JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perkumpulan Pengacara Hak Asasi Manusia untuk Papua (PAHAM) meminta agar kematian Michela Kurisi belum lama ini harus diungkap dengan dilakukannya investigasi secara independen dan profesional agar mengetahui motif dan pelaku pembunuhan.
Menurut PAHAM Papua, pembunuhan warga sipil atas nama Michelle Kurisi pada 28 Agustus 2023 di distrik Kolawa, Kabupaten Lanny Jaya, Propinsi Papua Pegunungan tentu meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan warga Papua yang peduli terhadap perdamaian di Papua.
“Sangat memprihatinkan karena di tengah mobilisasi pasukan TNI dan Polri di daerah konflik yang jumlahnya cukup tinggi, namun peristiwa berdarah masih marak terjadi, mulai dari jual menjual senjata dan amunisi antara aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata, hingga sandera menyandera, siksa menyiksa, bunuh membunuh setelah itu klaim –mengklaim sebagai pelaku atau yang melakukan.”
“Lalu pertontonkan cara itu tanpa proses pencegahan atau penyelidikan yang profesional untuk mengetahui motif dan pelaku pembunuhan yang sesungguhnya terjadi di belantara Pegunungan Papua. Termasuk yang terkini terhadap seorang warga sipil atas nama Michelle Kurisi ini,” tukas Gustaf Kawer, penanggung jawab PAHAM Papua melalui pernyataan resminya, Jumat (1/9/2023).
Dikatakan, pasca peristiwa pembunuhan tersebut telah beredar luas pernyataan TPNPB melalui juru bicaranya, Sebby Sambom bahwa mereka bertanggung jawab terhadap pembunuhan Michele Kurisi, karena keterlibatannya dalam bekerja sama dengan aparat dan kunjungannya ke Nduga dalam rangka mengambil data-data pengungsi. Termasuk korban melakukan kegiatan mata-mata untuk pembebasan sandera warga negara Selandia Baru (pilot).
Menurutnya, klaim tersebut kemudian dengan cepat menjadi alasan pembenaran aparat keamanan membangun narasi bahwa aktivis perempuan tersebut dibunuh kelompok TPNPB, dan yang bersangkutan bukan intelijen TNI maupun Polri.
Menurutnya, substansi dari pengungkapan kasus ini tidaklah menjadi prioritas, mestinya yang menjadi prioritas adalah narasi ‘Kambing Hitam’ dan narasi ‘Kambing Putih’.
Seharusnya yang lebih dikedepankan adalah penyelidikan yang independen, mulai dari aktivitas sehari-hari korban, pekerjaan, relasi pekerjaan, termasuk ‘misi’ yang bersangkutan ke Nduga dalam mengurus pengungsi. Perjalanan ini dilakukan atas perintah dan kerja sama dengan lembaga atau pihak mana, termasuk siapa yang bersama-sama dengan korban hingga yang bersangkutan di bunuh.
Kata Kawer, dari pemantauan dan ‘penelusuran jejak digital’ yang dilakukan PAHAM Papua korban mempunyai relasi yang cukup dekat dengan beberapa petinggi Polri di Papua, termasuk dalam beberapa konflik di Papua.
“Di mana yang bersangkutan secara aktif terlibat dalam aksi-aksi tersebut, tetapi tidak tersentuh dalam proses hukum, misalnya dalam peristiwa rasisme 2019, sdri. Michele Kurisi terlibat dalam demo anti rasisme dengan turut melakukan orasi di depan kantor gubernur provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 dan kemudian dalam demo pada 29 Agustus 2019 yang berbuntut terjadi tindakan anarki dengan dilakukannya pembakaran dan pengrusakan sejumlah bangunan di Papua.”
“Di mana yang bersangkutan juga hadir dalam demonstrasi tersebut, namun tidak pernah tersentuh lewat proses hukum, baik sebagai saksi biasa maupun tersangka.”
Korban juga katanya, dalam proses hukum aktivis peristiwa rasis, baik yang di Balikpapan maupun di Jayapura tetap aktif melakukan pemantauan.
“Sebelum peristiwa pembunuhan, korban tidak pernah terdengar bahwa ada keterlibatannya sebagai aktivis perempuan dan yang mengurus pengungsi, termasuk persoalan perempuan dan anak lainnya.”
“Korban juga tidak terdengar keterlibatannya dalam NGO atau organisasi masyarakat sipil yang melakukan advokasi terhadap masalah-masalah perempuan dan anak di Papua.”
Oleh sebab itu kata Kawer, perlunya dilakukan penyelidikan yang independen dan profesional dilakukan secara mendalam yang dilakukan oleh pihak yang netral agar menghindari klaim -mengklaim dengan narasi-narasi yang sarat berkepentingan politik.
Menurutnya, hal-hal ini penting agar saksi-saksi dan alat bukti dapat membantu pengungkapan kasus tersebut, terutama jejak digital korban, “mulai dari aktivitas yang bersangkutan terakhir ini, komunikasi dengan pihak-pihak siapa saja dan saat melakukan perjalanan ke Nduga atas perintah dan bersama dengan siapa?”
“Setelah itu dilakukan penyelidikan terhadap proyektil yang di pakai untuk menembak di Puslabfor Polri. Di situ akan diketahui peluru dan senjata dari produksi mana. Akan ketahuan pihak-pihak yang menggunakannya atau dari kesatuan mana.”
Kawer juga menyarankan agar menelusuri jejak digital korban sebelum dibunuh. “Jejak digital yang bisa di pakai untuk menelusuri motif pembunuhan yang bersangkutan adalah hadirnya korban (sdri Michelle Kurisi) dalam webinar Paradox yang dibawakan Bishop Joshua Tewuh dengan judul, ‘Indonesia walk out why?”
Ia mengatakan, dalam cara Paradox tersebut, korban (Michelle Kurisi) mengapresiasi delegasi ULMWP dan mendukung perjuangan Papua menjadi anggota MSG, serta dengan keras mengkritisi Pemerintah Indonesia.
“Inti pernyataan antara lain ‘salut untuk pemimpin ULMWP yang hadir di Vanuatu, delegasi Indonesia tidak mewakili Papua, tidak mewakili adat istiadat orang Papua, Indonesia walk out dari forum MSG sangat memalukan, menteri Luar Negeri Retno Marsudi diminta mengundurkan diri.”
Melihat track record korban kata Kawer, terdapat berbagai spekulasi tentang pembunuhannya, bukan saja korban di bunuh TPNPB, tetapi bisa saja sengaja di ‘hilangkan’ oleh kelompok yang sakit hati terhadap pernyataan korban yang kontra dengan kepentingan mereka di Tanah Papua.
Sengaja menciptakan narasi konflik Papua dari konflik kekerasan negara yang dilakukan oleh aparat keamanan ke konflik kekerasan yang dilakukan TPNPB terhadap masyarakat sipil.
Berdasarkan uraian untuk pengungkapan kasus, PAHAM Papua mendesak Pemerintah Republik Indonesia melalui Komnas HAM RI untuk membentuk tim independen melakukan investigasi guna pengungkapan kasus pembunuhan di luar hukum (Extra Judicial Killing) dan menghindari klaim mengklaim yang tidak bertanggung jawab, baik di kalangan TPNPB, maupun TNI-Polri yang menimbulkan korban berjatuhan di kalangan masyarakat sipil yang ada di Tanah Papua.
