Memaknai IPM Papua dan Papua Barat, Melacak Posisi Orang Asli Papua

Oleh: Manio Nafaro)*
)* Penulis adalah pemerhati isu demokrasi dan keadilan sosial di tanah Papua

Sekilas Tentang IPM

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Report HDR merupakan indikator dari United Nations Development Programe UNDP untuk menilai keberhasilan pembangunan negara atau suatu wilayah pemerintahan tertentu. Di Indonesia, data IPM sangat bermanfaat mengukur kinerja pemerintah dan menentukan Dana Alokasi Umum.

IPM dibangun oleh tiga dimensi utama yakni, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk mengetahuinya, Badan Pusat Statistik (BPS) sajikan IPM menurut peringkat dan skor dari 0-100. Peringkatnya adalah: Sangat tinggi, skor IPM di atas 80; Tinggi, skor IPM antara 70 dan 80; Sedang, skor IPM antara 60 dan 70; Rendah, skor IPM di bawah 60.

Umur panjang dan hidup sehat diukur dengan angka harapan hidup sejak kelahiran sesorang, dimana seorang bisa bertahan hidup lebih lama jika orang dimaksud sehat. Menurut kompas.com 8 Desember 2020, indikator harapan hidup terdiri dari: Angka kematian bayi; Penduduk yang diperkirakan tidak mencapai usia 40 tahun; Presentasi penduduk dengan keluhan kesehatan; Presentasi penduduk yang sakit (morbiditas); Rata-rata lama sakit; Presentasi penduduk yang melakukan pengobatan sendiri; Presentasi kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis; Presentasi balita kekurangan gizi; Presentasi rumah tangga yang memiliki akses ke sumber air bersih; Presentasi rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah; Presentasi penduduk tanpa akses terhadap fasilitas kesehatan; Presentasi rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi.

Media massa itu mengurai bahwa indikator pengetahuan diukur dari “angka melek huruf, rata- rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan angka putus sekolah”. Artinya, kualitas hidup manusia meningkat jika manusia memiliki pengetahuan yang memadai. Contohnya, dengan pengetahuan yang memadai manusia bisa memanfaatkan sumber daya alam secara signifikan untuk penuhi kebutuhannya. Kebudayaan dan peradaban menjadi maju jika pengetahuan manusia tinggi. Maka pengetahuan yang memadai menjadi indikator keberhasilan pembangunan manusia.

Media massa tersebut juga menulis bahwa indikator standar hidup layak dapat dilihat dari daya beli masyarakat yang dipengaruhi oleh: “jumlah yang bekerja, jumlah pengangguran terbuka, jumlah dan presentasi penduduk miskin, PDRB riil per kapita”. Sementara, di kompas.com 15 Juni 2016, Enny Sri Hartati peneliti senior Intitute for Development of Economics and Finance INDEF mengatakan, satu-satunya cara meningkatkan IPM yakni dimulai dari meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan rendah, karena kemampuan konsumsi yang rendah disebabkan pendapatan yang tidak memadai.

Kemudian UNDP mengukur standar hidup layak memakai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) riil, sedamgkan BPS menghitung standar hidup layak memakai rata-rata pengeluaran per kapita riil menurut formula khusus. Dan definisi umum dari Pengeluaran per Kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan kesepadanan (paritas) daya beli.

Kilasan Ketimpangan Jakarta dan Tanah Papua

Menurut data BPS Papua tahun 2017, IPM Papua yakni 59,09 dan ini naik 1,04 poin dibanding tahun 2016. Angka harapan hidup bayi yang lahir tahun 2017 yakni 56,14 tahun, meningkat 0,02 poin dibanding tahun 2016. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2017 adalah 10,54 tahun, meningkat 0,31 poin dari tahun 2016. Sedangkan penduduk dengan usia 25 tahun keatas, rata-rata telah menenpuh pendidikan selama 6,27 tahun, meningkat 0,12 poin.

DetikFinance 16 April 2019 mencatat Provinsi Papua alami kenaikan IPM secara signifikan di tahun 2018 yakni sebesar 1,64% dari tahun sebelumnya yang sekaligus merubah peringkat Provinsi Papua dari kategori Rendah ke Sedang. Umur harapan hidup meningkat sebanyak 0,22 tahun, harapan lama sekolah meningkat 0,29 tahun, rata-rata lama sekolah juga naik 0,25 tahun dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga pengeluaran per kapita bertambah Rp 163.000 sehingga menjadi Rp 7.159.000 per kapita/tahun.

