Tanah PapuaMeepagoPenjabat Bupati Intan Jaya Membawa Perubahan, DPRD Minta Stop Ganggu

Penjabat Bupati Intan Jaya Membawa Perubahan, DPRD Minta Stop Ganggu

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Kehadiran Apolos Bagau, ST selaku penjabat bupati kabupaten Intan Jaya sejak awal kepemimpinan membawa perubahan signifikan yang bahkan mendapat apresiasi dari masyarakat delapan distrik.

Menyikapi manuver dari oknum tertentu, Martinus Maisini, anggota DPRD kabupaten Intan Jaya, menyatakan bahwa masyarakat akar rumput sangat senang dengan beberapa kebijakan, salah satunya Bantuan Langsung Tunai Sembilan Bahan Pokok (BLT Sembako) diturunkan dan diterima langsung dari distrik. Tidak seperti sebelumnya, yang bahkan diduga sering hilang jejak.

Begitupun kebijakan mutasi pejabat eselon, kata dia, tidak ada protes karena disadari bahwa itu kewenangannya demi mengefektifkan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Sugapa, tidak lagi di luar kabupaten Intan Jaya.

Diuraikan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (2/4/2023), Martinus menilai belakangan muncul gerakan tambahan dari oknum tertentu yang merasa kecewa dengan kebijakan tersebut. Hal itu menurut dia, tidak selayaknya dilakukan demi kepentingan satu kabupaten besar.

Martinus Maisini mengemukakan satu situasi akhir-akhir ini dia anggap sangat tidak logis karena terkesan mengganggu kepemimpinan penjabat bupati yang sudah memperlihatkan sedikit perubahan walaupun baru bertugas beberapa bulan saja.

“Semua kalangan sedang lihat siapa saja yang ada berusaha memprovokasi dan juga melaporkan ke pemerintah pusat di Jakarta maupun ke pemerintah provinsi Papua Tengah. Saya kira itu ulah dari oknum tertentu yang tidak mau adanya perubahan di daerah kami yang sempat macet akibat tidak kondusifnya situasi keamanan selama beberapa tahun. Sekarang dengan kehadiran pak Apolos Bagau, seharusnya semua mendukung karena sudah membawa perubahan. Bukannya berusaha menghambat, apalagi sampai ada upaya provokasi dan lapor sana sini hanya karena merasa terganggu dengan kenyamanan. Sebagai putra daerah hal-hal macam itu tidak perlu dilakukan, lagi pula penjabat bupati hanya dua tahun saja, bukan lima tahun,” demikian Maisini.

Soal pengisian kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan beberapa jabatan, sejauh yang dia ketahui sudah berdasarkan evaluasi kinerja selama menjabat. Karena itu, kebijakan diambil tidak serta merta begitu saja oleh karena faktor tertentu sebagaimana dituduhkan.

“Didahului dengan evaluasi kinerja secara menyeluh terhadap masing-masing OPD, sehingga diambil kebijakan seperti begitu. Kami DPRD juga pernah mendukung untuk lakukan hal itu karena faktanya memang banyak tidak benarnya selama ini. Kami tahu bahwa 80% anak-anak asli Intan Jaya jadi penonton, dan terbukti pembangunan dan pelayanan publik tidak berjalan maksimal selama 2018 sampai 2022. Hari ini dengan adanya evaluasi disertai pengisian jabatan di beberapa OPD, penjabat bupati mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh oleh akar rumput masyarakat kabupaten Intan Jaya,” ungkapnya.

Baca Juga:  Tambang Emas di Kampung Mogodagi Dipertanyakan

Ketua Komisi B ini menyatakan, gerakan tambahan dari satu dua oknum menyebarkan isu-isu tidak benar di tengah masyarakat, lebih-lebih dengan kebijakan pergantian beberapa kepala dinas dan pengisian jabatan, seharusnya tidak terjadi kalau benar-benar menyadari kinerja sebelumnya. Menurut Martinus, ulah tersebut lantaran tidak senang dengan kebijakan penjabat bupati memutuskan langsung satu warna selama sepuluh tahun terakhir.

“Patut dipertanyakan propaganda dari satu dua orang yang tidak senang dengan kebijakan penjabat bupati Intan Jaya itu maksudnya apa?. Padahal sama sekali tidak dipersoalkan oleh masyarakat umumnya, semua sudah terima, tetapi ada saja yang merasa terganggu dengan jabatan bagus di OPD tertentu. Harus camkan bahwa kehadiran penjabat bupati dengan tugas yang diberikan tentunya demi kebaikan bersama di kabupaten Intan Jaya. Jadi, stop politisir hanya karena keinginan pribadi dan kelompok tertentu. Pilkada 2024 masih lama, masih satu tahun lagi. Masa transisi ini kita semua harus mendukung beliau untuk menjalankan program pembangunan di kabupaten Intan Jaya,” tegas Maisini.

