Tanah PapuaMamtaDKP Kabupaten Jayapura Fokus Tingkatkan Ekspor Ikan Papua

DKP Kabupaten Jayapura Fokus Tingkatkan Ekspor Ikan Papua

SENTANI, SUARAPAPUA.com — Pemerintah kabupaten (Pemkab) Jayapura melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) akan menggenjot beberapa program kerjanya pada tahun ini dalam rangka meningkatkan ekspor ikan Papua.

Rudi Afdiner Saragih, kepala DKP kabupaten Jayapura, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (17/1/2023), mengatakan, sejumlah kegiatan yang sudah diakomodir akan dikerjakan segera karena adanya dukungan dana dari pemerintah pusat melalui anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN) tahun anggaran 2023.

“Dari kegiatan-kegiatan yang kita harapkan juga dalam tahun ini, ada dukungan tambahan dari APBN dalam rangka pengembangan atau peningkatan sarana prasarana dan program ekspor ikan Papua. Kita sudah usulkan ini agar dapat mendukung program ekspor ikan Papua, karena kita sudah punya buyer dalam rangka penampungan dan pembelian ikan-ikan dari Papua,” jelasnya.

Baca Juga:  Festival Angkat Sampah di Lembah Emereuw, Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah

Kata Rudi, data tahun 2022 lalu, ekspor ikan Papua masih dibawah 1.000 ton. Kisaran terkini 300 sampai 360 ton, sehingga di tahun ini ditargetkan bisa meningkat mendekati 1.000 ton.

“Itu satu program kerja yang harus kami seriusi pada tahun 2023. Target kita bisa semakin meningkatkan kapasitas ekspor ikan Papua. Nah, makanya program ini perlu dukungan dari berbagai sumber dana, baik dari pusat (APBN) atau ada kucuran khusus dari bapak presiden maupun wakil presiden. Kita harapkan juga dari masyarakat perikanan sudah siap,” tuturnya.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Asosiasi Wartawan Papua Gelar Pelatihan Pengelolaan Media

Sementara yang bersumber dari dana Otsus, kata Rudi, itu semua yang program reguler seperti benih, pakan dan pengadaan kapal. Total dananya sekitar Rp3,5 Miliar.

Saragih juga memastikan tahun ini ada dukungan kegiatan bioflok dan sejumlah kegiatan reguler lainnya.

“Ya, tahun 2023 ini, dari anggaran APBN kita didukung dengan adanya kegiatan bioflok. Kami di Dinas Kelautan dan Perikanan, tahun ini ada banyak kegiatan reguler, seperti bantu benih dan pakan, kemudian ada pengadaan kapal, serta pengadaan sarana prasarana untuk penangkapan ikan,” beber Saragih.

Baca Juga:  Seruan dan Himbauan ULMWP, Markus Haluk: Tidak Benar!

Pewarta: Yance Wenda
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemerintah dan Komnas HAM Turut Melanggar Hak 8.300 Buruh Moker PTFT

0
omnas HAM Republik Indonesia segera memediasikan persoalan antara 8.300 buruh dengan manajemen PTFI sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (4), UU No. 39 Tahun 1999;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.