JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemerintah Indonesia harus membuka diri dan mendorong perundingan damai untuk pembebasan pilot Philips Mark Marthens, sandera yang dilakukan pihak TPNPB pimpinan Agianus Kogeya di Paro Nduga belum lama ini.
Hal itu disampaikan Jubir KNPB, Onesimus Suhuniap kepada suarapapua.com, Selasa (14/2/2023) menanggapi pembakaran pesawat perintis jenis Pilatus milik maskapi penerbangan Susi Air di distrik Paro Nduga, Papua.
Suhuniap mengatakan, negosiasi atau perundingan damai harus dimediasi pihak ketiga agar pemerintah Indonesia dan bangsa Papua bisa duduk pada satu meja dengan melibatkan aktor-aktor di Papua.
“Kami badan pengurus pusat Komite Nasional Papua Barat (BPP-KNPB) sebagai media rakyat menyerukan kepada pemerintah Indonesia untuk segera mendorong negosiasi damai dengan TPNPB. Hal ini mengingat dan menyimak pembakaran pesawat dan penyanderaan yang dilakukan TPNPB Kodap III Ndugama Derakma pimpinan panglima Egianus Kogeya,” ujar Suhuniap.
Menurutnya, tuntutan TPNPB jelas bahwa pihaknya meminta negosiasi politik guna mencapai kemerdekaan.
“Untuk itu kami menyerukan kepada TNI dan Polri agar menahan diri dan tidak melakukan operasi membabi buta terhadap pemukiman warga. Jangan merespon dengan tindakan yang merugikan keselamatan warga sipil,” tukasnya.
Ia lalu meminta kepada semua pihak, baik pemerintah Indonesia, dan provinsi agar segera serukan negosiasi damai.
“Atas nama kemanusiaan menyerukan kepada TNI dan TPNPB untuk tidak melakukan perang. Segera lakukan gencatan senjata dan dorang negosiasi atau perundingan secara damai.”
“Karena perang dengan mengerahkan kekuatan militer TNI dengan TPNPB hanya merugikan kedua bela pihak, baik keselamatan nyawa TNI maupun TPNPB, termasuk Pilot yang sedang disandera.”
“Untuk keselamatan pilot dan keselamatan warga sipil di Nduga agar segera menyerukan kepada pemerintah Indonesia mendorong perundingan.”
Katanya, kepada semua pihakn, baik gereja, adat, pemerintah daerah, DPRP, MRP, Gubernur dan semua komponen rakyat Papua untuk menyerukan perundingan damai.
Karena akar permintaan TPNPB jelas bahwa menuntut hak politik, yaitu merdeka. “Untuk itu kami KNPB meminta kepada pemerintah Indonesia agar dorang perundingan.”
Sebab lanjutnya, perang dengan kekuatan militer bukanlah sebuah solusi alternative, namun akan memperburuk situasi kemanusiaan di Papua, terutama rakyat sipil di Nduga.
“Kami meminta kepada TNI dan Polri dalam upaya pembebasan sandera agar mengedepankan nilai humanisme dan melindungi keselamatan pilot.”
Sebelumny pada, Selasa (7/2/2023), pasukan TPNPB membakar satu pesawat perintis milik maskapi Susi Air dengan jenis Pilatus Porter dengan nomor registrasi PK-BVY usai mendarat di lapangan terbang Paro, Kabupaten Nduga. Sebelum pesawat itu dibakar, pilot asal negara Selandia Baru disandera.
“Pilot ini kami sandera sampai negara harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM yang terjadi di atas tanah air kami West Papua. Baik itu negara Australia, New Zealand, Eropa dan Amerika yang selama ini mengirim senjata untuk membunuh orang Papua selama 60 tahun,” tutur Sebby Sambom.
Pewarta: Elisa Sekenyap
