JAYAPURA, SUARAPAPUA.com — Hingga kini wacana pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan masih terjadi pro dan kontra di tengah masyarakat, sehingga wakil presiden RI Ma’ruf Amin harus bijak saat berkunjung ke Wamena, kabupaten Jayawijaya, Kamis (12/10/2023) besok.
Hal tersebut ditegaskan Ambrosius Mulait, sekretaris jenderal Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (AMPTPI) kepada wartawan, Rabu (11/10/2023).
Karena masih pro dan kontra, AMPTPI menyatakan, Wapres harus menunda peletakan batu pertama pembangunan kantor gubernur. Hal ini agar menghindari jangan sampai terjadi konflik horizontal di antara masyarakat pro dan kontra di kemudian hari.
“Wacana pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan masih pro dan kontra sampai saat ini. Pemerintah Jayawijaya, Pj gubenur maupun Wamendagri tidak mampu menghadirkan kedua kelompok untuk selesaikan sengketa tanah di Wouma – Welesi (Molama), hingga proses sengketa ini belum final,” kata Mulait.
AMPTPI menilai justru pemerintah menjadi aktor dalam memecah belah masyarakat adat sebagai pemilik ulayat, karena dari banyak penolakan yang dilakukan pemilik ulayat tidak diakomodir untuk membuka ruang audiensi.
“Lahan pertanian ini termasuk tanah subur yang selama ini dikelola oleh warga Wouma, Welesi, maupun dari Paniai, Nduga, Lanny. Kalau pemerintah memaksakan, jelas akan berpotensi melanggar HAM,” ujarnya.
Mulait menyayangkan sikap pemerintah provinsi yang tak bisa selesaikan sengketa tanah dan kini Wapres mau datang lakukan peletakan batu tanggal 12 Oktober 2023 di lokasi mana, karena warga pemilik ulayat sudah tolak dari awal.
“Apakah pemerintah sudah menyediakan tanah (lahan)? Di Papua, sejengkal tanah ada tuannya, trada tanah yang kosong. Jika Wapres datang ke Wamena lakukan peletakan batu, kemudian terjadi konflik antara warga kelompok pro dan kontra atau dengan aparat, maka pemerintah, Wapres jadi aktor konflik dan orang yang bertanggungjawab nantinya,” tegas Mulait.
AMPTPI mengingatkan pejabat pemerintah dan Wapres untuk tidak merampas tanah adat orang Hubula.
“Bila pemerintah paksa merampas tanah dengan membangun kantor gubernur, maka negara telah melanggar HAM atas hak hidup warga setempat, dimana jumlah penduduk 10.159 ribu jiwa yang mendiami Wouma dan Welesi akan kehilangan hak garap, hak mencari makan, hak mendapatkan air bersih akibat perampasan lahan yang dilakukan pemerintah melalui Wapres Ma’ruf Amin menggunakan kekuasaan tanpa mendengarkan aspirasi pemilik ulayat,” tuturnya.
Sebelum peletakan batu, ujar Mulait, pemerintah segera selesaikan masalah sengketa tanah di Wouma dan Welesi agar tidak terjadi konflik. Mulait juga mengingatkan, pemerintah pusat jangan buat kebijakan sepihak lalu bawa ke Papua korbankan masyarakat Papua.
Pj gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kodomo dianggap gagal menyelesaikan polemik sengketa tersebut. Bahkan juga lari dari persoalan yang terjadi di daerah administrasinya.
“Komnas HAM turun investigasi karena berpotensi terjadi pelanggaran HAM besar, tapi Pj gubernur menghindar dari kehadiran Komnas HAM. Dugaan adanya upaya niat jahatnya mencaplok tanah orang Wio dan Welesi,” ujar Mulait.
Sementara itu, Benyamin Lagowan, pemilik dan pewaris tanah adat Wouma menyesalkan sikap Wamendagri yang sama sekali tidak mengindahkan hasil investigasi Komnas HAM RI.
Kata Benyamin, ini makin menunjukkan citranya sebagai pejabat publik yang tidak benar dan tidak ideal. Karena tidak ada rasa penghargaan dan penghormatan atas lembaga resmi negara.
“Ini merupakan fakta kegagalan yang bersangkutan dalam memahami kehidupan bernegara yang ideal sesuai semangat luhur UUD 1945 dan Pancasila,” ujar Benyamin.
Lagowan mempertanyakan misi sebenarnya dari JWW hingga berani masuk ke pekarangan halaman rumah orang lain .
“Sampai di sini sebenarnya yang patut dipertanyakan adalah ada apa JWW terlalu tampil dominan hingga masuk ke pekarangan halaman rumah orang? Apakah ingin mendapatkan persenan dari ratusan hektare lahan adat komunal yang sudah dicaplok? Atau ingin membangun sistem dinasti dan perkoncoan karena mencetak sejarah karena berhasil mendirikan pusat kantor pemerintahan di lahan hasil klaim, sehingga akan seenaknya menguasai kantor-kantor tersebut dengan sistem jatah sukuisme semu di masa depan?,” kata Lagowan.
Ia juga menyayangkan narasi hoaks yang dibangun JWW di media massa dipercaya oleh Wapres Prof. K.H. Ma’ruf Amin sebagai informasi yang benar, padahal di lapangan masih terjadi pro dan kontra.
“Kasihan Wapres ditipu terus. JWW tidak berhak menentukan atau mengatur lahan kami di Wouma dan Welesi. Kita akan tunggu dan saksikan di episode selanjutnya? JWW harusnya tidak bisa intervensi wilayah kekuasaan aliansi lain, maka dalam kasus ini dia telah melanggar aturan adat,” tandasnya. []
