Tanah PapuaDomberaiDandim 1809/Maybrat Diminta Tinjau Kembali Wacana Pembangunan Pos Pembantu TNI di Seya

Dandim 1809/Maybrat Diminta Tinjau Kembali Wacana Pembangunan Pos Pembantu TNI di Seya

SORONG, SUARAPAPUA.com— Dandim 1809/Maybrat diminta meninjau kembali wacana pembangunan pos pembantu TNI di kampung Seya distrik Mare, Kabupaten Maybrat, Papua Barat.

Hal itu disampaikan Frans Nauw, pemuda kampung Seya mewakili masyarakat Seya atas rencana pihak Kodim untuk melakukan pembangunan pos pembantu TNI di kampung Seya.

Menurutnya, pernyataan itu beralasan, lantaran distrik Mare merupakan distrik yang berada di zona nyaman dari gangguan keamanan. Sehingga ia anggap rencana pembangunan pos pembantu TNI itu tidak perlu dilakukan.

Lagian lanjutnya, di ibu kota distrik Mare telah ada pos Koramil yang jaraknya hanya 30 menit dari distrik Mare ke kampung Seya. Oleh sebab itu sekali lagi ia minta agar pemerintah Kabupaten Maybrat dan Dandim 1809/Maybrat untuk segera  meninjau kembali adanya wacana pembangunan pos TNI itu.

Baca Juga:  Saksi Beda Pendapat, KPU PDB Sahkan Pleno Rekapitulasi KPU Tambrauw

“Kami di Mare merupakan zona aman. Saya mau bertanya terkait pos pembantu yang direncanakan dan disetujui DPRD Maybrat. Jika dibangun di kampung Seya, masyarakat akan takut. Masyarakat Papua ke kebun dan berburu selalu membawa anak panah, busur, dan parang, nanti dikira separatis akhirnya mereka takut dan tidak bisa berburu di hutan ataupun ke kebun.”

“Oleh sebab itu, kami minta ditinjau kembali atas pertimbangan apa sehingga pos TNI itu direncanakn dibangun di kampung Seya distrik Mare. Lagian sudah ada pos induk TNI di ibu kota distrik Mare,” ujar Nauw dalam kegiatan seminar sehari dalam rangka Hut distrik Mare yang ke-10 tahun 2022 pada 28 Desember 2022.

Baca Juga:  KPU dan Bawaslu PBD Akan Tindaklanjuti Aspirasi 12 Parpol

Letkol Inf Yoannes Andy Wibowo, Dandim 1809/Maybrat yang hadir sebagai pemateri dalam seminar itu menyatakan bahwa Koramil yang disiapkan di Mare adalah Koramil definitif, sehingga membutuhkan pos pembantu, sebab Kabupaten Maybrat merupakan wilayah yang luas.

Ia pun menyatakan bahwa kehadiran TNI di Maybrat bukan menakutkan masyarakat, namun membantu keamanan masyarakat. Namun demikian, ia mengakui akan melihat, meninjau dan mengecek serta mempertimbangkan dan melaporkan kembali kepada pimpinan.

“Kami sampaikan Koramil yang sudah disiapkan merupakan Koramil definitif. Di kampung Seya sebatas Pos pembantu. TNI tidak akan membawa senjata. Jika ada TNI yang menakuti [warga] silahkan dilaporkan. [Karena] mereka ditugaskan bukan untuk menakuti masyarakat, tapi membantu keamanan.”

“Pos di Seya bukan pos Koramil, tapi pos pembantu Koramil Mare. Maybrat luas sehingga perlu ada pos pembantu. Saya akan lihat, tinjau, cek, pertimbangkan, dan saya akan laporkan. Tapi saya minta disiapkan tempat di Seya untuk sementara. Apapun keputusannya ada di atas pimpinan,” ujar Letkol Inf Yoannes Andy Wibowo.

Baca Juga:  Ruang Panggung HAM Harus Dihidupkan di Wilayah Sorong Raya

Selain itu, ia mengungkapkan ketika datang ke distrik Mare, ia merasakan suasana kedamaian dan suka cita. Sehingga ia minta kepada masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan suka cita.

“[Kalau] kita ribut, kita buat susah sendiri. Jika damai seperti ini mau apa seperti ke kebun dan lainnya, [akan] damai. Kedamaian dan suka cita dibentuk karena semua masyarakat cinta damai,” pungkasnya.

 

 

Pewarta: Maria Baru
Editor: Elisa Sekenyap

Terkini

Populer Minggu Ini:

DKPP Periksa Dua Komisioner KPU Yahukimo Atas Dugaan Pelanggaran KEPP

0
“Aksi ini untuk mendukung sidang DKPP atas pengaduan Gerats Nepsan selaku peserta seleksi anggota KPU Yahukimo yang haknya dirugikan oleh Timsel pada tahun 2023. Dari semua tahapan pemilihan komisioner KPU hingga kinerjanya kami menilai tidak netral, sehingga kami yang peduli dengan demokrasi melakukan aksi di sini. Kami berharap ada putusan yang adil agar Pilkada besok diselenggarakan oleh komisioner yang netral,” kata Senat Worone Busub, koordinator lapangan.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.