PANIAI, SUARAPAPUA.com — Kendati Noken telah disahkan United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) yang artinya diakui oleh komunitas kebudayaan dunia sejak sepuluh tahun silam, ternyata hingga sehari lagi genap sepuluh tahun belum ada bukti perhatian pemerintah Indonesia.
Titus Pekei, penggagas Noken ke UNESCO tahun 2012, kepada suarapapua.com, mengatakan, perhatian yang diharapkan masih jauh panggang dari api. Sekalipun masih terdengar klaim sepihak, para pengrajin noken belum merasakan dampak dari koar-koar tersebut.
Titus mengaku tidak habis pikir dengan ketidakpedulian pemerintah melestarikan Noken sebagai rekomendasi akhir UNESCO dengan berlandaskan Konvensi 2003 yakni konvensi tentang warisan budaya tak benda (intangible cultural heritage convention).
“Biarpun pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki keberpihakan, sudah mau sepuluh tahun tanpa ada perhatian, yang pasti bahwa Noken Papua tetap bersama pemiliknya dari sejak zaman nenek moyang hingga telah terdaftar di UNESCO dan seterusnya akan ada di negeri ini,” ujarnya.
Perjuangan panjang dilalui Titus Pekei hingga Noken disahkan UNESCO sebagai warisan budaya takbenda yang membutuhkan perlindungan mendesak. Prosesi pengesahan berlangsung di Ruang XII markas UNESCO dipimpin Arley Gill, ketua komite, disaksikan 640 orang perwakilan 148 negara anggota UNESCO.
Titus akui hingga menjelang perayaan 10 tahun pengesahan Noken Papua oleh UNESCO, belum ada perhatian serius dari pemerintah.
“Kami harus jujur bahwa pemerintah pusat maupun daerah tidak peduli terhadap Noken Papua.”
Hingga hari ini, kata Titus, masih terdengar ratapan pengrajin Noken Papua. Kaum perempuan, mama-mama di Tanah Papua, masih menanti perhatian.
“Ratapan dan jeritan mama-mama pengrajin Noken Papua sama sekali tidak dihiraukan oleh pemerintah,” kata Titus.
Sekalipun tiada perhatian dan keberpihakan, ia masih yakin, Noken tetap bersama pemiliknya dari sejak zaman nenek moyang hingga selamanya.
“Sampai selamanya Noken tetap ada. Noken adalah identitas orang asli Papua. Dengan identitas jelas bisa melindungi diri dan siap menghadapi perubahan dunia di segala aspek. Kami berprinsip bahwa atas dasar Noken hasil keringat pengrajin Papua itulah yang mempertahankan eksistensi kita atas jati diri dan identitas manusia Papua,” tuturnya.
Selama ini sebenarnya sudah banyak kali bicara tentang pentingnya perhatian terhadap pelestarian Noken melalui kebijakan pemerintah. Tetapi responsnya sangat nihil. Ia merasa bosan juga untuk terus berharap dan berharap.
“Sudah sepuluh tahun sejak disahkan oleh UNESCO, pemerintah tidak hargai Noken beserta lembaga dan aktivitasnya. Hanya sekarang mau ingatkan saja bahwa pemerintah Indonesia harus patuh pada komitmen UNESCO mendukung pelestarian sebagai satu solusinya. Dan tetap taati Konvensi 2003,” kata Pekei.
Titus menambahkan, “Noken milik masyarakat Papua di tujuh wilayah adat. Dulu saya perjuangkan Noken Papua supaya ada keseriusan dari pemerintah, tetapi selama ini memang tidak ada perhatian. Saya tidak tahu apa masalah dan kendalanya, tetapi agak jenuh karena suara dari mama-mama pengrajin Noken Papua selalu saya bicarakan selama ini, tetapi responsnya tidak ada dan itu mengecewakan sekali.”
Noken setelah disahkan sebagai warisan budaya tak benda yang membutuhkan perlindungan mendesak, menurut Konvensi 2003 supaya ada pelestarian, fakta selama 10 tahun ini belum ada perhatian. Sekalipun begitu, komunitas pengrajin Noken di tujuh wilayah adat tetap eksis dengan upaya pelestarian dengan caranya sendiri.
Bentuk perhatian yang diharapkan tak kunjung tiba. Pemerintah dianggap abai kewajibannya sesuai rekomendasi UNESCO berdasarkan Konvensi 2003. Ini bakal menjadi catatan reflektif pada perayaan 10 tahun, 4 Desember 2022.
Pewarta: Markus You
