SORONG, SUARAPAPUA.com— Paskalis Kossay, tokoh masyarakat Laapago mendesak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif dan kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk bertanggung jawab memulihkan nama baik martabat serta harga diri masyarakat adat koteka Lapago dan Meepago dalam bentuk klarifikasi resmi dan permintaan maaf kepada publik.
Pelecehan budaya masyarakat adat Laapago dan Meepago yang terjadi dalam event promosi karya kreatifitas anak muda Papua yang dikemas dengan topik “Street Papua Carnival” yang dilaksanakan di pelataran pantai Dok. II Kantor Gubernur Papua pada 7 Juli 2023.
Kegiatan tersebut merupakan kerjasama pihak BIN melalui Papua Youth Creative Hub (PYCH) dengan Kementerian Pariwisata serta Ekonomi Kreatif (Kemenpakraf). Di mana ditampilkan karya-karya baru anak muda Papua dalam berbagai bentuk dan kemasan antara lain, desain pakaian masyarakat adat dari 7 wilayah adat di tanah Papua, busana kolaboratif kemasan hasil produk lokal, kopi Wamena, ikan species khusus danau Sentani, daun pembungkus Papeda, kreasi tifa ukuran besar, dan lain-lain.
“Semua materi promosi berjalan baik yang disambut hangat oleh presiden dan para menteri serta penonton lainnya. Namun giliran promosi busana adat masyarakat adat Laapago dan Meepago, suasana berubah menjadi bahan tertawaan. Hal ini terlihat dari mimik wajah Presiden Jokowi berubah melepaskan senyum khasnya, termasuk para menteri,” kata Paskalis dalam press release yang diterima suarapapua.com, Sabtu (9/7/2023).
Menurut Paskalis, pengunaan busana adat Laapago dan Meepago yang tidak sesuai dengan tradisi masyarakat adat Laapago dan Meepago merupakan pelecehan terhadap nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat adat Laapago dan Meepago.
Peristiwa ini tentu saja membuat bahan tertawaan bagi semua yang menghadiri acara tersebut, termasuk Presiden Jokowi maupun seluruh masyarakat yang menyaksikan acara tersebut secara langsung melalui media sosial.
“Mengapa suasana berubah menjadi bahan tertawaan? Di sinilah titik poin krusialnya perdebatan yang perlu diklarifikasi oleh penyelenggara tentunya. Oleh karena penampilan busana koteka yang dipakai oleh peragawan tidak sesuai dengan tradisi masyarakat adat Laapago dan Meepago. Mereka ini seluruh tubuhnya dipoles dengan arang hitam pekat, kemudian memakai koteka ditancapkan dalam celana, dan berjalan lenggang lenggok di depan Presiden Jokowi sambil memegang kedua tangannya, sebuah batang koteka yang dipakainya.”
“Sebab dari zaman moyang sampai dengan hari ini, masyarakat adat Laapago dan Meepago tidak pernah memakai busana adat (koteka) seperti yang diperagakan para peragawan itu,” tambah Kossay.
Menurunya, masyarakat adat Laapago dan Meepago sanggat kecewa dengan promosi acara pemakaian koteka yang di luar konteks nilai budaya yang dipahami masyarakat adat Laapago dan Meepago.
“Cara pemakaian busana adat secara tidak tepat begitu sama dengan sengaja menghianati nilai budaya masyarakat adat Laapago dan Meepago. Harga diri dan martabat kita diinjak -injak oleh sekelompok orang yang merancang even kontroversial ini,” ujarnya .
Kossay menduga event tersebut sengaja dilakukan untuk untuk merendahkan dan menginjak serta menghilangkan budaya asli orang Papua.
Katanya event ini bukan mendatangkan minat pariwisata bisnis ekonomi, sehingga dikemas secara asal-asalan dengan menabrak etika dan tata krama pemakaian koteka itu sendiri.
“Hal ini sangat memprihatinkan bagi kita khususnya bagi pemilik busana adat koteka.”
“Akhirnya kita semua pertanyakan, apa tujuan sebenarnya promosi busana adat atau koteka tersebut dalam event ini. Tujuan ekonomi atau politik. Tidak jelas. Sebab kalau tujuannya mempromosikan nilai ekonomi dari busana adat ini, tentunya para peragawan memakainya dengan tepat sesuai kebiasaan yang dipakai masyarakat adat kedua wilayah adat tersebut,” tambahnya.
Sebagai tokoh masyarakat adat Laapago, Paskalis mendesak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif dan kepala BIN untuk bertanggung jawab memulihkan nama baik martabat serta harga diri masyarakat adat koteka Laapago dan Meepago dalam bentuk klarifikasi resmi dan permintaan maaf.
“Karena itu kita tidak mau tinggal diam, sementara harga diri kita dihina di depan publik apalagi di depan Presiden. Maka kita menuntut agar ada harga yang harus dibayar. Kepada Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreaktif maupun kepala BIN untuk bertanggung jawab memulihkan nama baik martabat serta harga diri masyarakat adat koteka Laapago dan Meepago dalam bentuk klarifikasi resmi dan permintaan maaf,” tegasnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo saat membuka gelaran acaraPapua Street Carnival di Jayapura 7 Juli 2023 mengatakan telah melihat PYCH pada saat diresmikan, kemudian melihat perkembangannya yang ditujukan kepada publik dalam event ini.
“Saya meyakini anak-anak Papua akan melakukan sebuah loncatan besar,” kata Presiden.
