PartnersSato Kilman: Pemerintahan Charlot Salwai Tidak Sah!

Sato Kilman: Pemerintahan Charlot Salwai Tidak Sah!

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Blok Oposisi mantan Perdana Menteri Vanuatu, Sato Kilman telah menyuarakan keprihatinannya atas terpilihnya Charlot Salwai, Anggota Parlemen Pentakosta dan Presiden Gerakan Reunifikasi Perubahan (RMC) sebagai PM yang baru dalam sidang parlemen pada hari, Jumat lalu.

Sebagaimana diberitakan Daily Post Vanuatu, mantan PM Kilman menuduh bahwa pemilihan Salwai tidak sah, karena hanya mengandalkan tanda tangan dari 26 anggota parlemen, bukan 27 anggota parlemen yang dibutuhkan – yang merupakan mayoritas mutlak di antara 52 anggota parlemen.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di parlemen kemarin, Kilman mengomentari perlunya menunggu keputusan pengadilan untuk menentukan keabsahan sesi Luar Biasa pada hari, Jumat lalu daripada mengambil keputusan yang terburu-buru.

Baca Juga:  PM Marape Diminta Mengundurkan Diri Seiring Pengunduran Diri Sejumlah Anggota Parlemen Setelah Kerusuhan

Dia menyatakan bahwa mereka saat ini berada dalam pola bertahan, menunggu keputusan pengadilan sebelum menunjuk Pemimpin Oposisi dan Wakil Pemimpin.

Selain itu, anggota pemerintahan sebelumnya, yang kini menjadi bagian dari oposisi di parlemen, memutuskan untuk tidak menominasikan perwakilan mereka ke berbagai komite parlemen. Pihak oposisi juga mempertanyakan legitimasi pemerintah, dan menyatakan bahwa jika Salwai mengandalkan 26 tanda tangan, maka pemerintahannya seharusnya hanya memiliki kurang dari 13 kementerian.

Baca Juga:  Universitas Filipina Akan Menawarkan Kursus Keperawatan di Vanuatu

Dalam sebuah konferensi pers sebelumnya, mantan oposisi yang dipimpin oleh PM Salwai saat ini telah mengkritik penunjukan 13 menteri oleh Kilman, dengan alasan bahwa hal tersebut tidak proporsional dengan mayoritas absolut 26 suara di antara 51 anggota parlemen yang hadir. Mereka menuduh bahwa salah satu menteri telah ditunjuk secara ilegal.

Hari ini pada pukul 10:00, sebuah konferensi akan diadakan di Dumber Court House untuk membahas kasus mantan pemerintah tersebut. Penasihat hukum mereka, Justin Ngwele, menyatakan bahwa mereka akan meminta intervensi pengadilan untuk menentukan keabsahan sidang parlemen pada,  Jumat lalu.

Baca Juga:  Hilda Heine Dilantik Sebagai Presiden Kepulauan Marshall

Jika pengadilan menerima permohonan Ngwele, maka hal ini berpotensi membatalkan pemerintahan koalisi Kilman, dan membuat pemerintahan Salwai tidak konstitusional. Hal ini juga akan berdampak pada pemberhentian dan penangguhan anggota parlemen Gracia Shadrack sebagai Wakil Ketua Parlemen dan digantikan oleh mantan PM Ismael Kalsakau.

Rex Issachar, Humas Kantor PM mengatakan bahwa sidang parlemen yang diadakan pada, Jumat lalu mengikuti perintah pengadilan yang dikeluarkan pada hari, Kamis. Ia menegaskan bahwa hanya pengadilan yang dapat menentukan keabsahan pemilihan Salwai.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Adakah Ruang Ekonomi Rakyat Dalam Keputusan Politik?

0
Kekosongan tugas yang menyolok di mata itu harus menjadi tanggung jawab prioritas yang mesti diemban para calon pemimpin yang tengah bergulat merebut kursi parlemen. Dalam urusan dan keputusan-keputusan politik kedepan di masing-masing provinsi dan kabupaten diharapkan sudah bisa menyediakan instrumen kebijakan dan peraturan yang lebih mengutamakan dan menyelamatkan rakyat Papua yang berkutat dengan kegiatan ekonomi kerakyatan di Tanah Papua.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.