SORONG, SUARAPAPUA.com— Perwakilan pemuda dari distrik Klayili, Maudus, Wemak, Sayosa, Sayosa Timur Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya untuk tidak lagi membahas Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) dengan segala jenis perusahaan Kelapa Sawit.
Karena menurut mereka dengan pembahasan keberadaan perusahaan Kepala Sawit akan mengancam eksistensi masyarakat adat di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya.
Desakan itu disampaikan pemuda bersama dengan masyarakat adat suku Moi Kabupaten Sorong usai melakukan penolakan atas kehadiran PT. Hutan Hijau Papua Barat (HHPB) dalam agenda konsultasi publik terkait Amdal bersama KLHK Provinsi Papua Barat Daya.
Pilemon Ulimpa, salah satu pemuda distrik Klayili mengaku bahwa dirinya menduga PT. HHPB menggunakan izin-izin dari perusahaan-perusahaan yang izin operasionalnya telah dicabut Pemerintah Kabupaten Sorong.
“PT. HHPB ini perusahaan baru yang datang tiba-tiba. Kami masyarakat adat Moi tidak tahu siapa yang berikan izin kepada perusahaan ini,” kata Pilemon kepada suarapapua.com di Sorong, Selasa (18/7/2023).
Katanya sesuai hasil pertemuan dengan PT.HHPB dan KLHK Papua Barat Daya, masyarakat adat suku Moi telah menegaskan menolak kehadiran PT.HHPB secara terbuka di depan pihak perusahaan.
“Masyarakat adat sudah tolak dan itu komitmen kami masyarakat adat,” tegas Pilimon.
Sementara itu Ayub Paa, perwakilan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi mengakui tidak dilibatkan dalam proses pembicaraan Amdal antara pihak perusahaan, KLHK Papua Barat Daya dan masyarakat adat suku Moi.
“Setelah kami koordinasi dengan ketua LMA Malamoi, ternyata LMA Malamoi tidak mengetahui pertemuan tersebut,” jelas Ayub.
Ayub juga mewarning Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua Barat Daya untuk tidak melakukan pembahasan-pembahasan, apalagi memberikan izin kepada perusahaan perusak lingkungan yang beroperasi di wilayah adat suku Moi.
“Sekali lagi kami tegaskan KLHK dan DPMPTSP agar stop melakukan pembahasan terkait Amdal, apalagi sampai mengeluarkan izin untuk perusahaan kelapa sawit.”
“Intinya kami masyarakat adat suku Moi menolak tegas PT. HHPB dan perusahaan kelapa sawit lainnya yang akan beroperasi di tanah adat kami,” tegas Ayub.
