SENTANI, SUARAPAPUA.com — Penjabat bupati Jayapura diminta pending rencana pemindahan lokasi SMP Negeri 1 Sentani ke Doyo Baru, distrik Waibu.
Hal ini dikemukakan Nelson Yohosua Ondi, bakal calon ketua Komite SMP Negeri 1 Sentani, Senin (2/1/2023)
Permintaan dipending bahkan pembatalan rencana pemindahan sekolah tersebut mengingat dalam waktu di lokasi Doyo Baru akan dilakukan peletakan batu pertama pembangunannya.
Nelson Yohosua Ondi yang akrab disapa NYO itu menjelaskan, gedung SMP Negeri 1 Sentani yang sempat disegel itu sudah diselesaikan sewa tanahnya oleh presiden Joko Widodo melalui Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri, dan Danrem 172/PWY Brigjend TNI J. O. Sembiring.
Selain itu, SMP Negeri 1 Sentani yang tergabung di rayon wilayah kota Sentani karena lokasinya di lampu merah arah bandara Sentani.
Tetapi SMP Negeri 1 diusulkan pemerintah setempat untuk dipindahkan ke lokasi yang baru di Doyo Baru. Padahal, sebelumnya lokasi lain sudah ada bangunan baru yang dibangun untuk dipindahkan ke Toladan, kota Sentani, distrik Sentani.
“Rencana mau pindahkan lokasi SMP Negeri 1 Sentani ke Doyo Baru itu pada prinsipnya kami minta kepada pak penjabat bupati untuk pending atau dibatalkan saja. Dari dulu SMP Negeri 1 Sentani ini secara rayon lebih tepatnya ada di wilayah Sentani Kota,” ujar Ondi kepada wartawan, Senin (2/1/2023).
Gedung sekolah itu sebelumnya sempat disegel atau dipalang, tetapi soal sewa tanah dan lainnya sudah diselesaikan presiden melalui Kapolda dan Danrem.
“Dalam penyelesaian itu, ada perjanjian-perjanjian yang sudah kami buat. Ada permintaan dari perwakilan sekolah dan pihak komite agar sekolah tidak dipindahkan. Lokasi yang ada di Toladan itu juga pihak sekolah sudah minta untuk ditinjau ulang,” ujarnya.
NYO juga sangat menyesalkan sikap mantan bupati Jayapura yang tak pernah tindaklanjuti rekomendasi dari perjanjian klasual yang telah dibuat dasar penyelesaian sewa lahan SMP Negeri 1 Sentani. Padahal ini sangat berpotensi merugikan keuangan negara.
“Persoalan SMP Negeri 1 ini masih riskan. Kita bisa lihat yang kemarin sudah dibangun gedung baru SMP Negeri 1 Sentani di wilayah Toladan itu juga belum selesai pembangunannya. Karena ada persoalan mengenai bangunan yang dibangun, tetapi belum ada fasilitas penunjang seperti pagar dan lain sebagainya. Masalah tanahnya juga belum klir. Tiba-tiba ingin dipindahkan ke tempat lain atau mau dibangun di distrik Waibu dan kami dengar bangunan sekolah yang ada di Toladan itu akan dialihfungsikan,” tutur koordinator Alumni SMP Negeri 1 Sentani Angkatan 2006.
Masih kata Ondi, penjabat bupati harus batalkan peletakan batu yang rencananya akan dilakukan beberapa pekan kedepan.
“Kami minta kepada bapak penjabat bupati Jayapura segera pending rencana pemindahan SMP Negeri 1 yang katanya mau peletakan batu pertama pembangunannya pada dua minggu mendatang itu,” kata Nelson.
Terkait alihfungsi bangunan, menurut Ondi, menjadi rancu bahkan diluar akal sehat. Sebab bangunan belum selesai terus dialihfungsikan. Sehingga ini juga ada indikasi dan menurutnya itu bisa menjadi cela adanya indikasi dugaan lain seperti tindakan maladministrasi yang bakal diperiksa pihak berwajib.
“Khusus untuk maladministrasi, karena apabila dipindahkan atau dialihfungsikan, menurut kami itu ada dugaan maladministrasi. Alasan tindakan maladministrasi karena menggunakan anggaran DPA dari Dinas Pendidikan untuk dibangun dan belum selesai tiba-tiba langsung dialihfungsikan dan mau dipindahkan,” ujarnya.
