JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pengurus wilayah Papuan Voices Sorong (PV) dan Pengurus Daerah Barisan Pemuda Adat Nusantara (PD BPAN) Moi Maya menggelar pemutaran film dokumeneter untuk nonton dan diskusi.
Kegiatan tersebut dilakukan guna memberikan edukasi kepada masyarakat adat yang berada di distrik Salawati Tengah, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya tentang perjuangan masyarakat Indonesia, terlebih khususnya di Papua yang mana mereka terus berjuang mempertahankan hutan dan tanah adat demi keberlangsungan hidup masyarakat adat.
Kegiatan pemutaran flim dan diskusi dilakukan pada 28-29 Juni 2023 yang bertempat di kantor kampung Waliem, distrik Salawati Tengah. Sementara, flim yang ditayangkan adalah penjaga dusun sagu, budaya berkebun mempertahankan tanaman lokal, dari hutan kitong hidup, 30 tahun su lewat, mama kasmir punya mau.
Koordinator PV Sorong, Samuel Moifilit mengatakan hutan milik masyarakat adat di Papua Barat Daya saat ini mendapatkan ancam dari para investor, baik lokal maupun asing. Jika masyarakat tidak diberikan pemahaman dengan baik, maka suatu waktu nanti masyarakat Salawati Tengah akan terusir dari tanah adatnya sendiri.
“Ini merupakan bagian dari konsolidasi PV dan BPAN. Masyarakat distrik Salawati Tengah belum terkonsolidasi dan memdapatkan pemahaman yang baik soal hutan. Apalagi pendidikan kritis tentang ancaman-ancaman yang akan datang dua puluh sampai tiga puluh tahun ke depan, misalnya seperti perusahaan-perusahaan raksasa seperti kelapa sawit, tambang dan lain sebagainya,” katanya kepada suarapapua.com melalui sambungan dari Waliem, Salawati Tengah Jumat (30/6/2023).
Juru kampanye gerakan selamatkan manusia, tanah dan hutan Malamoi itu menjelaskan wilayah Kabupaten Sorong saat ini bisa menjadi contoh, di mana pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK) sangat mengacam kehidupan masyarakat adat.
“KEK dan wacana pembanguna bendungan Warsamson sangat mengancam masyarakat adat suku Moi. Hal ini yang kami takutkan, sehingga kehadiran kami di sini selain nonton dan diskusi yaitu memperkuat masyarakat adat di Salawati Tengah, guna menjaga tanah, hutan untuk kehidupan generasi suku Moi Maya ke depan,” jelasnya.
Salomina Moifilit, salah satu warga kampung Waliem dalam kesempatan itu menyampaikan terima kasih kepada Papuan Voices dan Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) yang telah memberikan edukasi lewat pemutaran flim dan diskusi.
Ia mengakui sejak 2000-2009 PT. Hanurata melakukan eksploitasi sumber daya alam di wilayah mereka, tetapi mereka tidak dapat melawan karena minimnya pengetahuan.
“Di tahun 2000an ke atas wilayah kami marga Moifilit pernah di manfaatkan oleh perusahaan kayu log PT.Hanurata. Perusahaan mengambil kayu dari hutan kami dan pergi meninggalkan penyesalan bagi kami marga Moifilit, karena selama perusahan beroprasi sampai keluar sekitar tahun 2009, kami tidak merasakan dampak kesejahteraan bagi kami.”
Terima kasih adik-adik dari Papuan Voices dan pemuda adat yang telah melaksanakan kegiatan ini. Ke depan kami akan jaga tanah adat kami,” ujarnya.
Yosep Klasia, perwakilan BPAN Moi Maya mengatakan minimnya pengetahuan tentang hak-hak masyarakat adat menjadi kendala utama yang mengakibatkan masyarakat adat menjadi korban di atas wilayah adatnya sendiri.
“Masyarakat di sini (Salawati) pengetahuannya sangat terbatas. Hal ini yang menyebabkan masyarakat sering menjadi korban. Keputusan MK Nomor 35 tahun 2012 tentang hutan adat bukan hutan negara, maka pemerintah juga jangan asal-asalan memberikan ijin bagi perusahaan atau pun pihak-pihak yang akan mengancam kehidupan masyarakat adat di wilayah adatnya,” pungkasnya.