Dia mencatat hanya satu dua orang yang bertindak karena semua sudah terima kebijakan penjabat bupati Intan Jaya. Menurutnya, wajar lakukan propaganda karena sekian tahun aman dengan berbagai tindak tanduk yang dilakukan di depan masyarakat dan alam Intan Jaya.

“Kami tahu itu hanya satu dua orang saja, dan beberapa diantara mereka itu kan sudah pernah menjabat sebagai kepala OPD selama sepuluh tahun, mereka pernah menjadi pelaku kebijakan, pelaku pembangunan dan pemerintahan saat itu. Kinerja kerja mereka dan kualitas kerja mereka sudah diketahui semua. Di sini pak penjabat bupati sangat paham dan kenal baik siapa mereka. Di sisi lain juga beliau tahu dari sisi golongan, serta hasil di lapangan. Tidak mungkin biarkan situasi begitu berlanjut, padahal itu hanya korbankan masyarakat di kampung-kampung dan distrik-distrik. Itu sangat tidak mungkin. Sekarang malah berbeda, sudah bagus, ada perubahan dari yang tidak terlihat selama ini. Semua sangat mendukung kepemimpinan penjabat bupati,” urainya panjang lebar.

Martinus kemudian menekankan, jika itu karena targetnya pada Pilkada 2024, sebaiknya ditahan karena belum waktunya.

“Kalau giring opini untuk kepentingan politik 2024, sabar dulu karena penjabat bupati hanya memimpin dua tahun saja. Mari kita semua mendukung kebijakan dan terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh penjabat bupati. Masyarakat sudah menerima 100% kebijakan penjabat bupati. Walaupun beliau baru menjabat selama tiga bulan, tetapi ada satu perubahan yang sudah disaksikan dan dirasakan.”

Baca Juga:  Jokowi Didesak Pecat Aparat TNI yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Warga Papua

Tetap juga diingatkan bahwa hanya demi kepentingan politik di tahun 2024, tidak boleh korbankan kepentingan publik. Keselamatan daerah dan masyarakat harus diutamakan. Lanjut Maiseni, urusan politik sebaiknya dipending demi selamatkan kepentingan rakyat dengan kebijakan dan program pembangunan di masa kepemimpinan Apolos Bagau.

“Pilkada kan tahun depan, masih lama. Urusan politik itu sabar dulu. Jangan giring opini liar. Penjabat bupati hanya memimpin dua tahun saja. Kalau mau berpolitik, nanti tahun depan baru silakan masuk urusan legislatif dan pemilihan bupati. Hari ini Intan Jaya butuh kehadiran pemimpin yang mampu membawa perubahan dan mengakomodir semua komponen masyarakat. Jangan kemudian karena kepentingan tertentu mau korbankan semua-semuanya. Intan Jaya daerah rawan konflik. Putra daerah jangan menjadi pemicu masalah. Sekali lagi, stop bikin kacau. Masyarakat delapan distrik sudah 100% terima keputusan penjabat bupati Intan Jaya, tetapi satu dua orang sedang bangun isu tidak benar itu apa maksudnya?. Hari ini publik sedang menilai kita semua. Di hadapan Tuhan dan alam Intan Jaya sedang melihat semuanya ini,” bebernya.

Kebijakan penjabat bupati Intan Jaya memproteksi daerah dan masyarakat dengan mempercayakan putra daerah mengisi jabatan yang tidak terlalu terlihat selama 10 tahun terakhir, menurut Martinus Maisini, patut diberi jempol karena faktanya saat ini putra daerah tidak lagi menjadi penonton setia, melainkan sebagai pelaku pembangunan.

“Kebijakan memberikan kesempatan kepada putra-putri asli Intan Jaya dengan porsi 80% duduk di jajaran birokrasi pemerintahan membuktikan bahwa penjabat bupati sangat paham dengan kondisi daerah, sangat paham dengan apa yang menjadi keluhan dan kebutuhan masyarakat delapan distrik. Beliau mampu mengatur dan mengendalikan. Tidak sepantasnya siapapun mengganggu kepemimpinan, sebaiknya mari semua mendukung beliau menyiapkan semua hal menuju terpilihnya pemimpin definitif hasil Pilkada tahun 2024,” tegas Maisini.

