Nasional & DuniaAS dan 12 Negara Pasifik Bersepakat Melanjutkan Hubungan Kerja yang Telah Diabaikan...

AS dan 12 Negara Pasifik Bersepakat Melanjutkan Hubungan Kerja yang Telah Diabaikan Lama

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Amerika Serikat telah mengakui bahwa pihaknya telah mengabaikan hubungannya dengan negara-negara Kepulauan Pasifik “melayang” sebelum mencapai kesepakatan kemitraan baru dengan negara-negara kawasan Pasifik.

Presiden AS, Joe Biden menjamu 12 pemimpin Kepulauan Pasifik di Washington, di tengah meningkatnya kekhawatiran AS tentang pengaruh China yang semakin besar ke wilayah Pasifik.

AS mendapatkan dukungan dari semua yang hadir untuk deklarasi bersama, dimana menetapkan 11 bidang kerja sama, meskipun Kepulauan Solomon memberi sinyal tidak akan menyetujuinya.

Penasihat Departemen Luar Negeri AS, Derek Chollet mengatakan KTT itu adalah bagian dari upaya yang lebih luas untuk meningkatkan keterlibatan dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.

“Saya pikir kami telah mengakui bahwa mungkin selama beberapa tahun terakhir, ya, kami telah membiarkan ini berlalu,” katanya dalam sebuah wawancara dengan ABC.

Baca Juga:  Kunjungan Paus ke PNG Ditunda Hingga September 2024

“Kami melihat banyak potensi positif dengan hubungan kami dengan negara-negara Kepulauan Pasifik.”

Seorang pejabat senior administrasi yang tidak disebutkan namanya berbicara dengan syarat anonim, berusaha mengecilkan kekhawatiran dengan Kepulauan Solomon yang sebelumnya mengatakan kepada negara-negara Pasifik lainnya bahwa perlu lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan proposal tersebut.

“Yang bisa saya katakan kepada Anda adalah bahwa selama negosiasi deklarasi bersama, semua peserta dalam KTT terlibat dalam negosiasi yang sangat konstruktif dan transparan dan benar-benar kolaboratif, dan itu tentu saja termasuk teman-teman kita dari Kepulauan Solomon,” kata pejabat itu.

“Dan kami merasa terhormat bahwa semua pemimpin hadir di pertemuan itu, termasuk tentu saja Perdana Menteri Sogavare [PM Solomon Islands].”

Baca Juga:  Pacific Network on Globalisation Desak Indonesia Izinkan Misi HAM PBB ke West Papua

Negara-negara Kepulauan Pasifik tidak diminta untuk memilih memihak salah satu blok

Beberapa pemimpin Pasifik telah membandingkan deklarasi AS dengan proposal China untuk kesepakatan perdagangan dan keamanan dengan Pasifik, yang ditolak para pemimpin pada awal tahun ini.

Tetapi Chollet bersikeras bahwa negara-negara tersebut tidak diminta untuk memutuskan hubungan antara China dan AS.

“Ini adalah sesuatu yang telah kami bicarakan dengan sangat rinci dengan Kepulauan Solomon serta dengan sahabat kami di Canberra,” katanya.

“Kami tidak meminta negara untuk memilih antara Amerika Serikat atau China. Kami meminta negara untuk hanya memiliki pilihan, dimana kami ingin negara memiliki pilihan dan dapat bermain dengan aturan yang adil.”

“Kami memiliki sejarah panjang dengan negara-negara seperti Kepulauan Solomon. Kami ingin membangun sejarah itu dan membawa kami ke masa depan dan ini bukan semata-mata tentang persaingan geopolitik.”

Baca Juga:  Jurnalis Senior Ini Resmi Menjabat Komisaris PT KBI

Sebuah strategi New Pacific yang dirilis oleh pemerintahan Biden bertepatan dengan KTT dimana menunjukan bahwa “tekanan dan paksaan ekonomi” oleh China berisiko merusak perdamaian dan keamanan di kawasan itu.

Tanpa menyebut China, Biden mengatakan kepada KTT bahwa keamanan dunia bergantung pada keamanan negara-negara Kepulauan Pasifik.

Juru bicara kementerian luar negeri China Mao Ning menolak tuduhan pemaksaan ekonomi dan berpendapat negara-negara Kepulauan Pasifik “tidak boleh dipandang sebagai bidak catur dalam kontes apa pun antara kekuatan besar.”

“Kami tidak akan terlibat dalam desakan geopolitik atas nama kerja sama,” katanya.

 

Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

Perda Pengakuan dan Perlindungan MHA di PBD Belum Diterapkan

0
“Kami bersama AMAN Sorong Raya akan melakukan upaya-upaya agar Perda PPMHA  yang telah diterbitkan oleh beberapa kabupaten ini dapat direvisi. Untuk itu, sangat penting semua pihak duduk bersama dan membicarakan agar Perda PPMHA bisa lebih terarah dan terfokus,” ujar Ayub Paa.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.