JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Negara-negara Melanesia (MSG) yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 17- 21 Juli 2023 ditunda hingga tanggal yang belum ditentukan.
Hal ini dikonfirmasi Menteri Luar Negeri dan Deputi Perdana Menteri (DPM) Vanuatu, Jotham Napat. Ia mengatakan bahwa pertemuan Menteri Luar Negeri MSG bulan lalu mengusulkan tanggal tersebut sambil menunggu konfirmasi dari masing-masing negara anggota.
Menteri Luar Negeri Napat mengatakan bahwa mereka telah menerima konfirmasi dari pemerintah Kepulauan Solomon yang menyatakan bahwa mereka memiliki persoalan dengan jadwal sidang parlemen, oleh karena itu pertemuan tersebut harus dijadwalkan ulang.
“Perdana Menteri Vanuatu sebagai Ketua MSG akan menulis surat kepada para anggota agar mereka menjadwal ulang pertemuan pada tanggal lain, di mana setiap pemimpin bersedia untuk menyelesaikan masalah mereka,” katanya kepada Daily Post Vanuatu.
“Bagi Vanuatu, bulan Juli sudah penuh dengan kegiatan. Presiden Prancis akan segera tiba, kami sedang mempertimbangkan untuk mengadakan pertemuan di bulan Agustus [2023].”
Diminta untuk mengkonfirmasi apakah pengesahan United Liberation Movement for West Papua (UMLWP) sebagai anggota penuh MSG akan menjadi agenda dalam Pertemuan Para Pemimpin kali ini, DPM menjawab bahwa hal tersebut tidak dibahas dalam Pertemuan Menteri Luar Negeri MSG.
Dia menjelaskan bahwa Pertemuan Menteri Luar Negeri hanya membahas anggaran dan persetujuannya, namun aplikasi untuk UMLWP menjadi anggota penuh akan dibahas dalam retreat oleh para Perdana Menteri MSG sebelum adopsi.
Namun demikian katanya, Vanuatu sangat mendukung agenda tersebut.
The Jakarta Globe melaporkan bahwa DPM dan Menteri Luar Negeri telah mendiskusikan kemungkinan Vanuatu membuka kedutaan besar di Indonesia dengan mitranya dari Indonesia selama kunjungannya ke sana bulan lalu.
Dia mengatakan kepada mitranya tentang dorongan Vanuatu agar Papua Barat menjadi bagian dari MSG.
“Indonesia sangat terbuka mengenai hal ini. Mereka menganggap Papua Barat sebagai bagian dari mereka dan mereka mengatakan kepada kami bahwa kami (Vanuatu) merongrong kedaulatan mereka.”
“Hal ini tidak menghentikan kami untuk terus mendorong agenda ini kepada para Pemimpin MSG untuk memutuskannya. Ini adalah masalah sensitif yang perlu disepakati oleh semua pemimpin. Setiap keputusan harus diambil secara konsensus, akan sangat sulit jika beberapa pemimpin enggan untuk mendukung agenda ini,” katanya.
Indonesia telah memberikan beasiswa bagi warga Papua Nugini dan Fiji untuk belajar di luar negeri.
Ketika ditanya apakah bantuan tersebut dapat membahayakan dorongan Vanuatu untuk Papua Barat, Menteri Napat mengatakan, “Vanuatu adalah negara yang berdaulat dan harus memutuskan nasib dan masa depannya sendiri.”
“Sama halnya dengan PNG, mereka memiliki hak berdaulatnya sendiri. Di suatu tempat kami (Vanuatu) harus menemukan apa yang menjadi kepentingan kami, apakah kami terus mengejar ide tersebut atau kami memutuskan jalan yang berbeda tetapi terus mengadvokasi.”
“Anda tidak bisa berteriak dari luar. Anda harus duduk di meja bundar bersama mereka dan berbicara sehingga, mereka dapat mendengar Anda. Ini adalah kepentingan Vanuatu untuk mengejar masalah ini, tetapi ketika menyangkut MSG, ini adalah keputusan kolektif.”
Sumber: Daily Post Vanuatu
