BeritaGuru Honorer SMKS Kesehatan Tambrauw Tuntut Hak, Puluhan Pelajar Tak Belajar

Guru Honorer SMKS Kesehatan Tambrauw Tuntut Hak, Puluhan Pelajar Tak Belajar

SORONG, SUARAPAPUA.com — Anthon Titit, salah satu pendiri SMKS Kesehatan Tambrauw mengaku kegiatan belajar mengajar (KBM) di SMKS Kesehatan Tambrauw kelas jauh di Sausapor lumpuh total sejak April 2022 hingga kini lantaran guru-guru honorer mogok mengajar.

Menurut Anthon, guru honorer di sekolah ini sebanyak 16 orang. Mereka memilih mogok mengajar karena hak-haknya belum terpenuhi sejak 2021.

Belasan guru honorer masih mempertanyakan hak-haknya. Selama hak-haknya belum dipenuhi, kemungkinan besar macetnya KBM akan berlanjut.

“Memang betul saat ini tidak ada kegiatan KBM di SMKS Kesehatan Tambrauw ini, karena guru mogok mengajar,” kata Anthon Titit saat ditemui suarapapua.com di kediamannya belum lama ini.

Anthon menilai aksi mogok yang dilakukan oleh belasan guru honorer sejak April itu wajar saja terkait hak-haknya. Meski terpaksa harus korbankan hak anak-anak mendapatkan pelajaran di sekolah.

Baca Juga:  SP dan SMKS YPK Paulus Terbitkan Tabloid SEPA, Siswa Mengaku Puas dan Senang

“Guru mengajar, tapi kalau hak tidak dibayar bagaimana? Mereka juga butuh makan dan minum,” lanjutnya.

Kata Anthon, sebenarnya sudah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten bahkan Dinas Pendidikan provinsi Papua Barat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari hasil koordinasinya, pada Januari mendatang hak-hak guru honorer akan direalisasikan.

“Saya sudah bertemu penjabat bupati Tambrauw, Dinas Pendidikan Papua Barat dan juga kepala SMKS Kesehatan Tambrauw membicarakan hal ini. Semoga awal tahun 2023 masalah ini segera diatasi,” harapnya.

Puluhan Pelajar Korban

Dampak dari mogok mengajar benar-benar dirasakan puluhan siswa SMKS Kesehatan Tambrauw kelas jauh Sausapor. Mereka anak asli kabupaten Tambrauw.

Baca Juga:  ULMWP: Jenderal Mathias Wenda Merupakan Pejuang Revolusioner Tangguh

“Anak-anak ini aset kabupaten Tambrauw. Masa depan mereka seharusnya jadi prioritas. Tetapi karena guru tidak mengajar, peserta didik yang jadi korban,” tutur Anthon.

Papan nama sekolah SMKS Kesehatan Tambrauw di kota Sorong. (Reiner Brabar – SP)

Selain itu, ia juga mendesak pemerintah daerah bersama Yayasan Bina Taruna Papua segera pindahkan SMKS Kesehatan Tambrauw yang hingga kini masih beralamat di Jln. F. Kalasuat Malanu, kota Sorong. Kata dia, sekolah ini harus dipindahkan ke distrik Sausapor, kabupatenTambrauw.

“Dulu kami mendirikan SMKS Kesehatan di Sorong karena Tambrauw merupakan kabupaten yang baru dimekarkan dan banyak kendalanya, termasuk gedung sekolah. Sekarang banyak gedung di Sausapor yang terabaikan itu bisa digunakan sebagai gedung sekolah,” bebernya.

 “Sekolah ini tidak hanya menggunakan nama Tambrauw untuk memperoleh anggaran, tetapi tujuan mendasar adalah untuk kepentingan SDM Tambrauw di bidang kesehatan. Jadi, segera pindahkan ke Sausapor,” tegas Anthon.

Baca Juga:  Oknum TNI AL Diduga Bunuh Wartawati, FJPI Papua Barat Daya Minta Polisi Usut Tuntas

Sebelumnya diberitakan media ini, orang tua wali mempertanyakan macetnya KBM hingga anak-anak mereka tidak belajar lagi seperti biasanya. Beberapa kerabat keluarga bahkan mendesak pemerintah daerah memperhatikan kondisi ini. Pemerintah diminta tidak mengorbankan masa depan generasi penerus Tambrauw dan Papua pada umumnya.

“Adik-adik kita penerus masa depan Tambrauw harus diperhatikan sekolahnya. Pemerintah jangan asal bangun sekolah tanpa perhatikan kualitasnya, proses belajar harus segara diaktifkan,” ujar Yerry, salah satu pemuda distrik Sausapor.

Hingga berita ini diterbitkan, wartawan masih terus berupaya konfirmasi pimpinan sekolah maupun pengelola Yayasan Bina Taruna Papua.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Tong Bicara Tapi Dong Jalan Terus, Buku Analisis Tentang Lingkungan dan...

0
“Jadi buku ini ditulis melalui analisis kritis. Jadi disitu ada persoalan, tetapi A bilang saya tidak tahu, B bilang saya tidak tahu. Nah dibelakang ini siapa yang bermain. Misalnya otonomi khusus. Otsus itu sebuah paradikma baru. Jakarta bilang kami sudah kasih [dana] miliaran, tapi faktanya di Papua tidak sejahtera,” kata Prof. Levan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.