Analisis Patrick Decloitre
*)Koresponden Desk Pasifik Prancis – RNZ
Perdana Menteri Prancis Elisabeth Borne pada, Selasa mengumumkan amandemen Konstitusi untuk “mencairkan” daftar pemilih Kaledonia Baru. Amandemen tersebut dijadwalkan akan diajukan ke Kongres Prancis selama kuartal pertama tahun 2024.
Perubahan Konstitusi yang diusulkan secara langsung menyangkut masalah sensitif Kaledonia Baru yaitu daftar pemilih, yang telah “dibekukan” sejak 2007, seperti yang ditentukan dalam Perjanjian Otonomi Nouméa yang ditandatangani pada 1998.
Perjanjian ini memutuskan untuk mendiskualifikasi warga negara Prancis yang tidak tinggal di Kaledonia Baru sebelum tahun 1998, dalam sebuah langkah yang pada saat itu dipandang sebagai langkah untuk memastikan bahwa penduduk asli Kanak tidak berisiko menjadi minoritas di negara mereka sendiri.
Rancangan Undang-Undang Konstitusi pemerintah Prancis digambarkan sebagai pemulihan hak pilih universal warga negara Prancis, terutama yang berkaitan dengan pemilihan lokal seperti pemilihan anggota Kongres (parlemen teritorial) serta tiga majelis provinsi.
Diyakini bahwa karena pembatasan sebelumnya, sekitar 20.000 warga negara Prancis (sebagian besar non-Kanak) yang tinggal di Kaledonia Baru tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum lokal ini.
Pemerintah Paris juga meminta kepatuhan Prancis terhadap hak-hak universal demokratis yang diakui dunia sebagaimana tercantum dalam Konstitusi.
Namun, setelah berkonsultasi dengan Dewan Negara dan menerima nasihatnya mengenai beberapa hal, Prancis sekarang bermaksud untuk memulihkan hak-hak tersebut di Kaledonia Baru, tetapi secara parsial, untuk membangun kompromi dan mempertahankan “keseimbangan politik” di wilayah Prancis di Pasifik.
Pada pemilihan lokal berikutnya, pemungutan suara sekarang akan terbuka untuk daftar pemilih yang “tidak dibekukan”, tetapi masih “terbatas” (apa yang sekarang digambarkan oleh para ahli hukum sebagai daftar pemilih “geser”) yang terdiri dari warga negara Prancis yang telah tinggal di sana selama setidaknya sepuluh tahun sejak tanggal pemungutan suara, kata Borne dalam sebuah pernyataan pada, Selasa.
Rancangan amandemen Konstitusi “akan diserahkan kepada Dewan Konstitusi (Prancis) dalam beberapa hari ke depan”, tulis Borne.
Jika tidak ada kesalahan konstitusional yang ditemukan, maka akan diajukan ke perdebatan dan akhirnya pemungutan suara di Majelis Tinggi dan Majelis Rendah Parlemen, Senat dan Majelis Nasional, pertama-tama secara terpisah dan kemudian dikumpulkan di Kongres selama “semester pertama (6 bulan) 2024”.
Namun, bahkan jika disetujui oleh Kongres, reformasi Konstitusi yang direncanakan meninggalkan pintu terbuka untuk proposal lokal yang inklusif: itu akan “hanya berlaku jika tidak ada kesepakatan politik yang dicapai antara (partai-partai) lokal sebelum 1 Juli 2024”.
Sementara dalam rilis PM Prancis menambahkan, memohon “konsensus politik” sebagai “prioritas pemerintah (Prancis)”.
Prancis telah berusaha, selama setahun terakhir, untuk mengajak semua partai politik lokal Kaledonia Baru untuk datang ke meja diskusi dan menghasilkan kesepakatan baru tentang masa depan politik Kaledonia Baru setelah Perjanjian Nouméa, yang ditandatangani pada tahun 1998, sekarang dianggap telah berakhir.
Namun sampai saat ini, meskipun ada beberapa upaya dari pemerintah Perancis dan lima kali kunjungan Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Perancis Gérald Darmanin, salah satu komponen dari payung FLNKS yang pro-kemerdekaan, Union Calédonienne (UC), meskipun telah berpartisipasi dalam diskusi pada tingkat tertentu, masih menolak untuk bergabung dalam pembicaraan yang inklusif.
Reaksi dari para politisi lokal
Sebagai reaksi terhadap pengumuman tersebut, partai-partai pro dan anti-kemerdekaan Kaledonia Baru telah menawarkan pandangan yang berbeda.
Salah satu tokoh utama dalam spektrum politik pro-Prancis, Sonia Backès (ketua partai “Les Loyalis”) mengatakan bahwa rencana reformasi konstitusional Prancis merupakan “berita yang sangat bagus”.
