JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Seorang komandan militer Indonesia di wilayah Papua yang bergejolak mengatakan bahwa “operasi penegakan hukum” sedang dipersiapkan untuk membebaskan pilot Selandia Baru yang disandera kelompok separatis, tetapi hanya sebagai upaya terakhir jika negosiasi gagal.
Panglima Kodam (Pangdam) XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan, pihaknya saat ini sedang melakukan pendekatan lunak untuk mencoba memecahkan kebuntuan, dengan melibatkan para politisi lokal dan tokoh-tokoh agama dalam upaya pembebasan pilot Philip Mehrtens dari Selandia Baru itu.
“Polisi dan militer Indonesia memiliki prosedur operasi standar dalam menegakkan hukum. Untuk mencegah masalah ini berkepanjangan, kita harus menetapkan tenggat waktu,” kata Muhammad dalam sebuah konferensi pers, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
TPNPB telah memperjuangkan tingkat rendah untuk kemerdekaan sejak wilayah yang kaya akan sumber daya alam itu. Sebelumnya wilayah tersebut ada di bawa pemerintahan Belanda, namun diambil alih oleh Indonesia setelah referendum yang didukung oleh PBB yang dinilai hingga hari ini sebagai tindakan kontroversial pada 1969.
Pangdam Muhammad tidak memberikan rincian tentang apa yang mungkin dilakukan dalam operasi tersebut, dengan alasan menjaga kerahasiaan. Tetapi ia mengatakan bahwa polisi, militer, dan pejabat intelijen terlibat dalam perencanaannya.
“Pelakunya bukan dari kelompok separatis, pelakunya adalah teroris yang terlibat dalam kejahatan,” ungkap Muhammad.
“Itulah sebabnya militer dan polisi harus menegakkan hukum.”
Katanya, Kedutaan Besar Selandia Baru telah memberikan persetujuannya atas rencana tersebut.
Kementerian Luar Negeri Selandia Baru tidak segera menanggapi permintaan komentar pada hari Kamis.
Pada hari Selasa, Kepala Menteri Keamanan Indonesia Mahfud MD bersumpah untuk memastikan pembebasan Mehrtens dengan menggunakan “pendekatan persuasif, tetapi mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan “cara-cara lain”.
Sumber: ABC Australia
Editor: Elisa Sekenyap
