JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Menteri Papua Nugini (PNG) untuk Urusan Bougainville menyesatkan para anggota parlemen, demikian ungkap juru runding utama Bougainville untuk masalah kemerdekaan.
Manasseh Makiba mengatakan kepada Parlemen PNG minggu ini bahwa hasil referendum Bougainville tidak mengikat, dan parlemen nasional lah yang akan menentukan status politik masa depan wilayah tersebut.
Namun, Menteri yang mengepalai Misi Implementasi Kemerdekaan Bougainville, Ezekiel Massatt, mengatakan bahwa Makiba salah.
Dia mengatakan referendum pada tahun 2019, di mana warga Bougainville secara mayoritas memilih kemerdekaan dari PNG, dijamin secara konstitusional.
Massatt mengatakan klaim Makiba membuatnya sangat marah karena tidak ada dalam undang-undang apa pun, atau Perjanjian Perdamaian Bougainville, yang mengatakan bahwa referendum itu tidak mengikat.
“Diputuskan bahwa kedua pemerintah akan bekerja untuk berkonsultasi dan memastikan bahwa transisi menuju kemerdekaan akan berjalan semulus mungkin,” katanya.
“Dan di situlah latar belakangnya dan tiba-tiba muncul isu tidak mengikat ini, karena jika hasil referendum tidak berlaku efektif pada tanggal deklarasi, maka diasumsikan bahwa hasil tersebut tidak mengikat, dan itu tidak benar.”
Makiba telah berbicara di parlemen setelah mendapat pertanyaan dari anggota parlemen Bougainville tentang kebuntuan politik yang tampak antara Port Moresby dan Buka mengenai konsultasi referendum.
Namun ia mengatakan kepada para anggota parlemen bahwa tidak ada kebuntuan.
Namun Massatt mengatakan: “Kami menghentikan pembicaraan resmi beberapa bulan lalu karena kami tidak dapat menyepakati isi dari perintah sidang.”
Perintah ini adalah pengumuman Makiba kepada parlemen bahwa pemungutan suara pada referendum akan membutuhkan mayoritas mutlak dari anggota parlemen, ketika Bougainville merasa bahwa itu seharusnya hanya suara mayoritas sederhana.
Massatt juga mengatakan bahwa Presiden Ishmael Toroama masih menunggu jawaban dari surat yang ia kirimkan kepada Perdana Menteri James Marape beberapa bulan lalu, yang meminta keputusan mengenai moderator independen yang akan didatangkan untuk menengahi diskusi.
Kedua belah pihak sebelumnya telah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah seputar hasil referendum selambat-lambatnya pada 2027 dan, setidaknya bagi sebagian besar penduduk Bougainville yang menandakan bahwa hal itu berarti kemerdekaan Bougainville dari PNG.
