Tanah PapuaMeepago10 Besar KPU Nabire OAP, FRB Akui Kinerja Timsel KPU Zona 1...

10 Besar KPU Nabire OAP, FRB Akui Kinerja Timsel KPU Zona 1 Papua Tengah

NABIRE, SUARAPAPUA.com — Hal berbeda diperlihatkan Tim Seleksi (Timsel) Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten zona 1 provinsi Papua Tengah dalam penetapan 10 besar calon anggota KPU, terutama untuk kabupaten Nabire periode 2023-2028.

Aspirasi rakyat sebagaimana diperjuangkan Forum Rakyat Biasa (FRB) agar 10 besar calon anggota komisioner KPU wajib orang asli Papua (OAP) benar-benar dibuktikan Timsel KPU kabupaten zona 1 Papua Tengah.

“KPU Republik Indonesia terutama kinerja Timsel KPU kabupaten zona satu Papua sejauh ini memang patut diapresiasi karena telah memprioritaskan putra-putri asli Papua di kabupaten Nabire,” ujar Jackson Ikomou, ketua presidium FRB se-Tanah Papua, melalui keterangan tertulis ke suarapapua.com, Sabtu (2/9/2023).

Hal itu dikemukakan menyusul hasil pengumuman 10 besar hasil seleksi KPU zona 1 provinsi Papua Tengah yang mencakup kabupaten Nabire, Dogiyai, Puncak Jaya, dan Puncak.

“Sejak dari awal tahapan proses seleksi dimulai pada Juli lalu, kami FRB kawal dengan menggelar demo damai dan audiensi dengan Timsel KPU agar wajib utamakan OAP terutama di kabupaten Nabire. Dan, hasilnya sudah terbukti. Semuanya anak-anak negeri. Luar biasa,” pujinya.

Baca Juga:  Vince Tebay, Perempuan Mee Pertama Raih Gelar Profesor

Jackson menyatakan, upaya ini dilakukan dengan berdasakan amanat Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Papua serta pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang menegaskan bahwa Papua diberi afirmasi atau keistimewaan dalam bidang politik dan pendidikan. Karena itu, FRB berani memperjuangkan hak-hak OAP.

“Perjuangan kami untuk semua sektor wajib orang asli Papua. Sebab, kami anak asli Papua tidak mungkin datang ikut tes KPU di provinsi dan kabupaten yang ada di luar Papua. Dan upaya kami ini untuk menekan angka pengangguran putra-putri asli Papua,” tegasnya.

Karena itu, pihaknya sampaikan terimakasih kepada KPU RI dan Timsel yang diketuai Febe Retno Kristanti telah menerima aspirasi masyarakat melalui FRB.

Baca Juga:  Gangguan Teknis Berulang Kali, KPU Tambrauw Komitmen Pleno Selesai Tepat Waktu

“Sekali lagi, terima kasih KPU RI dan Tim Seleksi KPU kabupaten zona satu Papua Tengah yang telah mendengar aspirasi FRB dengan memprioritaskan anak asli Papua, sehingga 10 besar di kabupaten Nabire semuanya OAP,” ujar Ikomou.

Lebih lanjut ditegaskan, “FRB tidak akan berjuang di luar dari tujuan awal. Kehadiran FRB bertujuan hanya untuk memperjuangkan nasib OAP.”

Dari nama-nama 10 besar yang diumumkan semuanya anak asli Papua, kata Ikomou, sejatinya benar-benar mengerti tentang wilayah administrasi di kabupaten Nabire.

“Kami yakin juga bahwa mereka sangat berpengalaman dalam proses Pemilu dan Pilkada di kabupaten Nabire,” imbuhnya.

Berikut daftar nama 10 besar calon anggota KPU kabupaten Nabire yang telah diumumkan Timsel KPU zona 1 Papua Tengah tanggal 31 Agustus 2023 setelah tahapan tes kesehatan dan wawancara:

Baca Juga:  Aksi di Dua Tempat, Pleno Suara Kabupaten Tambrauw Sempat Ricuh

1. Akwila Yafeth Wakum (L)
2. Fredi Tebai (L)
3. George Fonataba (L)
4. Jantje Pigai (L)
5. Junus Joweni (L)
6. Meilani Y. Komboy (P)
7. Oktovianus Elabi (L)
8. Oktovianus Tabuni (L)
9. Ronald Winder Duwiri (L)
10. Sarlota Nelcy Martha Wartanoy (P)

Timsel KPU zona 1 Papua Tengah menjalankan proses perekrutan calon anggota komisioner KPU untuk empat kabupaten sejak Juli 2023. Hasil 10 besar dari Timsel telah diserahkan ke KPU RI untuk menetapkan lima orang terpilih dan bakal segera dilantik sebelum bekerja di lembaga penyelenggara pesta demokrasi selama periode 2023-2028.

Setelah ini, perjuangan FRB belum usai. Sebab, masih ada pembentukan KPU di empat kabupaten lainnya, yakni Mimika, Paniai, Deiyai, dan Intan Jaya. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pemkab Yahukimo dan PGGJ Diminta Perhatikan Keamanan Warga Sipil

0
"Sampai saat ini belum ada ketegasan terkait pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sana. Tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah Yahukimo. Kami minta untuk segera tangani.”

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.