anak sekolah dan makan minum di rumah saja sangat susah. Jadi, saya mau bilang, Jakarta dan pemerintah daerah stop tipu-tipu masyarakat adat atas nama kesejahteraan. Kami tahu, itu cara halus yang selama ini perusahaan biasa pakai untuk tipu satu dua orang agar lepas tanah adat berhektar-hektar,” tandasnya.
Pengembangan KEK diperkirakan membutuhkan lahan seluas 523,7 hektar di distrik Mayamuk, kabupaten Sorong. KEK dikelola oleh sebuah perusahaan daerah milik Pemkab Sorong, PT Malamoi Olom Wobok (MOW).
Salah satu investor terbesar dari China, Great United Petroleum Holding Co.Ltd (GUPC) siap berinvestasi senilai USD50, dan perusahaan miliknya bernama PT Sino Consultant Investment Indonesia telah melakukan penandatanganan MoU bersama PT MOW di Aimas Hotel, Jumat (19/8/2022).
KEK Sorong diproyeksikan menarik investasi sebesar Rp32,2 Triliun dan diperkirakan menyerap tenaga kerja sebanyak 15.024 orang hingga tahun 2025.
Untuk itu, Yan Piet Moso, penjabat bupati Sorong, mengatakan, pihaknya akan memastikan kelengkapan infrastruktur sebelum investor masuk.
“KEK merupakan program nasional. Pelaksana dan penanggungjawab ada di pemerintah kabupaten Sorong. Sudah dari enam tahun lalu, tetapi memang ada kendala terutama pembebasan lahan yang targetnya harus 523,7 hektar. Dari tahun 2016 sampai 2022 baru 130 hektar yang sudah bersertifikat dan pelepasan. Kurang lebih 380 hektar lebih harus diperlukan kebijakan dan strategi lagi untuk memastikan infrastruktur,” jelasnya.
Setiap investor yang masuk ke daerah ini, kata Piet, pemerintah daerah harus memastikan infrastruktur, baik tanah, pelabuhan laut, udara, telekomunikasi, PLN, dan lain-lain.
“Semua hal harus dipastikan. Kurang lebih 29 perusahaan yang sudah melakukan investasi, tetapi belum memberikan sesuatu yang berdampak. Kita akan evaluasi sistem, struktur, dan lembaganya, termasuk kebijakan. Itu yang akan kita pastikan ke depan,” bebernya menjawab wartawan usai proses penyerahan tugas dari mantan bupati Jhony Kamuru di gedung ACC Aimas.
Keberadaan investasi diyakini akan mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan daerah serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua.
“Investasi hadirkan manfaat yang pertama itu menciptakan lapangan kerja. Jangan hanya investasi hanya untuk investor saja. Mereka datang hanya ambil keuntungan lalu pergi. Itu tidak boleh. Kita harus punya regulasi yang mengatur untuk keberpihakan kepada masyarakat,” ujar Piet.
Ketika sebuah investor datang dan tanam modal, banyak hal harus dipastikan sejak awal.
“Investor harus jelas modalnya berapa, berapa lama berinvestasi, terus butuh tenaga kerja berapa. Skill berapa, kasar berapa. Kalau yang skill orang Papua tidak punya, untuk buruh kasar orang Papua bisa kerja. Tidak perlu datangkan dari luar,” ujarnya.
Penjabat bupati juga yakin dengan cara begitu, angka kemiskinan akan dieliminir.
“Target bagaimana angka kemiskinan diturunkan. Ini bisa kalau orang-orang sudah kerja. Punya dompet jelas. Angka pengangguran akan berkurang. Dan, itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Piet.
Mantan bupati Sorong juga senada bahwa kehadiran investor harus membawa manfaat positif bagi masyarakat setempat.
“Kita siap mendukung karena investor asal China yang akan masuk di kabupaten ini tentu akan berdampak baik terhadap peningkatan ekonomi dan perekrutan tenaga kerja,” ujarnya, dilansir Balleonews.
Dalam sambutan penjabat gubernur Papua Barat pada pelatihan perizinan berintegritas yang diwakili kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP), Yan Piet Moso yang kini penjabat bupati Sorong pada bulan Juli lalu, mengatakan, pemerintah provinsi siap mendukung investasi untuk pertumbuhan perekonomian di provinsi PB.
“Pada tahun ini PTSP Papua Barat dan kabupaten/kota telah melakukan kegiatan-kegiatan strategis, pertama menyusun strategi percepatan investasi. Kami telah merancang Papua Barat sebagai provinsi tujuan investasi dengan program izin mudah, investasi cepat, ekonomi tumbuh, Papua Barat sejahtera, Indonesia maju,” urainya membacakan sambutan penjabat gubernur PB.
Sementara itu, Nicodemus Wamafma, juru kampanye Hutan Papua Greenpeace Indonesia, menyatakan, pemerintah daerah harus melibatkan masyarakat dan menyampaikan apa saja dampak negatif dan positif dari sebuah investasi agar diketahui dengan baik.
“Pemerintah harus terbuka. Buka-bukaan semua dampak negatif tentang investasi. Tidak boleh ditutupi dengan hanya baiknya saja yang disampaikan. Masyarakat harus ketahui semuanya sebelum investor masuk dan beroperasi,” kata Nicodemus.
“Kami mengingatkan bahwa pemerintah harus terbuka soal investasi apapun yang masuk sekaligus wajib libatkan pemilik hak ulayat,” tegasnya.
Pewarta: Maria Baru
Editor: Markus You