Ketua BPD HIPMI kabupaten Jayapura ini bahkan minta aparat penegak hukum segera periksa dugaan tindakan maladministrasi dan indikasi bangunan SMP Negeri 1 Sentani di Toladan sebagai bangunan mangkrak.
“Kalau ada maladministrasi itu bisa dikatakan secara umum, tetapi secara fisik itu dugaan-dugaan lain bisa beralih atau disebut sebagai bangunan mangkrak karena azas manfaatnya tidak ada. Hal itu bisa menjadi pintu masuk untuk penyidik atau aparat penegak hukum periksa. Karena kita harus ketahui dan juga ada pesan dari Mendagri ketika melantik penjabat bupati, bahwa ada persoalan yang harus dituntaskan di Papua adalah persoalan-persoalan korupsi, jadi memang harus jeli melihat ini,” tegasnya.
Berangkat dari beberapa hal itu, kata Nelson, penjabat bupati perlu mengaudit pembangunan gedung SMPN 1 Sentani di Toladan.
“Pak Pj tindaklanjuti pembangunan gedung SMP Negeri 1 Sentani di Toladan, dalam artian mengevaluasi baik bangunannya maupun anggaran yang digunakan dan kalau boleh meminta kejaksaan untuk mengaudit ulang terkait pemeriksaan kembali anggaran yang sudah dipakai,” ujar Ondi.
Sementara itu, Yered Sokoy, salah satu tokoh pemuda di kabupaten Jayapura, menyatakan menolak rencana pemindahan SMP Negeri 1 Sentani ke lokasi yang baru di Doyo Baru.
“Mewakili tokoh pemuda, kami secara tegas menolak untuk rencana pemindahan lokasi SMP Negeri 1 ke wilayah Doyo Baru, distrik Waibu. Yang jelas tokoh pemuda sangat keberatan dan benar-benar tolak dengan rencana itu,” tegas Yered.
Senada dengan Ondi, Yered tegaskan, pemindahan gedung sekolah tersebut harus mendapat persetujuan dari masyakarat di kabupaten Jayapura.
“Rencana pemindahan lokasi itu, kami akan minta pendapat atau tanggapan dari publik apakah setuju atau tidak lokasi SMP Negeri 1 dipindahkan? Harus pastikan, jangan sampai ini hanya keputusan sepihak dari pemerintah daerah saja,” kata Sokoy.
Sebelumnya, Hana Salomina Hikoyabi, sekretaris daerah (Sekda) kabupaten Jayapura, meninjau lokasi rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Negeri 1 di Doyo Baru, Jumat (30/12/2022) lalu.
“Yang kita lakukan hari ini bukan isu-isu lagi. Tetapi, ini kerja nyata kami untuk persiapan peletakan batu pertama pembangunan gedung SMP Negeri 1 di Waibu. Di berbagai media sosial, termasuk grup WhatsApp, banyak yang tidak tahu dengan apa yang kita kerjakan selama ini. Orang hanya bicara, asal kasih keluar ide tanpa banyak ketahui lebih mendalam. Kami di pemerintah punya perencanaan yang terstruktur dan berjalan sesuai mekanisme,” kata Hana.
Sekda menjelaskan, gedung SMPN 1 yang baru dibagun di Toladan akan dialihfungsikan sebagai gedung Diklat.
“Gedung sekolah yang sudah kami bangun di Toladan, Jalan Ifar Gunung itu akan dialihfungsikan sebagai gedung Diklat ASN. Tanah di lokasi awal itu tetap kami akan bayar dan tidak ada yang mubazir seperti isu-isu yang berkembang saat ini,” tandasnya.
Lahan baru di Doyo Baru, kata Hana, luasnya 2 hektar. Selanjutnya akan dibagi 1 hektar untuk Dinas Sosial dan sisanya untuk SMP Negeri 1.
“Anggaran untuk pembangunan gedung SMP Negeri 1 mencapai 15 miliar rupiah,” imbuh Hikoyabi.
Pewarta: Yance Wenda
Editor: Markus You
