PANIAI, SUARAPAPUA.com — Berbagai upaya mendesak perlu dilakukan untuk menekan lajunya angka penderita HIV dan AIDS di wilayah Meepago. Selain Nabire, beberapa kabupaten tetangga juga mesti segera aktifkan kembali Komisi Penanggulangan AIDS Daerah (KPAD).
Demikian pokok penegasan dari delapan rekomendasi yang dihasilkan dalam diskusi bertajuk “Pemerangan dan Pencegahan HIV AIDS di Nabire dan sekitarnya”, Jumat (21/10/2022) sore di kafe Enauto Coffee, Nabire.
Hadir dua narasumber, dr. Frans Sayori, kepala bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Menular (P2M) Dinas Kesehatan kabupaten Nabire, bersama Hanok Herison Pigai, direktur Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat (Yapkema) Papua.
Diskusi diikuti sejumlah tokoh pemuda, tokoh perempuan, pemuda gereja, dan mahasiswa. Hadir juga John NR Gobai, ketua Kelompok Khusus (Poksus) DPR Papua.
Berikut rekomendasi tersebut:
Pertama, mendorong pemerintah kabupaten Nabire untuk segera melantik pengurus KPAD Nabire.
Kedua, pemerintah kabupaten Paniai, Deiyai, Dogiyai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, juga segera membentuk pengurus KPAD.
Ketiga, para bupati diminta membuat gerakan tentang pemeriksaan massal HIV AIDS, kemudian dilanjutkan dengan menetapkan syarat tegas untuk masuk ke wilayahnya. Setiap orang harus bebas dari HIV AIDS. Bila ditemukan di lokalisasi ada orang yang terkena HIV AIDS, maka harus dipulangkan ke daerah asal.
Keempat, mari kita semua menjadikan diri kita sebagai relawan dengan melakukan kampanye bahaya HIV AIDS bagi masyarakat luas.
Kelima, kedepan harus didorong adanya rapat koordinasi di wilayah yang sekarang merupakan wilayah provinsi Papua Tengah untuk bersama-sama membuat gerakan dan langkah bersama dalam rangka pemerangan dan penanggulangan HIV AIDS.
Keenam, KPA Papua diminta untuk dapat membentuk tim asistensi ke kabupaten/kota.
Ketujuh, KPA dengan merangkul NGO diminta untuk mengadakan pelatihan pelatih relawan kepada masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, agar mereka menjadi kader-kader yang dapat membantu upaya pemerangan dan penanggulangan HIV AIDS di daerah.
Kedelapan, KPA diminta merangkul semua kelompok agar ikut bersama-sama memerangi HIV AIDS dan membuka komunikasi dengan para donor.
Perlu Upaya Nyata
Dalam diskusi tersebut, John NR Gobai mengungkapkan keprihatinannya melihat data perkembangan kasus HIV dan AIDS di provinsi Papua. Apalagi Nabire dan kabupaten sekitar cukup tinggi angka pengidapnya.
Sebagaimana dipresentasikan dr. Frans Sayori, per Januari 2022, di kabupaten Nabire terdata 3.569 kasus HIV dan 3.398 kasus AIDS. Nabire menempati urutan teratas seluruh Papua.
“Dengan melihat tingginya angka HIV dan AIDS di daerah-daerah kita ini memang perlu upaya nyata dalam rangka pencegahan sekaligus penanggulangannya. Situasi parah seperti itu tidak bisa dibiarkan berlanjut,” ujarnya.
Angka kematian akibat virus mematikan ini diketahui cukup tinggi. Karena itu, harus ada upaya dengan berbagai kegiatan antara lain pencegahan dan penanggulangan yang diharapkan memberi dampak menggembirakan.
Salah satunya, kata John, KPAD mesti segera dihidupkan untuk selanjutnya bangun kerja sama dengan berbagai pihak agar semua satu komitmen lawan HIV/AIDS.
“Langkah pak Mesak Magai, bupati Nabire sangat bagus karena sesuai informasi yang kami dapat, beliau sudah diterbitkan SK KPA Nabire dan tinggal menunggu pelantikan,” kata John.
John akui KPA Papua telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Nabire melalui beberapa OPD untuk mendengarkan keterangan mengenai kondisi kasus HIV AIDS.
Tidak hanya Dinas Kesehatan, pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Pendidikan, dan LSM Primari Nabire.
Selain itu, koordinasi dengan wakil bupati Nabire juga sudah dilakukan baru-baru ini.
Kesimpulan dari hasil koordinasinya, KPAD Nabire sudah tidak aktif sejak beberapa tahun terakhir.
“Mendengar informasi seperti itu, kami datang juga dalam rangka mendorong pemerintah daerah untuk mengaktifkan kembali KPAD di Nabire,” kata John.
Informasi yang didapat dari Bagian Hukum Setda kabupaten Nabire, imbuh John, di kabupaten Nabire ada peraturan daerah (Perda). Bahkan, bupati telah menerbitkan SK nomor 291 tahun 2022 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Nabire periode 2022-2025.
“Surat keputusan bupati sudah ada, sekarang tinggal menunggu pelantikannya. Ini kebijakan sangat baik. Kita sangat mendukung untuk selamatkan banyak orang,” imbuhnya.
Selain sebagai pengurus KPA Papua bidang advokasi dan hukum, John yang nota bene Anggota DPRP mewakili wilayah adat Meepago, merasa ini sangat penting untuk menjadi perhatian dari semua pihak karena melihat angka yang sangat tinggi perlu kerja sama berbagai pihak untuk memerangi HIV AIDS, juga melakukan pencegahannya dengan cara dan semboyan STOP!.
“Kehadiran kembali KPAD di kabupaten Nabire diharapkan menjadi wadah untuk mengkoordinasikan dengan OPD terkait dan juga dengan stakeholder terkait serta kelompok-kelompok sebaya untuk dapat memerangi dan melakukan pencegahan HIV dan AIDS di kabupaten Nabire,” tuturnya.
John Bunai, staf Divisi Logistik KPA Papua, menyerukan, semua pihak harus berkomitmen untuk berantas virus mematikan itu.
Pengaktifan KPA di setiap kabupaten sangat urgen untuk mengefektifkan berbagai tugas dan fungsinya sesuai tujuan awal dibentuk berjenjang dari tingkat nasional, provinsi hingga daerah. Salah satunya, memfasilitasi munculnya kelompok peduli HIV dan AIDS.
Pewarta: Markus You