“Ini berarti Kaledonia Baru akan beralih dari status transisi ke status permanen dalam Konstitusi Prancis,” katanya.
Namun dia menyesalkan bahwa minimal sepuluh tahun (“terlalu lama”, katanya) sekarang menjadi aturan untuk menjadi pemilih yang memenuhi syarat.
Di pihak FLNKS yang pro-kemerdekaan, “penggeraknya” saat ini, Victor Tutugoro (yang juga memimpin Uni Partai Melanesia yang moderat dan pro-kemerdekaan, salah satu anggota FLNKS), mengatakan bahwa ia “tidak terkejut” tetapi prioritasnya saat ini adalah menemukan “kesepakatan lokal” antara “pemangku kepentingan politik lokal” yang dapat menjadi penerus Kesepakatan Nouméa.
Namun, ia menyatakan keraguannya apakah Amandemen Konstitusi akan mendapatkan dukungan yang cukup di Kongres Perancis (tiga perlima suara diperlukan).
“Segalanya agak sulit jika Anda melihat konsep mayoritas pemerintah. Akankah pemerintah Prancis mengumpulkan cukup dukungan? Kita tidak tahu.”
Pandangan lain yang berbeda datang dari Presiden Union Calédonienne (UC) Daniel Goa, yang mengatakan “sekali lagi, Negara Prancis memberlakukan kalendernya sendiri” dan bahwa poin yang paling diperdebatkan adalah pencabutan sebagian pembatasan terhadap daftar pemilih Kaledonia Baru.
Pemilihan lokal ditunda
Rancangan undang-undang lain, yang akan diajukan ke Parlemen Prancis, tidak akan memerlukan amandemen Konstitusi, tetapi akan menunda pemilihan provinsi berikutnya di Kaledonia Baru (dijadwalkan akan berlangsung pada Mei 2024) hingga 15 Desember 2024 “selambat-lambatnya”.
Akibatnya, “mandat pemilihan saat ini dari anggota majelis yang bersangkutan akan diperpanjang.”
Borne bermaksud untuk mengajukan RUU ini ke Parlemen Prancis untuk menunda pemilihan umum provinsi tersebut dan memperpanjang masa jabatan para anggotanya selama tiga bulan pertama tahun 2024.
Apakah Kesepakatan Nouméa masih hidup?
Selama beberapa tahun terakhir, interpretasi Kesepakatan Nouméa telah membuat banyak orang bingung dan ragu.
Dalam nasihatnya kepada Pemerintah Prancis, seperti yang dipublikasikan di situs webnya, Dewan Negara Prancis juga memberikan interpretasi selamat datang terhadap Kesepakatan Nouméa dan pertanyaan apakah kesepakatan tersebut telah kedaluwarsa atau belum.
Seperti yang ditentukan oleh Kesepakatan Nouméa, tiga referendum penentuan nasib sendiri telah berlangsung selama lima tahun terakhir, semuanya menghasilkan “tidak” untuk kemerdekaan Kaledonia.
Dokumen tahun 1998 mengatakan bahwa dalam skenario ini, “mitra politik harus bertemu untuk memeriksa situasi yang dihasilkan”.
Pengadilan tinggi Prancis percaya bahwa dalam kasus ini (yang sekarang telah menjadi kenyataan), “selama konsultasi (politik) belum memberikan pengaturan politik baru, pengaturan politik yang diberlakukan oleh (Persetujuan Nouméa) akan tetap berlaku, pada tahap evolusi terakhirnya, tanpa kemungkinan untuk kembali ke masa lalu”.
Tetapi Dewan menambahkan bahwa Kesepakatan tersebut pada awalnya dirancang untuk bertahan “sekitar dua puluh tahun” dan bahwa setelah tiga referendum telah diadakan dan telah menolak usulan Kaledonia Baru untuk mendapatkan akses kedaulatan penuh, “maka proses yang diprakarsai dalam Kesepakatan Nouméa untuk saat ini telah selesai”.
Dewan Negara lebih lanjut menafsirkan bahwa Persetujuan tersebut mengizinkan pembatasan terhadap daftar pemilih Kaledonia Baru “hanya (…) sejauh hal itu benar-benar diperlukan untuk tujuan pelaksanaan Persetujuan”.
Analisis Dewan Negara menyatakan bahwa lebih dari 25 tahun setelah penandatanganan dokumen tersebut oleh partai-partai lokal Kaledonia Baru (pro-Perancis dan pro-kemerdekaan) bahwa beberapa telah mengalami pengurangan dan sudah tidak lagi diperlukan untuk pelaksanaan Persetujuan dan bahwa (…) cakupannya harus mulai berkurang”.