Pertumbuhan IPM Papua selama empat tahun (2018-2021) yakni 0,56 poin, pertumbuhan IPM Papua Barat selama empat tahun yakni 1,52 poin, sementara dalam rentang waktu yang sama IPM Jakarta bertumbuh sebesar 0,64 poin. Angka IPM Provinsi Papua di tahun 2016 sebesar 58,05 dan 2021 menjadi 60,62 maka, selama 6 tahun bertumbuh sebesar 2,12 poin.

Tabel.1. IPM Jakarta, Papua Barat, dan Papua Barat Tahun 2018-2021 

Perhatikan data BPS pada tabel.1, Provinsi DKI Jakarta yang selalu menduduki peringkat IPM tertinggi di Indonesia itu berada pada angka rata-rata IPM dalam 4 tahun terakhir sebesar 80,8. Sedangkan Papua Barat dan Papua masing-masing berada pada angka rata-rata IPM empat tahun sebesar 64,7 (Papua Barat) dan 60,5 (Papua). IPM dua provinsi di tanah Papua ini konsisten berada sebagai terendah pertama dan kedua di seluruh Indonesia, katakan saja dalam 20 tahun Otsus Papua Jilid I diberlakukan.

Tidak hanya persoalan rangking yang selalu terbelakang, hal penting yang patut diperhatikan juga yakni bahwa ada disparitas atau kesenjangan yang sangat tinggi. Selisih IPM rata-rata empat tahun terakhir antar Jakarta-Papua sebesar 20,3 poin sedangkan Jakarta-Papua Barat sebesar 16,1 poin.

PasificPos 29 Desember 2020 menyajikan data perkembangan tiga dimensi IPM Provinsi Papua selama sepuluh tahun, sebagaimana ada di tabel.2. Di baris 1 diperlihatkan bahwa umur harapan hidup (UHH) penduduk Papua adalah 64,31 tahun di tahun 2010, alami kenaikan 1,48 tahun menjadi 65,79 tahun pada tahun 2020. UHH Papua berselisih 7,12 poin jika dibandingkan dengan Provinsi DKI Jakarta di tahun 2020 yang memiliki UHH 72,91 tahun.

Tabel.2. Perkembangan Dimensi IPM Papua tahun 2010-2020 

Perhatikan kolom nomor 2 di table.2, terlihat angka harapan lama sekolah (HLS) di Provinsi Papua di tahun 2010 yakni 8,57 tahun. Artinya, rata-rata anak usia sekolah (umur 7 tahun) di tahun itu berpeluang sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 2 SMP saja. Sedangkan pada tahun 2020 (HLS) mengalami kenaikan menjadi 11,08 tahun, artinya rata-rata anak usia 7 tahun di tahun 2020 berpeluang sekolah sampai kelas 2 SMA. Ditahun 2020 HLS di Indonesia yakni 12,98 tahun dan di tahun 2020 HLS DKI Jakarta yakni 12,98 tahun.

Standar hidup layak di Provinsi Papua ditunjuk pada baris ke-3 di tabel yang sama. Dari apa yang tertera disitu, tahun 2010 data tidak tersedia, sedangkan tahun 2020 pengeluaran per kapita yakni sebesar Rp 6,954 juta/tahun. Jika angka pengeluaran per tahun itu dibagi dengan

12 maka, rata-rata pengeluaran penduduk Provinsi Papua per bulan per kapita Rp 579.500/bulan. Dan jika pengeluaran per bulan dibagi lagi dengan 30 maka pengeluaran per hari adalah Rp 19.300/hari.

Pengeluaran per kapita DKI Jakarta tahun 2020 rata-rata setiap bulannya adalah Rp 2.257.991 dan pengeluaran per kapita DKI Jakrta tahun 2021 rata-rata per bulannya adalah Rp

2.336.429. Jika dibagi dengan 30, maka pengeluaran per hari per kapita pada tahun 2020 adalah Rp 75.266 dan pengeluaran per hari per kapita pada tahun 2021 adalah Rp 77.880.

