PasifikWarga Vanuatu Tolak Perekrutan Staf Sekretariat MSG Dari Indonesia

Warga Vanuatu Tolak Perekrutan Staf Sekretariat MSG Dari Indonesia

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Rakyat Vanuatu memberikan apresiasi kepada Perdana Menteri Ismail Kalsakau atas sikap tegasnya yang menolak perekrutan staf Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) dari luar negara-negara Melanesia.

“Selamat kepada Perdana Menteri Ismail Kalsakau dan Menteri Luar Negeri Jotham Napat serta mantan Perdana Menteri Joe Natuman yang telah membuka tirai teduh Indonesia dan Direktur Umum Leonard Louma di Sekretariat MSG,” ujar salah satu warga Vanuatu yang diterbitkan Daily Post Vanuatu, Jumat (10/2/2023).

“Perekrutan Leoanard Louma tampaknya merupakan penghinaan terhadap visi para pendiri MSG, di mana mereka merekrut dua orang Indonesia di dalamnya (MGS), yang merupakan penghinaan juga terhadap Barak Sope dan Vanuatu yang telah memimpikan MSG dan kemudian melahirkannya di Lakatoro, Provinsi MALAMPA,” tegas salah satu warga Vanuatu.

Ia menyatakan, hal tersebut merupakan ketidaktahuan Leonard Louma akan semangat dari MSG yang bisa dapat menjadi bumerang baginya.

“Saya memohon kepada Menteri Luar Negeri Jotham Napat dan Perdana Menteri Kalsakau untuk membersihkan Sekretariat MSG dan mempekerjakan orang-orang Melanesia yang berkualitas untuk mengisi semua posisi yang kosong di sana,” tukasnya.

Hal serupa disampaikan warga Vanuatu lainnya, di mana keinginan Direktur Umum MSG yang hendak merekrut staf sekretariat dari luar orang Melanesia menunjukkan sikap lebih pro Indonesia, ketimbang orang Melanesia sendiri. Ia lalu mengatakan bahwa sikap tersebut mungkin semata-semata karena ditekan Indonesia untuk menyusup ke dalam organisasi MSG.

“Ya, Louma mungkin seorang ‘mantan diplomat berpengalaman dan pegawai negeri senior’ yang pernah bertugas di New York, Paris, Beijing, dan lain-lain, seperti yang tertulis di profilnya. Namun hal itu tidak memberinya kebebasan untuk meremehkan otak, pikiran, dan keahlian orang Melanesia,” tukas pernyataan itu, Kamis (9/2/2023).

“Bagaimana Louma bisa menjadi Dirjen. Ini adalah hal yang aneh. Jadi, paling tidak yang dapat dilakukan oleh pak Louma adalah bekerja sama sepenuhnya dengan Vanuatu sebagai Ketua MSG saat ini.”

Terima kasih PM Kalsakau yang telah mengeluarkan instruksi yang sangat jelas kepada Louma mengenai hal ini.

Louma jangan lupa, karena almarhum Pater Walter Lini, salah satu pendiri MSG memiliki nasihat bahwa ‘Vanuatu belum merdeka sebelum seluruh Melanesia, termasuk Papua Barat dan Kanaky merdeka’.

Penegasan PM Vanuatu
Perdana Menteri (PM) Ismael Kalsakau, yang merupakan Ketua MSG telah menekankan bahwa setiap pekerjaan di Sekretariat MSG orang-orangnya harus berasal dari negara-negara anggota MSG.

Baca Juga:  Wawancara Eksklusif Daily Post: Indonesia Tidak Pernah Menjajah Papua Barat!

“Pertama-tama kita harus melihat dulu di kawasan kita, apakah kita memiliki orang-orang dengan keahlian yang dibutuhkan. Jika kawasan Melanesia tidak memiliki keahlian tersebut untuk pekerjaan yang akan datang, maka kita dapat mencari di luar kawasan kita,” tegas Kasakau, Sabtu (4/2/2023).

PM Kalsakau menegaskan kepada Direktur Jenderal MSG, Leonard Louma bahwa MSG harus lebih vokal dalam isu-isu yang mempengaruhi kawasan kita.

“Kita tidak boleh melupakan fakta bahwa kita adalah blok strategis yang harus diperhitungkan,” kata PM Kalsakau.

