BeritaKesehatanDPD dan DPK PPNI Kota Sorong Resmi Dilantik

DPD dan DPK PPNI Kota Sorong Resmi Dilantik

SORONG, SUARAPAPUA.com — Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Komisariat (DPK) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) kota Sorong periode tahun 2023-2028 resmi dilantik, Senin (4/9/2023). Pelantikan yang berlangsung di gedung Lambert Jitmau komplek kantor Walikota Sorong, dipimpin Oktovina Mobalen, ketua DPD PPNI kota Sorong.

Naomi Netty Howay, ketua DPW PPNI Papua Barat, mengatakan, kota Sorong adalah ibukota provinsi Papua Barat Daya, tantangan yang akan dihadapi lebih besar lagi.

“Tugas ketua dan teman-teman adalah bekerja lebih ekstra, karena provinsi ini sudah hadir dan menuntut profesionalisme kita sebagai tenaga kesehatan yang berprofesi sebagai perawat,” ujarnya.

Menurut Naomi, kota Sorong tidak sama dengan daerah lain yang ada di Papua Barat Daya. Terutama sumber daya manusia (SDM) khususnya tenaga kesehatan yang dimiliki sudah banyak.

“Kita harus bisa menggerakkan organisasi ini agar bisa lebih besar lagi dan berkualitas,” harap Naomi.

Baca Juga:  FI Gelar Layanan Kesehatan Mata Gratis untuk Masyarakat Sekitar Area Operasi PTFI

Kepala dinas Kesehatan provinsi Papua Barat Daya itu memaparkan, mengacu Undang-undang terbaru tentang kesehatan yang telah disahkan beberapa waktu lalu, memang merupakan tantangan baru bagi dunia kesehatan.

“Undang-undang kesehatan yang baru ada bagusnya dan ada juga tidak bagusnya. Saya sebut contohnya, perawat asing bisa datang bekerja di Sorong dan buktinya sudah ada tenaga kerja asing yang bekerja di Papua Barat Daya. Selain itu, ada beberapa dokter dari Malaysia juga yang sudah ada di sini. Mereka ada di Raja Ampat untuk mensosialisasikan diri mereka. Agar bisa bertahan, maka harus ikut aturan main yang ada di provinsi Papua Barat Daya dan meningkatkan SDM seperti ikut pelatihan dan pendidikan,” tutur Netty.

Oleh karena itu, kepada seluruh tenaga kesehatan yang ada di wilayah provinsi Papua Barat Daya diminta untuk menyiapkan diri dengan regulasi yang ada.

Baca Juga:  Festival Angkat Sampah di Lembah Emereuw, Bentuk Kritik Terhadap Pemerintah

“Sesegera mungkin menyiapkan diri, karena kalau kita tidak siap, maka kita akan jadi penonton. Kita tidak bisa marah, sebab siapa saja punya hak untuk kerja di sini. Maka, harus bekerja dan berkoordinasi dengan baik. Organisasi ini bukan untuk PNS saja, tapi merupakan organisasi profesi yang membawahi profesi yang kita geluti atau sekolah,” imbuh Howay.

Sementara itu, penjabat Walikota Sorong Septinus Lowbat yang diwakili Hanock J Talla, Asisten Administrasi Umum Setda kota Sorong, berharap, pengurus yang baru saja dilantik dapat mengemban amanah dengan baik.

Kata Hanock, PPNI membutuhkan semangat pengabdian, dedikasi serta sinergitas, kerjasama dan dukungan semua pihak agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik.

“Pelantikan merupakan momentum untuk mengokohkan komitmen dan tekad badan pengurus guna mendedikasikan diri bagi kemajuan suatu organisasi. Dalam konteks PPNI kota Sorong, tentunya para pengurus mesti secara optimal mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki guna peningkatan eksistensi dan peranannya dalam rangka membina anggota. Kita kesampingkan berbagai kepentingan yang akan menjadi penghambat perkembangan dan kemajuan organisasi ini,” jelasnya.

Baca Juga:  Freeport Indonesia Dukung Pengentasan Penyakit TB di Kabupaten Mimika

Dikemukakan, PPNI merupakan organisasi resmi berhimpunnya para perawat di seluruh Indonesia dalam rangka mencapai tujuan bersama yaitu pengabdian yang tulus dan peran aktif dalam setiap upaya pembangunan khususnya di bidang kesehatan, serta terus mengupayakan peningkatan harkat, martabat dan kesejahteraan bagi seluruh perawat di Indonesia.

Untuk wujudkan tujuan tersebut, harap Talla, dibutuhkan organisasi yang kuat dan berkembang secara progresif dan dinamis mengikuti perkembangan zaman.

“Pengurus dan kader yang berkualitas dan berdedikasi tinggi sangat dibutuhkan dalam mengelola organisasi demi mencapai tujuan. Maka, menjadi suatu kebutuhan bagi organisasi PPNI agar terus berkembang dengan melakukan upaya pengkaderan dan reorganisasi secara terstruktur, bertahap dan berkesinambungan,” ujar Hanock. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Ribuan Data Pencaker Diserahkan, Pemprov PBD Pastikan Kuota OAP 80 Persen

0
“Jadi tidak semua Gubernur bisa menjawab semua itu, karena punya otonomi masing-masing. Kabupaten/Kota punya otonomi begitu juga dengan provinsi juga punya otonomi. Saya hanya bertanggung jawab untuk formasi yang ada di provinsi. Maka ini yang harus dibicarakan supaya apa yang disampaikan ini bisa menjadi perhatian kita untuk kita tindaklanjuti. Dan pastinya dalam Rakor Forkopimda kemarin kita juga sudah bicarakan dan sepakat tentang isu penerimaan ASN ini,” ujarnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.