Kemudian pengeluaran per kapita penduduk Indonesia tahun 2019 yakni Rp 11,3 juta dan tahun 2020 yakni Rp 11,01 juta, sedangkan tahun 2021 yakni Rp 1, 28 juta/bulan (lihat Google). Artinya, di tahun 2019 pengeluaran per kapita per bulan penduduk Indonesia sebesar Rp 941.666 dan di tahun 2020 pengeluaran per kapita penduduk yankni Rp 916.675/bulan.

Mayoritas Orang Asli Papua Miskin dan Alami Ketidak Adilan Sosial

Ketimpangan yang sangat tinggi juga terjadi antara kabupaten dan kota di Tanah Papua. Nduga adalah kabupaten dengan IPM sangat rendah, tahun 2019 (30,75), tahun 2020 (31,55), dan tahun 2021 (32,84). Sementara Kota Jayapura tahun 2019 (80,16), tahun 2020 (79,94), tahun 2021 (80,11). Ada selisih yang sangat besar antara Nduga dan Kota Jayapura, misalnya saja di tahun 2021 selisih skor IPM kedua wilayah adalah sebesar 47,27 poin.

Menurut PasificPos 29 Desember 2020, ada 5 wilayah berada di kategori tinggi, yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Biak Numfor, Mimika, dan Merauke. Kemudian Nabire, Kepulauan Yapen, Sarmi, Kerom, Waropen, Supiori, Boven Digoel berada pada kategori sedang. Lalu sisanya, ada 17 kabupaten dengan IPM berkategori rendah, yakni: Jayawijaya, Paniai, Puncak Jaya, Mapi, Asmat, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Tolikara, Nduga, Lani Jaya, Mamberamo Tengah, Yalimo, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya, Deyai, Mamberamo Raya.

Koran ini pun mengurai variabel penting IPM Kota Jayapura tahun 2019-2020, demikian:

• Angka HLS yakni 15,1 Artinya anak usia 7 tahun memiliki peluang sekolah selama 15,1 tahun atau sampai kuliah diploma satu (D1).
• Angka rasio lama sekolah (RLS) 11,56 Artinya orang usia 25 tahun keatas rata-rata hanya menempuh pendidikan 11,56 tahun atau hingga SMA kelas 2 saja.
• Pengeluaran per kapita tahun 2020 adalah Rp 14, 76 juta per tahun, sedangkan tahun 2019 adalah Rp 15,173 Aartinya, pengeluaran per bulan sekitar Rp 1,2-1,3 juta.

Sedangkan variabel penting IPM Kabupaten Nduga tahun 2019-2020, sebagai berikut:

• Angka IPM Kabupaten Nduga yaitu 31,55 (sangat rendah).
• Angka umur harapan hidup atau UHH tahun 2019 adalah 55,27, berarti bayi yang baru lahir di tahun 2019 memiliki peluang hidup hingga usia 55,27
• Angka harapan lama sekolah atau HLS tahun 2019 adalah 3,61 Artinya anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah hanya sampai kelas 3 SD saja.
• Angka rasio lama sekolah tahun 2019 adalah 1,13 Artinya orang usia 25 tahun keatas rata-rata hanya pernah menempuh pendidikan 1,13 tahun atau hingga kelas 1 SD saja.
• Pengeluaran perkapita tahun 2020 adalah Rp 3,97 juta per tahun dan tahun 2019 adalah Rp 3,764 juta per Artinya pengeluaran per bulan antara Rp 313 ribu – Rp 330 ribu.

Untuk Papua Barat di tahun 2020 menurut papuabaratnews.co 10 Februari 2021, IPM kategori tinggi adalah Kota Sorong dengan skor 78,45 dan Kabupaten Manokwari dengan skor 72,01, sedangkan 7 kabupaten miliki IPM sedang. Sisahnya, 4 kabupaten berada pada kategori rendah, yakni Manokwari Selatan (59,84), Maybrat (59,52), Pegunungan Arfak (56,33), dan Tambrauw (53,45) sebagai yang terendah. Selisih skor antara Kotan Sorong dan Kabupaten Tambrauw yang menunjukan adanya ketimpangan tinggi yakni sebesar 18,56 poin.