“Kita memiliki luas wilayah, populasi dan sumber daya alam yang besar. Oleh karena itu, kita harus lebih fokus dan bersemangat untuk memastikan bahwa kawasan ini mendapat perhatian sebanyak mungkin.”

Polemik ini muncu setelah DG Louma menanggapi artikel Daily Post pada 11 Januari 2023 yang berjudul, “VFWPA akan memprotes perekrutan tenaga kerja Indonesia di MSG”, di mana Vanuatu Free West Papua Asosiasi (VFWPA) mengancam akan melakukan demonstrasi damai jika Sekretariat MSG tetap meneruskan rencananya untuk merekrut tenaga kerja Indonesia.

Ia menyatakan bahwa hanya orang Melanesia yang boleh bekerja di Sekretariat MSG sama saja dengan mengatakan bahwa hanya orang Kepulauan Pasifik yang boleh bekerja di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik. Menurut Louma hal itu adalah sesuatu yang tidak jujur untuk menyarankan gagasan seperti itu.

Dirjen mengatakan bahwa di waktu lalu Sekretariat MSG telah melibatkan orang-orang non-Melanesia untuk mengerjakan proyek-proyek tertentu untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat oleh para pemimpin.

Ia kemudian mengkonfirmasi bahwa dua orang non-Melanesia membantu mereka dalam dua proyek tertentu dan mengatakan bahwa Peraturan Staf Sekretariat MSG yang disahkan Badan Pelaksana mengatur perekrutan orang-orang di luar wilayah MSG.

Namun demikian, PM Kalsakau tetap pada prinsipnya dengan akan membangun komunikasi dengan pimpinan negara-negara Melanesia. Katanya, seperti Fiji kini memiliki Perdana Menteri baru dan ada kemungkinan untuk memulai membangun komunikasi demi MSG di masa yang akan datang.

“Sebagai Ketua MSG, kepentingan terbaik saya adalah mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan saya agar kami tetap berpegang teguh pada aspirasi para pendiri kami,” ujarnya.

“Saya juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Australia, jadi sangat penting bagi kami untuk bertemu untuk minum kava di Sekretariat MSG atau secara virtual dengan para pemimpin lainnya. Saya ingin merasakan semangat persaudaraan Melanesia sebelum bertemu dengan PM Australia, karena sekarang Australia adalah anggota MSG di bawah Forum Kepulauan Pasifik. Semakin kita terus berbicara satu sama lain dengan pikiran terbuka, maka blok MSG akan semakin kuat.”

Baca Juga:  Hasil GCC: Ratu Viliame Seruvakula Terpilih Sebagai Ketua Adat Fiji

Ketua MSG juga diberitahu bahwa MSG menjalankan lima program di bidang Pemuda, Perubahan Iklim, Lingkungan Hidup, Budaya dan Penelitian serta Pendidikan dan Hak Asasi Manusia.

Mengenai isu Papua Barat, ketua baru diberitahu bahwa posisi masing-masing negara anggota berbeda dengan negara lain dan tidak ada posisi bersama dan sebagai hasilnya Sekretariat MSG menyerahkan isu Papua Barat kepada pemerintah nasional.

“Hal ini berbeda dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di mana para pemimpin MSG telah menyetujui agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan tim ke Papua Barat,” ujar DG Louma.

PM Kalsakau mempertanyakan kepada DG Louma mengapa Papua Barat harus diperlakukan berbeda.

Menurut ketua baru tersebut, jika mereka diberikan keanggotaan penuh, maka akan memungkinkan mereka untuk menyampaikan keprihatinan mereka kepada kelompok tersebut.

Ia juga mengepalai FLNKS di Kaledonia Baru yang merupakan anggota MSG, dan akan segera menempati ruang kantor di kantor Sekretariat di Port Vila.

Pernyataan MSG Terkait Polemik Perekrutan Staf Sekretariat MSG
Sebelumnya, Sekretariat Melanesian Spearhead Group (MSG) mengumumkan bahwa pihaknya akan segera merekrut staf untuk mengisi posisi-posisi yang kosong dalam upaya memperkuat kapasitasnya guna melayani keanggotaannya dengan lebih baik, sesuai dengan keputusan para Pemimpin MSG.

Sebagai latar belakang, Sekretariat MSG diarahkan oleh para Pemimpin pada Pertemuan Pemimpin MSG Khusus pada Juli 2022 di Suva, untuk menata ulang dirinya sendiri, memprioritaskan kembali kegiatannya, dan mengimplementasikan berbagai keputusan yang telah diambil sebelumnya.

