JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemenuhan hak politik perempuan asli Papua dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) pada tahun 2024 di tiga daerah otonom baru (DOB) harus diberi ruang buat perempuan asli Papua bisa tampil mengisi kursi legislatif.
Penegasan ini dikemukakan Helena Hubi, ketua Pokja Agama Majelis Rakyat Papua (MRP), saat dihubungi suarapapua.com Minggu (5/2/2023).
Kata Helena, pemberian ruang kepada perempuan asli Papua di dunia politik sudah diatur dalam 12 keputusan MRP. Salah satu poinnya merujuk pada keputusan MRP nomor 7/MRP/2022 tentang pemenuhan hak politik perempuan asli Papua dalam pelaksanaan Pemilu legislatif.
“Perempuan Papua hari ini harus diprioritaskan terutama di daerah DOB. Memberikan ruang yang sama untuk mereka (perempuan) maju karena perempuan juga ingin membangun daerahnya,” ujar mama Helena.
MRP berharap 30 persen kursi legislatif harus diberikan sepenuhnya kepada perempuan asli Papua yang akan maju di daerah mereka masing-masing.
“Jangan sampai hak politik perempuan semua direbut oleh laki-laki. Tidak boleh. Harus juga berikan ruang dan kesempatan ke perempuan. Kita tidak tinggal di zaman dulu lagi,” tegasnya.
MRP juga menyarankan, penjabat gubernur di empat provinsi harus memikirkan perempuan Papua karena partai politik dapat mengikuti Pemilu jika telah memenuhi sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusannya di tingkat pusat. Penegasan tersebut diatur dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
“Representasi perempuan di legislatif akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan yang akan lebih berpihak pada kepentingan kesejahteraan perempuan dan anak,” ujar Hubi.
Sebelumnya, Ronald Michael Manoach, komisioner Bawaslu provinsi Papua, mengatakan, peran perempuan dalam dunia politik masih sangat kurang, baik sebagai pelaku politik maupun penyelenggara. Padahal, ia akui perempuan memiliki andil yang cukup besar dalam kemajuan demokrasi.
“Peran perempuan harus dipandang penting untuk ditingkatkan partisipasinya dalam politik dan demokrasi,” ujarnya, Jumat (25/11/2022).
Fakta selama ini, sesuai catatan Ronald, perempuan sangat kurang tampil di dunia politik. Bukan hanya di dunia politik saja, dalam lembaga penyelenggara pesta demokrasi pun belum terlalu terlihat kelibatan kaum perempuan.
Pewarta: Agus Pabika
Editor: Markus You
