PANIAI, SUARAPAPUA.com — Selain organisasi pemuda dan lembaga legislatif, sikap tolak terhadap usulan calon penjabat bupati Dogiyai yang bukan asli Dogiyai juga ditegaskan kaum intelektual Dogiyai.
Satu dari tiga nama calon penjabat bupati Dogiyai yang diusulkan penjabat gubernur Papua Tengah ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) adalah bukan asli Dogiyai, menurut Abner Semu, salah satu intelektual Dogiyai, itu pelecehan harga diri anak negeri Dogiyai.
Kepada suarapapua.com, Sabtu (3/12/2022), Abner mengatakan, masuknya salah satu pejabat luar Dogiyai dalam daftar calon penjabat bupati sudah melecehkan birokrat asli Dogiyai. Karena itu, penjabat gubernur Papua Tengah diminta agar tetap mengakomodir keinginan masyarakat Dogiyai sebagaimana telah ditetapkan DPRD kabupaten Dogiyai.
“Penjabat bupati Dogiyai tidak perlu datangkan dari daerah lain. Saat ini seluruh komponen di Dogiyai sedang menunggu satu ASN asli Dogiyai yang sudah memenuhi syarat itu dilantik sebagai penjabat bupati Dogiyai,” ujarnya melalui telepon seluler.
Diketahui, tanggal 18 Desember merupakan akhir masa jabatan bupati dan wakil bupati Dogiyai periode 2017-2022.
Kata Abner, sebagai penggantinya penjabat bupati Dogiyai harus putra asli Dogiyai.
“Kami tolak kalau orang luar Dogiyai yang dilantik,” tegas Abner.
Lanjut Abner, alasan penolakan lebih pada ketersediaan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan pemerintah kabupaten Dogiyai.
“Banyak ASN Dogiyai yang sudah memenuhi kriteria untuk menduduki jabatan penjabat bupati Dogiyai. Tidak perlu datangkan dari luar,” ujarnya lagi.
Apapun alasannya, tegas Abner, harus orang asli Dogiyai yang diangkat sebagai penjabat bupati Dogiyai.
“Berkaitan dengan soal kultur dan adat, sehingga penjabat harus putra asli Dogiyai. Ini sangat penting karena dari segi pelayanan juga akan berpengaruh,” katanya.
Abner juga menyinggung insiden rusuh di Mowanemani beberapa waktu lalu pasca kasus kecelakaan lalu lintas yang berimbas ke hal-hal lain hingga situasi daerah tidak kondusif. Masalah tersebut masih belum tuntas ditangani. Karena itu, penjabat bupati Dogiyai yang akan dipercayakan pemerintah pusat sudah pasti punya tugas besar untuk mendamaikan sekaligus memfasilitasi proses penyelesaiannya.
“Masyarakat masih trauma dengan kejadian kemarin. Penjabat bupati harus adakan rekonsiliasi dengan semua komponen yang ada di kabupaten Dogiyai,” imbuh Abner.
Senada, Okto Goo, salah satu kepala suku menegaskan, penjabat bupati harus asli Dogiyai.
“Situasi Dogiyai masih belum aman. Upaya untuk damaikan sekaligus selesaikan masalah harus oleh orang asli Dogiyai. Penjabat jangan dari luar Dogiyai. Masalah bisa tambah parah. Kami minta ini harus dipikirkan baik,” ujar Okto.
Diberitakan media ini sebelumnya, DPRP kabupaten Dogiyai menyatakan sikap tolak terhadap usulan calon penjabat bupati Dogiyai yang bukan asal kabupaten Dogiyai.
Pernyataan penolakan tersebut dituangkan dalam surat tertanggal 24 November 2022 yang ditujukan ke Penjabat Gubernur Papua Tengah di Nabire.
Dalam surat bernomor 170/200/SETWAN yang ditandatangani Simon Petrus Pekei, ketua sementara DPRD Dogiyai, dan Orgenes Kotouki, wakil ketua sementara, dibeberkan enam poin untuk menanggapi surat penjabat gubernur Papua Tengah bernomor 100.2.2/2009/PPT, tertanggal 20 November 2022, perihal usul nama penjabat bupati Puncak Jaya, Intan Jaya, dan Dogiyai, yang di dalam lampirannya terdapat usul penjabat bupati untuk kabupaten Dogiyai yang salah satunya ASN bukan asal kabupaten Dogiyai.
Adapun tujuh nama yang diumumkan dalam rapat paripurna DPRD Dogiyai, Kamis (10/11/2022), antara lain Emanuel Dogomo, Petrus Makai, Yulianus Tigi, Herman Tebai, Petrus Agapa, Yermias Anouw, dan Yohanes Pigome.
Agustinus Tebai, ketua Komisi A DPRD Dogiyai menegaskan, penunjukkan penjabat bupati Dogiyai Dogiyai harus putra asli Dogiyai.
Pernyataan sama dikemukakan Bernardo Boma, ketua DPD KNPI kabupaten Dogiyai.
Prioritaskan Putra Daerah
Sepi Wanimbo, ketua Pemuda Baptis West Papua, mengatakan, cukup penunjukan Sekda di tiga provinsi diisi orang luar. Untuk jabatan eselon lain, mau tidak mau harus percayakan kepada putra dan putri daerah untuk mengisi jajaran birokrasi di tiga provinsi baru.
“Penjabat gubernur di tiga provinsi baru yaitu Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan, sebagai perpanjangan tangan pemerintah harus harus akomodir putra daerah dalam mengisi jabatan eselon. Kualitas aparatur sipil negara (ASN) putra daerah di tiga provinsi baru ini tidak diragukan jika dipercayakan menduduki jabatan tertentu, baik eselon II, III maupun IV,” paparnya, Sabtu (3/12/2022).
Selama memenuhi syarat kepegawaian, kata Wanimbo, apa salahnya jika diberi kepercayaan untuk mengisi jabatan tertentu di provinsi baru.
“ASN di tiga provinsi baru sudah cukup banyak jumlahnya. Berikan mereka kepercayaan untuk bangun daerahnya. Tidak perlu sampai datangkan dari luar daerah, apalagi luar Papua,” ujarnya.
Ketika putra asli daerah sendiri dipercayakan menempati jabatan di jajaran birokrasi, ia yakin akan dijalankan dengan baik. Hal tersebut mengingat pertanggungjawaban moril sebagai putra daerah.
“Putra dan putri asli dari tiga provinsi baru paham betul dengan geografis, kondisi daerah dan kebiasaan masyarakat setempat. Mereka pasti bekerja dengan sepenuh hati,” kata Wanimbo.
Karena itu, diharapkan kepada tiga penjabat gubernur agar wajib prioritaskan putra daerah menempati jabatan tertentu. Termasuk juga dalam usulan penjabat bupati, tidak keluar dari aspirasi masyarakat sebagaimana diakomodir DPRD dalam sidang paripurna yang selanjutnya diusulkan ke Mendagri melalui penjabat gubernur.
Pewarta: Markus You