Direktur INDEF Enny Sri Hartati ketika diwawancarai detikFinance 16 April 2019 mengatakan, kenaikan IPM di tanah Papua tidak bisa diklaim sebagai peningkatan kualitas hidup orang asli Papua (OAP). “Ketika kami melihat secara detail, orang asli Papua tidak ada peningkatan IPM secara signifikan. Kalau secara keseluruhan memang iya ada peningkatan karena di Papua terjadi arus pendatang atau penduduk dari luar Papua yang cukup tinggi terutama di kota-kota dan masuk ke perdangan itu banyak bangat,” kata Enny Sri Hartati. “IPM secara keseluruhan tak ada salahnya ketika ingin ada tren perbaikan. Tapi yang juga harus dilihat dimasing-masing daerah apakah penduduk aslinya juga mengalami perbaikan. Kalau dibedah, penduduk-penduduk asli Papua belum mengalami peningkatan yang signifikan,” sambung peneliti senior INDEF itu memperjelas.

Nduga sebagai kabupaten dengan IPM paling rendah dan 16 kabupaten lain yang memiliki IPM rendah di Provinsi Papua mewakili kabupaten-kabupaten yang mayoritas penduduknya adalah OAP. Sehingga gambaran jelas tentang kualitas hidup OAP sebenarnya tergambarkan secara gamblang disana. Kota Jayapura dan beberapa kabupaten induk lainnya sulit dijadikan patokan untuk mengukur kualitas hidup OAP karena merupakan kota dan kabupaten yang sangat heterogen. Kondidi OAP yang sesungguhnya dapat diketahui dengan pendataan khusus.

Menurut Media Indonesia (m.mediaindonesia.com, 16 Oktober 2021), di tahun 2021 ada lima kabupaten di Papua yang dikategorikan sebagai daerah dengan kemiskinan ekstrim, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Lani Jaya, Mamberamo Tengah dan Deyai. Total penduduk miskin ektrim di lima kabupaten tersebut adalah 196.120 jiwa atau 89.500 rumah tangga miskin. Dengan rincian: Jayawijaya 67.720 jiwa (30,84%); Puncak Jaya 35.180 jiwa (26,53%); Lanny Jaya 54.920 jiwa (30,52%); Mamberamo Tengah 14.200 jiwa (29,19%); Deiyai 24.100 jiwa (32,48%). Ini jelas menggambarkan kondisi OAP yang sesungguhnya, sebab kabupaten-kabupaten ini merupakan kantong-kantong mayoritas OAP.

Menurut CNN Indonesia (cnnindonesia.com, 15 Juli 2022), hingga Maret 2022 jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,16 juta jiwa dan ada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi. Papua ada di urutan teratas dengan 26,56 persen penduduk miskin. Disusul nomor dua termiskisn adalah Papua Barat dengan 21,33 persen penduduk miskin. Kompas (kompas.com, 16 juli 2022) mencatat bahwa pada Maret 2022 penduduk miskin Papua berjumlah 922.120 orang sedangkan Papua Barat berjumlah 218.780 orang.

Data yang ada tunjukan ketimpangan yang tinggi antara kabupaten dan kota di Provinsi Papua dan Papua Barat. Sekaluhus tunjukan ketimpangan antara OAP dan para migran seperti diungkap Direktur INDEF Enny Sri Hartati. Peningkatan IPM terjadi tidak bisa diklaim sebagai kemajuan pembangunan bagi OAP. Gelombang migran ke tanah Papua yang meningkat beberapa tahun belakangan ini memberi kontribusi besar terhadap laju pertumbuhan IPM provinsi Papua dan Papua Barat.

Bila kondisi IPM OAP dikaitkan dengan langkah pemerintah pusat memaksakan daerah otonomi baru (DOB) di tanah Papua, memang beralasan. Pemerintah pusat berharap DOB akan berkontribusi bagi naiknya IPM. Namun dari pengalaman Otsus 20 tahun dan pemekaran Papua Barat, kualitas OAP tidak meningkat secara siknifikan. Meningkatnya IPM Papua dan Papua Barat lebih dipengaruhi oleh peningkatan jumlah migran yang masuk Papua dan menjadi pelaku ekonomi yang sukses dan mungkin sedikit OAP yang menjadi PNS.

Jadi menurut hemat kami, DOB tidak berbanding lurus dengan peningkatan IPM dari OAP. Kesan bahwa OAP telah mengakses pembangunan secara merata dan memadai karena IPM di kedua provinsi di tanah Papua itu naik, sebenarnya bersifat semu jika OAP yang ditargetkan.