PartnersPM Marape Kunjungi China Bahas Mata uang Bersama

PM Marape Kunjungi China Bahas Mata uang Bersama

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Salah satu hal yang akan dibahas oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape dalam kunjungannya ke Beijing adalah menetapkan mata uang bersama untuk kedua negara agar dapat berdagang dengan mata uang masing-masing.

Saat ini, PNG membutuhkan dolar Amerika, namun seiring dengan meningkatnya aksesnya ke pasar Cina, Port Moresby berharap pengaturan mata uang bersama dapat dilakukan.

Baca Juga:  Manasseh Sogavare Mengundurkan Diri Dari Pencalonan Perdana Menteri

Saat ini PNG mengekspor sekitar 13 miliar kina, atau sekitar 3,5 miliar dolar AS barang ke Cina setiap tahunnya, dengan ekspor melebihi impor.

Cina membeli mineral dan gas dari PNG, namun Marape telah berusaha untuk meningkatkan minat terhadap makanan, pariwisata dan kredit karbon.

Koresponden RNZ Pasifik PNG, Scott Waide, mengatakan bahwa pengaturan penyelesaian mata uang bersama akan sangat signifikan.

Baca Juga:  Diperkirakan Akan Ada Banyak Demonstrasi di Kaledonia Baru

“Sekarang [mata uang bersama] membutuhkan pengaturan bank sentral,” kata Waide.

“Bagaimana hal itu akan berubah dengan tekanan global pada mata uang AS dan situasi BRICS. Ini akan menjadi pengaturan yang menarik antara Papua Nugini dan Cina – berdagang dengan mata uang kita sendiri.”

Kantor perdana menteri mengatakan bahwa PNG sedang mempersiapkan China Development Bank untuk membuka cabang di PNG, sementara Port Moresby juga telah mendaftar untuk menjadi anggota Asia Infrastructure Investment Bank yang dikendalikan oleh China.

Baca Juga:  Gereja Pasifik Desak MSG Keluarkan Indonesia Jika Tidak Memfasilitasi Komisi HAM PBB Ke Papua

Ada juga nota kesepahaman yang telah ditandatangani, termasuk kesepakatan tentang beasiswa mahasiswa untuk belajar di universitas-universitas Cina, hibah bantuan sebesar 50 juta kina, dan persetujuan izin keamanan hayati untuk ekspor kopi dan kakao.

Terkini

Populer Minggu Ini:

61 Tahun Aneksasi Bangsa Papua Telah Melahirkan Penindasan Secara Sistematis

0
“Kami mendesak tarik militer organik dan non organik dari tanah Papua dan hentikan operasi militer di atas tanah Papua. Cabut undang-undang Omnibus law, buka akses jurnalis asing dan nasional seluas-luasnya ke tanah Papua,” pungkasnya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.