JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Feki Wilson Mobalen, Ketua Badan Pengurus Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (BPH AMAN) Sorong Raya mengusulkan penambahan deputi khusus yang berbicara tentang Papua di struktur AMAN.
Dengan melihat berbagai problem permasalah yang mengancam ekstensi masyarakat adat Papua. Menurutnya sangat penting untuk membentuk deputi khusus Papua.
“Ada banyak masalah yang mengancam keberadaan masyarakat adat Papua. Sangat penting untuk membentuk deputi khusus yang berbicara tentang Papua,” tegasnya kepada suarapapua.com saat ditemui di Pantai Kalkhote, Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua pada (27/10/2022).
Mobalen menjelaska, alasan mengusulkan pembentukan deputi khusus tersebut. Katanya, deputi khusus Papua berfungsi untuk mengangkat isu-isu yang mengancam masyarakat adat Papua di pusat.
“Selama ini kawan-kawan diluar Papua bahkan dunia hanya mengetahui masalah Papua lewat media dan masalah tersebut hilang tanpa adanya penyelesaian. Sehingga dengan adanya deputi khusus ini masalah-masalah yang mengancam ekstensi masyarakat adat Papua dapat di bicarakan dan diperjuangan di pusat,” jelasnya.
Lanjutnya, permasalahan perampasan tanah adat, eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Tanah Papua terjadi puluhan tahun lalu namun tidak terekspos sehingga sebagian besar masyarakat nusantara maupun dunia tidak mengetahuinya.
“Tahun 1935 perusahan minyak milik penjahan yaitu Netherland New Guinea Petroleum Maskapai (NNGPM) melakukan eksploitasi besar-besaran di wilayah kepala burung Tanah Papua dan pada tahun 1967 kontrak karya PT. Freeport pertama. Ini fakta terjadinya perampasan tanah adat di Papua sudah sangat lama dan tidak diketahui masyarakat luas,” jelasnya.
Rosita Tecuari, perempuan adat dari tanah Tabi mengusulkan agarnya AMAN mendorong adanya kementerian adat. Katanya, dengan adanya kementerian adat segalah masalah yang menyangkut adat istidat dapat diproses lewat sebuah lembaga.
“Ini menjadi cacatan penting, AMAN harus mendorong kementerian adat sehingga masalah perampasan tanah adat,eksploitasi dapat di suarakan lewat satu pintu,” katanya.
Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Arnold Belau
