BeritaKesehatanTanggulangi Kesehatan Jiwa, Dinkes Jayapura Bentuk TPKJM

Tanggulangi Kesehatan Jiwa, Dinkes Jayapura Bentuk TPKJM

SENTANI, SUARAPAPUA.com — Meningkatnya orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di kota Sentani, kabupaten Jayapura, Papua, mengundang keprihatinan tersendiri. Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) akhirnya membentuk tim pembina kesehatan jiwa masyarakat (TPKJM) kabupaten Jayapura.

Menurut Pungut Sunaryo, kepala bidang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinkes kabupaten Jayapura, pembentukan TPKJM bertujuan membantu mengatasi kesehatan jiwa.

“Ada 100 lebih yang terdata, tetapi jumlahnya justru banyak. Kalau semua sudah masuk itu bisa sampai 300-an lebih. ODGJ paling banyak ada di kota Sentani,” kata Pungut Sunarto, mewakili kepala Dinkes kabupaten Jayapura membuka kegiatan pembentukan TPKJM di Hotel Horex, Sentani, Rabu (27/9/2023).

Dalam menangani kesehatan jiwa, diakuinya tentu butuh dukungan berbagai pihak. Tidak hanya pihak kesehatan, dalam pelaksanaannya akan melibatkan TNI, Polri dan beberapa OPD terkait lainnya.

Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Wajib Perhatikan Dampak Lingkungan

“Ya, pastinya harus kolaborasi dengan berbagai pihak. Kita berkomitmen bersama-sama menangani orang dalam keadaan gangguan jiwa sesuai dengan apa yang diamanatkan yaitu mendapatkan pelayanan yang standar,” jelasnya kepada wartawan.

Kata Sunarto, pelayanan bagi orang sakit jiwa juga akan dilakukan kerja sama dengan rumah sakit jiwa (RSJ).

“Kalau yang tidak bisa ditangani di kabupaten, nanti kita rujuk ke RSJ. Kalau bisa obat akan diberikan ketika bersama keluarga dan kami dari dinas akan terus memantau agar pasien bisa pulih kembali,” sambungnya.

Khusus penanganan ODGJ di kota Sentani, kata Sunarto, Dinkes akan bekerja sama dengan Dinas Sosial untuk atasi lebih serus yang saban hari masih terlihat dalam kota.

Baca Juga:  Gawat! Di Mimika, 2.500 Ekor Babi Mati Terserang Virus ASF

“Kalau yang tingkatannya berbahaya itu nanti kita akan rujuk ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan pengobatan lebih lanjut. Kita juga minta kerja sama dari keluarga untuk ikut membantu,” kata Sunarto.

Dibeberkan, pembentukan TPKJM jelas perlu dukungan dana dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kesehatan jiwa di kabupaten Jayapura. Maka, anggaran yang akan digunakan untuk itu senilai Rp150 juta.

“500 kita padu dengan kegiatan lain, dan khusus untuk sakit jiwa itu sebesar 150 juta.”

Berdasarkan data lapangan, Sunarto akui orang mengalami gangguan jiwa karena banyak faktor penyebab yang berbeda-beda.

“Mereka sakit karena banyak hal yang berbeda-beda, entah karena menghadapi kehidupan dan banyak hal lainnya,” imbuh Sunarto.

Di tempat yang sama, Hana Salomina Hikoyabi, sekretaris daerah (Sekda) Jayapura, mengungkapkan rasa ibanya melihat semakin banyaknya ODGJ di daerah ini. Sebab jumlahnya berpotensi membengkak dua kali lipat dari yang terdata sebanyak 100 orang.

Baca Juga:  Pembangunan RS UPT Vertikal Papua Korbankan Hak Warga Konya Selamat dari Bahaya Banjir, Sampah dan Penggusuran Paksa

“Ini masalah serius dan perlu ditangani dengan cepat, konek dengan RSJ biar penanganannya lebih cepat dan bisa terbantu orang-orang dengan gangguan jiwa,” kata Hana.

Sekda juga membedah maraknya ODGJ secara umum berbeda-beda, ada yang gangguannya sudah parah dan ada pula yang tingkat rendah.

“Dengan pembentukan tim ini saya harap segera tangani agar mereka yang sakit jiwa itu bisa tergolong,” ujarnya.

Pembentukan TPKJM diakui Hikoyabi, bagian dari upaya nyata Pemkab Jayapura menanggulangi kesehatan jiwa masyarakat di 19 distrik, 5 kelurahan, dan 139 kampung. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Pagi Ini Jalan Trans Tiom-Wamena Dipalang Caleg PPP

0
“Kami palang jalan karena sampai sekarang belum diproses surat rekomendasi untuk rekap ulang di tiga kampung ini. Waktu itu ada dugaan pelanggaran. Terus, masalah yang terjadi pada saat pemilihan itu sudah dua kali dibicarakan dari Bawaslu. Pada saat pertemuan, bupati dan KPU hadir, memang sudah disepakati untuk rekap ulang,” jelas Ruddy Yigibalom.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.