Tanah PapuaDomberaiMarga Fadan Tolak PT SGL Beroperasi di Distrik Malabotom dan Klamono

Marga Fadan Tolak PT SGL Beroperasi di Distrik Malabotom dan Klamono

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Masyarakat adat suku Moi yang mendiami distrik Klamono dan Malabotom, kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, menolak tegas kegiatan konsultasi publik tentang studi analisa dampak lingkungan (Amdal) rencana pembangunan perkebunan dan pabrik kelapa sawit oleh PT Sorong Global Lestari (SGL).

Masyarakat Klamono dan Malabotom berpendapat, hutan eks perusahaan kepala sawit yakni PT Argo Sawit Indo dan PT Inti Kebun Lestari yang izinnya telah dicabut akan dikelola masyarakat adat setempat. Karena itu, masyarakat dari kedua distrik menolak segala bentuk upaya yang dilakukan PT SGL.

“Kami punya hutan ini kami tidak mau perusahaan kelapa sawit masuk lagi. Jadi, perusahaan tidak usah datang sosialisasi ataupun bangun perkebunan sawit,” ujar Nur Fadan, warga distrik Klamono, melalui keterangan tertulis ke suarapapua.com, Jumat (17/3/2023).

Baca Juga:  Demi Generasi Bangsa, Kabulkanlah Suara Masyarakat Adat Awyu dan Moi!

Nur menyatakan, masyarakat kedua distrik tersebut menolak karena sejak PT Argo Sawit Indo dan PT Inti Kebun Lestari beroperasi di wilayah adat mereka, tak pernah memberikan kontribusi kepada masyarakat setempat.

“Perusahaan yang dulu saja masyarakat tidak sejahtera, terus untuk apa lagi mau datangkan perusahaan lagi,” tegasnya.

Terpisah, Ayub Paa, koordinator advokasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Sorong Raya, mengatakan, pemerintah Papua Barat Daya tak lagi membuka ruang bagi investor untuk masuk ke seluruh wiyalah adat suku Moi.

Baca Juga:  Diduga Dana Desa Digunakan Lobi Investasi Migas, Lembaga Adat Moi Dinilai Masuk Angin

“Pemerintah sudah pernah cabut izin sawit. Lalu, mengapa sekarang harus datangkan perusahaan sawit lagi? Stop korbankan kami orang Moi,” ujar Ayub.

Mengutip isi peraturan daerah (Perda) nomor 10 tahun 2017 dan Undang-Undang Otsus nomor 2 tahun 2021, Ayub tegaskan, masyarakat adat suku Moi berhak untuk mentukan perusahaan boleh masuk atau tidak.

“Semua sudah tahu bahwa masyarakat adat Moi di kabupaten Sorong menolak dengan tegas investasi perusahaan kelapa sawit beroperasi lagi di tanah Moi. Pemprov Papua Barat Daya dan Pemkab Sorong harus menolak dan mendukung masyarakat adat Moi demi menjaga ekstensi masyarakat adat,” ujarnya.

Baca Juga:  Jelang Groundbreaking, PT Sino Rapat Finalisasi Bersama PT MOW dan Pemkab Sorong

Selain itu, ia juga menyampaikan ancaman tegas jika pemerintah tetap mendukung kehadiran perusahaan sawit. Kata Ayub, dalam waktu dekat akan konsolidasi masyarakat adat untuk mendatangi Pemkab Sorong dan Pemprov Papua Barat Daya.

“Sudah cukup hutan kami dirusak oleh para investor lain. Orang Moi sudah tolak bendungan Warsamson dan perusahaan kelapa sawit. Pemerintah tunggu kehadiran kami. Pasti kami akan aksi dan tutup aktivitas perkantoran,” tegas Ayub.

Pewarta: Reiner Brabar
Editor: Markus You

Terkini

Populer Minggu Ini:

Sikapi Kamtibmas di Yalimo, HMKY dan IMAPA Sampaikan Tuntutan

0
"Mahasiswa Papua dan mahasiswa Yalimo minta aparat harus utamakan pendekatan persuasif dalam upaya pencarian senjata dan amunisi yang dibawa kabur oknum polisi. Saat ini orang tua kami mau hidup dengan tenang," kata Walianggen.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.