“Sejak saat itu, Dirjen Louma telah melakukan tinjauan terhadap operasi Sekretariat dan berkomitmen untuk memposisikan Sekretariat agar dapat memenuhi tuntutan dan harapan para Pemimpin,” kata MSG, 25 Januari 2023.

“Salah satu masalah yang diidentifikasi, yang menghambat kemampuan Sekretariat untuk melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, adalah kenyataan bahwa 13 dari 30 posisi, hampir setengah dari kekuatan organisasi, dalam struktur Sekretariat yang telah disetujui, beberapa di antaranya di bidang program yang sangat penting, masih kosong.”

Baca Juga:  Diperkirakan Akan Ada Banyak Demonstrasi di Kaledonia Baru

“Empat dari posisi tersebut akan diisi dalam waktu dekat, karena sumber daya telah diidentifikasi dalam anggaran saat ini, dan proses rekrutmen telah dimulai. Pendekatan terus dilakukan secara aktif dengan para mitra pembangunan untuk meminta dukungan mereka dalam mengisi sembilan posisi kosong lainnya.”

Dari posisi-posisi yang masih kosong tersebut, dan berdasarkan hasil diskusi, Pemerintah Indonesia telah mengindikasikan sikap positif untuk membantu mendanai Sekretariat dan mengisi dua (2) posisi – yaitu Staf Pengembangan Sektor Swasta dan Manajer – Program Seni, Budaya dan Pemuda.

Dirjen Louma bermaksud untuk mengejar tawaran ini dengan cara yang saling memuaskan dan bermanfaat bagi kepentingan para Anggota.

Mitra pembangunan lainnya telah menunjukkan minat serius untuk membantu mendanai dua posisi lain dalam Program Lingkungan Hidup, Perubahan Iklim dan Sumber Daya Alam.

Sebelumnya, dalam sebuah laporan menyatakan bahwa Ketua ULMWP, Benny Wenda mengakui  tidak adil bagi MSG untuk merekrut orang Indonesia yang bukan orang Melanesia untuk bekerja di Sekretariat MSG.

Selain itu, VFWPA mengatakan bahwa ada banyak konsultan di lima negara anggota MSG – Vanuatu, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Fiji, dan negara-negara Federasi Serikat di Kaledonia Baru – yang dapat dipilih dan tidak perlu merekrut konsultan dari Indonesia.

Namun, dalam tanggapan dari MSG, Dirjen Louma menyinggung “kesalahpahaman dalam artikel tersebut yang sepertinya disampaikan oleh beberapa pihak bahwa hanya orang Melanesia yang harus bekerja di Sekretariat MSG”. Ia mengatakan bahwa hal ini sama saja dengan mengatakan bahwa hanya orang Kepulauan Pasifik yang boleh bekerja di Sekretariat Forum Kepulauan Pasifik dan tidak jujur untuk menyarankan gagasan seperti itu.

Dia lebih lanjut mengklarifikasi bahwa Peraturan Staf Sekretariat MSG, yang disahkan oleh Badan Pelaksana, mengatur perekrutan orang-orang di luar wilayah MSG.

Akhirnya, Dirjen merujuk pada artikel tersebut, yang menyatakan bahwa menurut VFWPA, “MSG telah melakukan kesalahan besar ketika para pemimpinnya menerima Indonesia sebagai anggota asosiasi MSG.”

“Mengapa mencemooh keputusan para Pemimpin MSG di depan umum ketika mereka adalah orang-orang yang Anda cari dukungannya untuk tujuan Anda? Sebagai Kepala Administrasi Sekretariat yang dimiliki oleh para Pemimpin MSG, saya merasa sulit untuk tidak mengambil pengecualian terhadap pertanyaan yang sangat terbuka dan publik tentang kebijaksanaan dan penilaian kolektif mereka,” katanya.

 

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

20 Tahun Menanti, Suku Moi Siap Rebut Kursi Wali Kota Sorong

0
"Kami ingin membangun kota Sorong dalam bingkai semangat kebersamaan, sebab daerah ini multietnik dan agama. Kini saatnya kami suku Moi bertarung dalam proses pemilihan wali kota Sorong," ujar Silas Ongge Kalami.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.