JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Perdana Menteri Papua Nugini James Marape telah menarik komentarnya yan mengatakan bahwa PNG tidak memiliki hak untuk mengomentari kasus pelanggaran HAM di Papua Barat. Ia juga mengaku telah menawarkan klarifikasi untuk “menghilangkan kesalahpahaman dan kekhawatiran” itu.
Sebelumnya, Minggu lalu Marape bertemu dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di sela-sela KTT ASEAN ke-43 di Jakarta. Dalam pertemuan itu, dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor Marepa bahwa ia abstain dalam mendukung upaya Papua Barat (ULMWP) untuk bergabung dengan MSG pada saat KTT Agustus 2023 karena “tidak memenuhi persyaratan sebagai sebuah negara yang berdaulat secara penuh”.
Namun, pada hari Sabtu 9 September 2023, kantornya kembali mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan dua hari sebelumnya “dikeluarkan tanpa persetujuan” dan bahwa pernyataan tersebut “secara keliru” mengatakan bahwa dia abstain dalam masalah Papua Barat.
“Papua Nugini tidak pernah abstain dalam masalah Papua Barat pada pertemuan MSG,” katanya.
Dia mengatakan PNG “menawarkan solusi yang menegaskan kedaulatan Indonesia atas wilayahnya”, dan menambahkan bahwa “pada saat yang sama [PNG] mendukung posisi kolektif MSG untuk mendukung Resolusi Forum Kepulauan Pasifik tahun 2019 tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menilai apakah ada pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat dan Papua di Indonesia.”
Marape mengatakan bahwa PNG menekankan kepada Jokowi untuk menghormati kedaulatan Indonesia dan hak-hak teritorial mereka.
“Namun dalam hal HAM, saya menunjukkan resolusi kolektif Melanesia dan Pasifik agar Perserikatan Bangsa-Bangsa diizinkan untuk memastikan tuduhan [hak asasi manusia].”
Menurut Marape, keempat pemimpin MSG telah sepakat untuk mengunjungi Presiden Indonesia “pada waktu yang tepat untuk membahas masalah ini”.
“Presiden Jokowi menjawab bahwa para pemimpin MSG dipersilahkan untuk bertemu dengannya dan mengundang mereka untuk menghadiri pertemuan bulan Oktober 2023, dengan catatan semua pemimpin bersedia hadir.”
“Dia meyakinkan saya bahwa semua baik-baik saja di dua provinsi Papua dan mengundang para pemimpin PNG lainnya untuk mengunjungi provinsi-provinsi tersebut.”
Marape juga mengatakan bahwa wakilnya, John Rosso, juga diharapkan untuk memimpin delegasi ke Papua Barat untuk “melihat masalah-masalah yang berkaitan dengan hak asasi manusia”.
Sementara itu, ia percaya bahwa kehadiran Indonesia di MSG sebagai anggota asosiasi dan ULMWP sebagai pengamat di MSG “sudah cukup untuk saat ini”.
