JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Pemerintah Papua Nugini (PNG) perlu melakukan lebih banyak upaya untuk mengatasi kejahatan transnasional yang kian pesat. Hal itu sangat penting agar tidak berpengaruh terhadap investasi maupun kegiatan kriminal melewati batas negara.
Demikian hasil penelitian baru yang diterbitkan Lembaga Penelitian Nasional PNG (PNGNRI) yang menemukan bahwa kejahatan transnasional – “kegiatan kriminal yang melampaui batas negara, batas wilayah, yurisdiksi, dan negara” berdampak buruk pada tingkat investasi dan peluang kerja di PNG,” dilansir rnz.co.nz, Rabu (28/2/2024).
Dalam siaran pers dari Lembaga Penelitian Nasional yang menerbitkan makalah nomor 46 berjudul “Kejahatan transnasional sedang meningkat di Papua Nugini: Tantangan dan beberapa cara untuk mengatasinya” oleh staf peneliti Julian Melpa menyoroti beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi kejahatan transnasional di PNG.
Melpa mencatat beberapa kejahatan transnasional utama di PNG antara lain termasuk perdagangan manusia, perdagangan satwa liar, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba, penyelundupan artefak, dan pembajakan maritim”.
Julian Melpa mengusulkan beberapa hal harus dilakukan agar kejahatan transnasional di PNG dapat diatasi.
Adapun hal-hal dimaksud perlu ditempuh pemerintah untuk berbuat lebih banyak, antara lain:
Pertama, Peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum dan lembaga lain yang terlibat dalam penanggulangan kejahatan
Kedua, Pelatihan aparat penegak hukum agar lebih proaktif dalam pendekatan mereka.
Ketiga, Perekrutan lebih banyak ahli di bidang pengelolaan dan pengendalian kejahatan transnasional.
Keempat, Menyediakan fasilitas modern untuk penegakan hukum.
Kelima, Membangun lebih banyak laboratorium untuk menganalisis zat-zat ilegal.
Keenam, Penciptaan kesadaran masyarakat tentang kejahatan kejahatan transnasional.
Ketujuh, Mempromosikan kolaborasi yang efektif dan berbagi informasi antara lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam menangani kejahatan transnasional.
Melpa melakukan penelitian dengan mendalami sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan kejahatan transnasional dari tahun 2002 hingga 2023, dan menemukan banyak faktor pendukung terjadinya kejahatan transnasional, seperti struktur pemerintahan yang lemah, korupsi, kemajuan teknologi, kemiskinan, dan lokasi geografis.
“Lokasi geografis Papua Nugini berperan penting dalam memungkinkan terjadinya kejahatan transnasional. Negara ini berbatasan dengan Indonesia di barat, Australia di selatan, dan Kepulauan Solomon di tenggara. Terletak di kawasan Pasifik barat daya,” tulisnya.
“Karena lokasinya, PNG berfungsi sebagai titik transit penyelundupan senjata api, obat-obatan terlarang, perdagangan satwa liar, pembajakan laut, dan kejahatan transnasional lainnya melintasi perbatasan. Negara ini mempunyai resiko tinggi terhadap pergerakan orang dan barang yang tidak terkendali melalui darat dan laut, karena perbatasannya sebagian besar terbuka.”
“Lokasi Papua Nugini yang strategis membuatnya rentan terhadap peningkatan pesat kejahatan transnasional di sepanjang perbatasannya dengan Indonesia,” tulisnya lagi.
Peneliti kemudian menyarankan, PNG perlu menawarkan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan kegiatan kriminal transnasional, dan mengatasi (faktor pendukung) sangat penting dalam memerangi kejahatan transnasional secara efektif dan memastikan keselamatan dan kesejahteraan negara dan rakyatnya. []
