JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Dewan pimpinan besar yang baru diangkat kembali telah memilih mantan perwira militer, Ratu Viliame Seruvakula, sebagai ketua adat Fiji. Ia berjanji akan memajukan iTaukei bersama-sama multi-etnis lainnya.
Turaga Na Vunivalu Nasautoka mengatakan, kendati ada banyak perubahan yang terjadi selama 15 tahun terakhir, ia siap bekerja sama dengan GCC baru secara keseluruhan.
“Kita sudah 15 tahun sejak Great Council of Chiefs (GCC) terakhir dan banyak yang telah berubah sejak saat itu,” kata Ratu Viliame kepada fijitimes.com.fj, Kamis (29/2/2024).
“Kami sekarang sampai pada titik di mana melihat hasil kajian ini cukup jelas bahwa selama beberapa tahun terakhir, masyarakat menjadi lebih sadar dalam mencari sesuatu untuk membantu mereka, membimbing mereka maju, terutama kaum muda,” kata Ratu Viliame.
“Tapi kami menantikan tantangan ke depan,” tambahnya.
Ratu Viliame mengatakan, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Tetapi ia optimis bahwa dengan bantuan dari vanua, Fiji akan maju. Ratu Viliame mengaku ini adalah pertama kalinya ia menjadi anggota GCC, mengambil alih pemerintahan dari mendiang ayahnya, mantan politisi dan pendidik, Ratu Semi Seruvakula.
Ratu Viliame meraih 27 suara untuk mengamankan posisi. Sedangkan ketua Nadi Ratu Meli Saukuru ditunjuk sebagai wakil ketua setelah memperoleh suara tertinggi kedua.
Pemungutan suara diawasi dan dibantu oleh pejabat dari Kantor Pemilihan Umum Fiji.
Sementara itu, mantan perdana menteri dan pemimpin Partai Buruh Fiji, Mahendra Chaudhry, menyerukan Dewan Agung (GCC) untuk melindungi dirinya sendiri agar tidak menjadi alat bagi mereka yang mencari dominasi politik.
Mahendra berpendapat, kesalahan serupa dilakukan setidaknya tiga kali ketika mendukung kudeta yang didukung militer yang secara paksa menggulingkan pemerintahan yang dipilih secara demokratis pada tahun 1987 dan 2000.
Menurut Mahendra, hal ini sangat merusak hubungan antara dua komunitas besar di Fiji.
“Tindakan pengkhianatan ini sebagian besar tidak dihukum karena kekebalan (konstitusional) diberikan kepada para pelaku kudeta,” ujarnya.
Mahendra menyatakan, orang-orang yang terkait erat dengan partai politik harus didiskualifikasi dari posisi ketua GCC.
GCC menurutnya harus mengejar agenda pembangunan untuk masyarakat adat.
Chaudhry menambahkan, kondisi ekonomi dan sosial Fiji yang tertekan dengan tingginya pengangguran dan kemiskinan merupakan akibat langsung dari peristiwa tragis ini, karena 75% masyarakat adat kini hidup dalam kemiskinan.
“Sayangnya, ada indikasi jelas bahwa beberapa elemen dalam pemerintahan koalisi masih mengikuti jalur yang sama dan berebut posisi untuk mencapai tujuan mereka,” katanya. []