Karena soal kedamaian merupakan dambaan semua pihak agar kembali beraktivitas seperti sebelumnya, semua gerakan tambahan itu diminta segera dihentikan. Sebab kondisi Intan Jaya umumnya sudah mulai kondusif dan di situ membutuhkan kontribusi putra-putri daerah termasuk koordinasi dengan semua pihak agar program pembangunan terus berlanjut dengan lancar demi perubahan dan kenyamanan seluruh komponen masyarakat setelah melewati situasi kurang baik selama kurang lebih empat tahun.

“Satu terobosan baru yang sedang dirasakan oleh masyarakat delapan distrik adalah ketika bantuan dari Kementerian Sosial diantar langsung ke distrik-distrik dengan menggunakan pesawat terbang. Salah satu contohnya di distrik Biandoga, pesawat bisa kembali mendarat di sana setelah hampir tiga tahun rutenya ditutup akibat kejadian waktu itu kelompok berseberangan ideologi sempat bakar satu pesawat swasta. Ini hasil perjuangan dari penjabat bupati Intan Jaya, sekarang pesawat sudah bisa mendarat di lapter Bugalaga, distrik Biandoga. Diawali dengan mengangkut bantuan BLT Sembako. Masyarakat menyambutnya dengan senang sekali. Itu satu terobosan. Penerbangan dibuka kembali, dan bantuan diturunkan langsung. Siapa mau bantah fakta ini? Mari anak daerah kita mendukung kepemimpinan Apolos Bagau. Jangan justru mau ganggu dan jatuhkan beliau. Jangan. Sekali lagi, mari sama-sama mendukung masa transisi ini menuju hadirnya pemimpin definitif. Urusan politik itu dipending dulu. Kita lewati bersama-sama masa transisi, lagi pula pemimpin yang dipercayakan juga putra daerah, bukan orang lain,” tuturnya.

Baca Juga:  Pembagian Paket Tidak Transparan Bagi Pengusaha Asli Papua

Terhadap beberapa kebijakan itu, penjabat gubernur Papua Tengah bersama Sekda, Menteri Dalam Negeri serta Komisi Aparatus Sipil Negara (KASN), diminta tidak mudah percaya manuver dari oknum tertentu. Kata Maisini, penjabat bupati Intan Jaya telah mengklarifikasi persoalannya dan sudah beres. Karena itu siapapun tidak perlu bangun isu-isu miring. Apalagi diboncengi dengan kepentingan politik pada Pemilu 2024.

“Beliau sudah klarifikasikan dan masalahnya selesai. Semua berbesar hati, berbesar jiwa untuk menerima hal itu. Sekarang tinggal mendukung kepemimpinan, mendukung jajaran pemeritahan yang ada untuk membangun daerah, melakukan hal-hal riil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat delapan distrik. Itu saja. Jangan tambah bikin kacau dengan banyak propaganda yang pada akhirnya hanya korbankan orang lain, korbankan rakyat, korbankan daerah, korbankan pembangunan. Semua itu stop, tidak ada gunanya. Sekali lagi saya mengajak kepada semua pihak agar berjiwa besar menerima dan sama-sama mendukung pembangunan di Intan Jaya. Tidak ada orang lain yang akan datang bawa perubahan di kabupaten kami, kalau bukan putra daerah sendiri. Kalau begitu, putra daerah jangan jadi provokator. Putra daerah jangan bikin kacau daerah. Sangat memalukan kalau itu yang terus menerus dilakukan. Sekali lagi, jangan dilanjutkan. Semua pihak satu hati mendukung kepemimpinan Apolos Bagau sebagai penjabat bupati Intan Jaya,” tandas Maisini.

Martinus menambahkan, Mendagri Tito Karnavian bersama Wakil Mendagri John Wempi Wetipo sangat paham dengan persoalan selama ini di kabupaten Intan Jaya. Karenanya, pemerintah pusat perlu memberikan dukungan juga kepada penjabat bupati, apalagi Intan jaya termasuk daerah rawan konflik, sehingga kebijakan yang diambil Apolos Bagau adalah bagian dari menciptakan suasana di kabupaten Intan Jaya yang semakin kondusif dan aman.

REDAKSI

Terkini

Populer Minggu Ini:

Penangkapan AN di Enarotali Diklarifikasi, TPNPB: Dia Warga Sipil!

0
"Anand Nawipa atau Andarias Nawipa yang ditangkap itu bukan anggota TPNPB. Saya sudah cek semuanya sampai di markas paling bawah. Dia warga sipil. Pemuda biasa. Dia bukan anggota TPNPB. Jadi, ada bilang dia pelaku itu militer kolonial rekayasa semuanya, hoaks itu," ujar Mathius Gobay, panglima Kodap XIII Kegapa Nipouda Paniai, mengklarifikasi.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.