SENTANI, SUARAPAPUA.com — Suara pro dan kontra masih terdengar jelang bahkan setelah penjabat bupati Jayapura dilantik di Jakarta hari ini, Selasa (20/12/2022).
Polemik yang sedang berkembang terkait penetapan penjabat bupati harus OAP atau orang asli kabupaten Jayapura makin kencang di tengah masyarakat. Sejumlah ondoafi, tokoh pemuda dan tokoh perempuan gencar tuntut hal itu.
Beberapa perwakilan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Pemuda Nusantara menanggapi isu tersebut dalam jumpa pers untuk menyampaikan pesan penting kepada semua pihak agar dapat menerima apapun keputusan pemerintah pusat dalam memilih figur penjabat bupati kabupaten Jayapura.
Jumpa pers dihadiri Nelson Yohosua Ondi, ketua Pemuda Pancamarga (PPM), Harun Siriyey perwakilan pemuda Tanah Merah, Menasse Bernad Taime, ketua Forum Peduli Kemanusiaan (FPK) Jayapura, Febrianto Raga Lawa, ketua Flobamora, Riska Mokoginta, aktivis mahasiswa Muhammadiyah, dan beberapa lainnya.
Nelson Yohosua Ondi mengatakan, kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan siapa penjabat bupati yang dianggap sangat layak dari usulan sejumlah nama sebelumnya.
“Kami minta kepada saudara semua di kabupaten Jayapura agar tidak saling mengkotak-kotakkan terkait isu Pj ini. Siapapun yang dipilih oleh Mendagri, kita patut kawal bersama,” kata Ondi.
Nelson menyarankan kepada semua kalangan agar jaga kabupaten Jayapura tetap aman dari berbagai kemungkinan akibat perbedaan pendapat terhadap penetapan penjabat bupati. Ia minta tidak terpancing dengan aksi tidak sehat di kabupaten Jayapura sehubungan dengan isu Pj bupati.
“Kalau ada aksi-aksi yang mengarah ke hal-hal yang merugikan, mau mengkotak-kotakkan, Polres harus tegas. Tolong cek izinnya dan periksa siapa kaum intelektual yang terlibat dalam aksi-aksi itu,” ujarnya.
Ondi berharap semua harus tenang dan tidak terhasut isu-isu provokatif. Ia juga tegaskan jangan politisir masyarakat adat demi kepentingan-kepentingan tertentu karena hal itu justru keliru.
“Kami pikir yang mengatasnamakan masyarakat adat itu keliru. Bicara soal masyarakat adat Papua, perlu belajar baik tentang Undang-undang Otsus dan turunannya. Kita tidak bisa katakan harus OAP berdasarkan Undang-undang Otsus,” tutur Nelson.
Ester Yaku, ketua organsiasi perempuan kreatif Khenambay Umbay kabupaten Jayapura, yang juga mewakili perempuan Grime Nawa, mengatakan, Mendagri pernah bertugas di Papua, tentu paham dengan karakter OAP.
“Siapapun yang ditetapkan, kami tidak bisa mengintervensi. Dan siapapun yang ditetapkan dan dilantik, kita lainnya tidak perlu boncengi dengan kepentingan partai politik apapun untuk melakukan tindakan tertentu. Itu akan percuma saja. Kami mau, Pj betul-betul membenahi birokrasi di kabupaten Jayapura ini,” tegasnya.
Tak perlu banyak persoalkan, bagi Ester, siapapun yang dilantik, sebaiknya bersama-sama terima untuk mendukung kinerjanya demi kemajuan kabupaten Jayapura.
“Siapapun dia, semua komponen masyarakat harus menerima sebagai kado Natal. Kita semua siap jemput penjabat bupati,” imbuhnya.
Pewarta: Yance Wenda
Editor: Markus You
