JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Mantan Komisaris Tinggi yang berbasis di Kaledonia Baru, Patrice Faure, telah ditunjuk sebagai Kepala Staf Presiden Prancis Emmanuel Macron. Faure digambarkan sebagai seorang ahli di wilayah luar negeri Prancis dan khususnya Kaledonia Baru.
Prefek berusia 56 tahun ini adalah perwakilan Prancis (Komisaris Tinggi) di Kaledonia Baru antara tahun 2021 dan 2023, sebuah periode yang ditandai dengan manajemen pandemi Covid, tetapi juga dua dari tiga referendum terakhir yang diadakan tentang kemungkinan kemerdekaan kolektivitas Pasifik Prancis.
Dia juga ditugaskan untuk mengorganisir upaya pertama untuk menyatukan partai-partai politik pro-Prancis dan pro-kemerdekaan untuk berbicara dan memberikan saran mengenai masa depan politik dan kelembagaan Kaledonia Baru.
Dia digantikan di Nouméa oleh Louis Le Franc pada awal tahun 2023.
Harian Prancis Le Monde menyatakan bahwa penunjukan Faure akan memungkinkan Presiden Prancis Macron untuk memiliki penasihat dekat dalam perkembangan Kaledonia Baru dalam beberapa bulan mendatang.
Meskipun Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri Prancis Gérald Darmanin telah melakukan perjalanan ke Kaledonia Baru sepanjang tahun 2023, upaya Prancis untuk mendorong perundingan bipartisan dan simultan belum membuahkan hasil.
Salah satu partai politik yang membentuk payung pro-kemerdekaan (FLNKS), Union Calédonienne, masih menolak untuk bergabung dalam perundingan tersebut.
PM Prancis Elisabeth Borne memberikan waktu kepada partai-partai politik Kaledonia Baru hingga 1 Juli 2024 untuk memberikan saran kolektif tentang masalah sensitif ini.
Borne juga mengumumkan pada hari Natal bahwa pemerintahnya akan mengajukan amandemen Konstitusi untuk “mencairkan” daftar pemilih Kaledonia Baru dan memungkinkan warga negara Prancis yang tinggal di sana selama lebih dari sepuluh tahun untuk memberikan suara pada pemilihan lokal.
Sementara Darmanin dijadwalkan untuk kembali ke Kaledonia Baru pada awal tahun, Menteri Keuangan Bruno Lemaire juga akan berkunjung lagi untuk mengawasi rencana reformasi yang luas untuk menyelesaikan situasi “kritis” Kaledonia Baru dalam industri pertambangan nikel.
Dan pada bulan Februari 2024, Menteri Kehakiman Eric Dupond-Moretti juga akan berkunjung ke sana untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang pembangunan penjara baru yang didanai oleh Prancis dengan perkiraan biaya sekitar €498 juta (Euro).
