JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Masalah utama bagi polisi di Papua Nugini dalam menangani impor senjata api ilegal ditemukan bukti kuat yang berkaitan dengan sponsor perdagangan. Pada, Minggu lalu, polisi mengungkapkan bahwa politisi dan anggota pasukan disipliner terlibat dalam perdagangan tersebut, tetapi tidak ada rincian lebih lanjut yang dipublikasikan.
The Post Courier melaporkan minggu lalu bahwa 18 orang telah ditangkap dalam sembilan minggu terakhir atas dugaan keterlibatan mereka dalam perdagangan tersebut, dan sejauh ini sudah ada empat orang yang dihukum.
“Polisi telah mengidentifikasi dua anggota parlemen dan seorang mantan gubernur yang diduga terlibat dalam peredaran senjata api dan amunisi di daerah pegunungan,” lapor surat kabar tersebut.
Koresponden RNZ Pasifik di PNG, Scott Waide, mengatakan bahwa senjata api ilegal merupakan hal yang lumrah di seluruh negeri di PNG.
“Secara umum, sudah menjadi rahasia umum bahwa ada senjata yang dipasok ke kelompok-kelompok suku di wilayah pegunungan pada khususnya, tetapi di bagian lain negara ini juga sama,” kata Waide.
“Jadi, jika Anda berada di lapangan, dan jika Anda berbicara dengan orang-orang yang memiliki senjata-senjata itu, pada dasarnya mereka akan memberi tahu Anda dari mana senjata-senjata itu berasal.”
“[Ini] bukan sesuatu yang disembunyikan ketika Anda pergi ke desa-desa dan bertanya kepada mereka ‘dari mana Anda mendapatkan senjata ini? siapa sponsor senjata ini?”
“Kesulitannya adalah pelaporan yang sebenarnya dan menemukan bukti yang menghubungkan senjata tersebut dengan sponsor senjata tersebut dan orang-orang yang benar-benar membawa senjata tersebut dan membayarnya.”
Waide mengatakan bahwa sulit untuk menemukan sumber informasi resmi untuk “menjabarkan” para politisi yang diduga terlibat dalam perdagangan senjata ilegal.
“Tetapi pihak penegak hukum memiliki beberapa gagasan atau setidaknya tahu dari mana senjata-senjata itu berasal, dan banyak yang berasal dari selatan di seberang perbatasan Indonesia dan beberapa dicuri dari gudang senjata pemerintah.”
“Ada beberapa kasus di mana senjata polisi, senjata angkatan bersenjata telah ditemukan selama bertahun-tahun, dan beberapa dari senjata itu telah digunakan untuk melawan anggota militer yang bekerja di daerah-daerah rawan di pulau-pulau itu,” katanya.
Waide mengatakan bahwa dia telah meliput berbagai kisah di mana senjata dibawa secara bertahap.
“Yang saya lihat ada yang terdiri dari enam pucuk, ada juga yang terdiri dari empat pucuk dan senjata-senjata yang berkualitas baik.”
“Ini bukan senjata berkarat yang Anda lihat di Facebook, bahwa orang-orang memegang semua senjata ini yang telah dibeli dengan maksud untuk dijual kepada mereka yang memiliki uang untuk membayarnya.”
Dia mengatakan bahwa ini adalah “situasi yang menakutkan” bagi orang-orang yang biasa tinggal di desa-desa di daerah pegunungan, terutama bagi perempuan dan anak-anak “yang tidak memiliki sarana untuk melindungi diri mereka dari orang-orang memiliki senjata ini.”
“Itu telah menjadi salah satu kekhawatiran utama yang diungkapkan setelah penculikan antropolog pada para wanita yang kemudian diselamatkan, bahwa senjata yang digunakan dalam kejahatan tersebut memiliki sponsor politik dan mereka tidak membuat kesalahan tentang hal itu.”
“Situasi seperti itulah yang membuat perempuan dan anak-anak berada dalam bahaya. Dan hal ini menjadi lebih jelas selama periode pemilihan umum di mana senjata digunakan untuk mengintimidasi, dan fokusnya banyak terjadi di pulau-pulau. Tapi tidak hanya di dataran tinggi, ada kantong-kantong daerah di seluruh negeri di mana senjata ilegal juga digunakan dengan cara itu.
Solusi yang tersedia
Dia mengatakan bahwa laporan komite senjata pada tahun 2005 yang dipresentasikan oleh mantan komandan militer PNG, Mayor Jenderal Jerry Singirok, sudah memiliki solusi untuk masalah senjata.
Laporan tersebut mencakup 244 rekomendasi yang harus diikuti oleh pemerintah untuk mengakhiri kekerasan senjata api yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
“Banyak dari rekomendasi yang [Mayor Jenderal Singirok] ajukan belum diimplementasikan – sebagian sudah, sebagian lagi belum.”
“Pemerintah baru-baru ini memperkenalkan amandemen undang-undang dan memberikan hukuman seumur hidup kepada orang-orang yang memiliki senjata ilegal yang merupakan langkah positif, tetapi orang-orang yang membawa senjata secara terbuka di PNG masih ada, termasuk memegang senjata secara terbuka – kadang-kadang di hadapan polisi.”
“Mereka menggunakannya dalam perkelahian antar suku dan polisi melihat mereka dan Anda tahu, mengatakan hal ini terdengar mudah, tetapi sebenarnya pergi ke desa-desa itu untuk menemukan orang-orang yang memiliki senjata dan benar-benar menangkap mereka dengan dukungan dari masyarakat itu sulit.”
Senjata rakitan dihancurkan
Sementara itu, Rabu lalu, polisi di Alotau, Provinsi Milne Bay, menghancurkan “lebih dari seratus senjata api rakitan”.
Menurut National Broadcasting Coorporation, senjata-senjata dan lebih dari 3.000 amunisi tersebut merupakan hasil sitaan dan penyerahan selama empat tahun terakhir dan telah menjalani hukuman di pengadilan.
“Senjata-senjata tersebut, sekitar 144 di antaranya dibersihkan, didata dan kemudian dibongkar untuk dimusnahkan,” lapor lembaga penyiaran tersebut.
Kepala Inspektur Benjamin Kua mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk menunjukkan kepada publik tentang apa yang terjadi pada senjata-senjata itu tujuannya sebagai barang bukti di pengadilan.
“Sekarang, senjata-senjata itu tidak lagi digunakan di kantor kami, jadi di bawah instruksi saya, tim membongkar senjata-senjata itu. Bagian-bagian kayu akan dibakar, sementara bagian logam baja akan dibuang ke laut. Hal ini untuk mencegah material tersebut menemukan jalan kembali untuk direproduksi.”
