BeritaKesehatanFestival Angkat Sampah di Lembah Emereuw, Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah

Festival Angkat Sampah di Lembah Emereuw, Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan aktivis lingkungan di kota Jayapura, Papua, bersama warga dusun Konya Uncen bawah, berpartisipasi dalam kegiatan Festival Angkat Sampah, Sabtu (9/3/2024) lalu.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Papua turut ambil bagian dalam Festival Angkat Sampah sebagai bentuk aksi nyata kepedulian terhadap isu lingkungan di Papua, terutama di daerah resapan air, daerah rawa dan sumbatan air.

Maikel Primus Peuki, direktur Walhi Papua, mengatakan, kegiatan pembersihan sampah dilakukan di kawasan lembah Emereuw yang merupakan daerah resapan air mengingat berbagai dampak lingkungan yang ditimbulkan selama ini.

“Kalau hujan satu sampai dua jam, pasti akan tergenang air bersamaan dengan sampah-sampah yang mengalir masuk. Hampir 20 tahun ada warga yang selalu membersihkan sungai dari sampah, kiriman dari bagian atas. Selama beberapa tahun terakhir ini selalu banjir akibat tersumbatnya pembuangan air yang masuk dalam tanah (goa), selain itu jadi sarang nyamuk yang berakibat pada kesehatan warga setempat,” bebernya, Selasa (12/3/2024).

Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari Bahaya Banjir, Sampah dan Penggusuran Paksa

Akibat banyaknya sampah kiriman, kata Peuki, menyebabkan banjir hingga sasarannya rumah-rumah warga yang ada di bantaran kali Konya.

“Terutama warga masyarakat yang berdomisili di dusun Konya RT 01/RW 02. Daerah ini selalu terancam kerusakan lingkungan yang sudah tidak bersih dan sehat lagi,” ujarnya.

WALHI Papua mengingatkan Pemkot Jayapura dan provinsi Papua agar memperhatikan semua bentuk pembangunan yang akan dikerjakan di lembah Emereuw.

“Selain itu, pemerintah kota dan provinsi Papua harus perhatikan tuntutan masyarakat setempat yang terdampak, yakni pembangunan rumah layak huni, membangun tanggul tinggi jalur aliran air dan membuat penjaringan sampah agar dapat dibersihkan oleh petugas kebersihan dan dibuang ke temat yang disediakan pemerintah,” harap Peuki.

Baca Juga:  Hilangnya Keadilan di PTTUN, Suku Awyu Kasasi ke MA

Sementara itu, Emanuel Gobai, direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua yang juga terlibat dalam Festival Angkat Sampah di kawasan resapan air lembah Emereuw dusun Konya Abepura mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap mama Hanace Bonggoibo yang sudah puluhan tahun membersihkam aliran sungai tersebut.

“LBH Papua bersama warga dusun Konya (Uncen bawah) melakukan pembersihan ini bagian dari kritik dan protes terhadap pemerintah kota Jayapura yang masih sangat lamban menjalankan amanat Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengolahan sampah,” kata Gobai.

Gobai menjelaskan, warga bersama LBH Papua melihat presiden dan pihak terkait yang sedang bangun Rumah Sakit UPT Vertikal Papua tidak sama sekali memperhatikan kondisi tanah yang merupakan kawasan resapan air.

“Selama pembangunan rumah sakit ini dilanjutkan, otomatis daerah resapan air akan dangkal, aliran air sungai Konya pasti tersumbat, sehingga menyebabkan banjir dan jelas rumah warga di sekitar Padang Bulan akan terendam air,” ujarnya.

Baca Juga:  Bangun RS Tak Harus Korbankan Warga Sekitar Sakit Akibat Banjir dan Kehilangan Tempat Tinggal

Karena itulah LBH Papua bersama Pusaka, Walhi Papua, Papua Trada Sampah, KPKC Sinode GKI, Papuan Voices, dan Kork Papua mendesak Pemkot Jayapura agar serius mengelola air dan sampah di kawasan Emereuw Konya dan melindungi kawasan resapan air.

“Kami juga meminta Pemprov Papua wajib memastikan dan memenuhi hak atas lingkungan hidup dan hak atas kesehatan bagi warga RT 01 dan RT 02 Dusun Konya Kota Baru, distrik Abepura,” tandas Gobai.

LSM dan aktivis lingkungan meminta presiden melalui Menteri Kesehatan untuk dapat mendahulukan pembangunan saluran air dan pengolahan sampah di depan kawasan resapan air sebelum pembangunan RS UPT Vertikal Papua dilanjutkan. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.