Soal Papua, Indonesia Disoroti Delapan Negara Dalam Sidang UPR di Jenewa

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Dalam Sidang Peninjauan Berkala Universal atau Universal Periodic Review (UPR) ke -4 yang di gelar di Jenewa Swiss tanggal 9 November 2022, Pemerintah Indonesia disoroti delapan (8) negara anggota PBB soal Papua.

Berikut adalah beberapa sorotan yang diutarakan 8 negara-negara anggota PBB dari Pasifik, Amerika, dan Eropa.

1. Kepulauan Marshall
   Menghormati, mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia bagi semua masyarakat adat di Papua Barat, dengan memastikan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri melalui dialog inklusif.  Bekerja sama dengan OHCHR untuk memulai kunjungan Komisaris Tinggi ke Papua Barat sebagai tanggapan atas seruan dari Forum Kepulauan Pasifik dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik.

2. Belanda
   Terus menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, termasuk yang terjadi di provinsi-provinsi Papua, dan membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan secara tepat waktu dan transparan.Menahan diri dari tindakan apa pun yang mungkin merupakan pelecehan, penganiayaan, atau gangguan yang tidak semestinya dalam pekerjaan pengacara dan pembela hak asasi manusia, termasuk penuntutan pidana mereka atas dasar seperti ekspresi pandangan kritis.

3. Selandia Baru
   Mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan penggunaan hukuman mati dalam praktik dan hukum. Melakukan tinjauan terhadap hukum dan kebijakan yang ada untuk memastikan kesesuaiannya dengan hak atas kebebasan beragama, sejalan dengan Konstitusi Indonesia. Menjunjung tinggi, menghormati, dan mempromosikan kewajiban hak asasi manusianya di Papua, termasuk kebebasan berkumpul, berbicara, berekspresi, pers, dan hak-hak perempuan dan minoritas.

4. Slovenia
   Memastikan investigasi, akuntabilitas dan pencegahan impunitas atas pelanggaran HAM terhadap masyarakat adat di Papua yang dilakukan oleh anggota pasukan keamanan.

5. Amerika Serikat
   Melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua tuduhan pembunuhan di luar hukum dan pelanggaran hak asasi manusia di lima provinsi Papua dan meminta pertanggungjawaban dari para pelaku. Meninjau dan merevisi undang-undang dan peraturan yang terlalu membatasi kebebasan berekspresi, termasuk KUHP pasal 218, 219, 304, 309, 310, 311 dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik tahun 2008 pasal 27,28, 29 yang sejalan dengan kewajiban dan komitmen hak asasi manusia internasional Indonesia. Mencabut undang-undang yang terlalu membatasi kebebasan berserikat dan berkumpul secara damai, termasuk UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Berkumpul.

6. Vanuatu
   Menerima tanpa penundaan kunjungan Kantor Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia ke Provinsi Papua dan Papua Barat. Meningkatkan perlindungan dan promosi hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai, terutama bagi masyarakat Provinsi Papua dan Papua Barat.Menerapkan kebijakan inklusif untuk mencegah dan mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim dan mengurangi risiko bencana, terutama bagi orang-orang yang rentan atau minoritas yang tinggal di daerah terpencil.

7. Australia
   Menetapkan moratorium formal tentang penggunaan hukuman mati, dan untuk sementara meningkatkan perlindungan termasuk perwakilan hukum yang memadai untuk kasus-kasus yang menarik hukuman mati; tidak menerapkan hukuman mati bagi mereka yang memiliki penyakit mental. Menyelesaikan investigasi semua pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, termasuk di Papua dan memastikan akses termasuk oleh pengamat independen yang kredibel.

8. Kanada
   Menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia Papua dan memprioritaskan perlindungan warga sipil termasuk perempuan dan anak-anak.

REDAKSI