Tanah PapuaLa Pago127 Orang di Kapela Yogonima Buta Huruf, Gereja Diminta Prioritaskan Pembangunan SDM

127 Orang di Kapela Yogonima Buta Huruf, Gereja Diminta Prioritaskan Pembangunan SDM

SORONG, SUARAPAPUA.com Sedikitnya 127 jiwa di kapela Santo Yohanes Yogonima, paroki Kristus Gembala Kita, Pugima, Dekenat Pegununan Tengah, keuskupan Jayapura, kabupaten Jayawijaya, provinsi Papua Pegunungan, belum kenal baca dan tulis. Pihak gereja diharapkan memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui bidang pendidikan.

Harapan itu dikemukakan ketua panitia, Jeremias Hisage, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima suarapapua.com, Minggu (14/1/2024).

Kata Jeremias, umat Katolik di Yogonima berharap keuskupan Jayapura lebih serius memproritaskan pembangunan gereja manusia mengingat dari total penduduk 204 jiwa, ada 127 orang belum bisa membaca dan menulis.

Menurutnya, pendidikan bagi umat kapela Santo Yohanes Yogonima memang hal serius yang butuh perhatian utama demi menyelamatkan anak-anak serta ibu-ibu dan bapak-bapak yang belum bisa baca dan tulis.

“Permasalahan pendidikan di kapela Santo Yohanes Yogonima paroki Pugima telah teridentifikasi saat seminar sehari dan diskusi kelompok terpimpin (FGD) yang diadakan selama tiga hari, dari tanggal 4 sampai 6 Januari 2024,” jelasnya.

Dua acara itu bagian dari perayaan lepas sambut tahun baru 2024 dalam nuansa orang Hugula yang dilaksanakan gereja setempat setiap tahun. Perayaan tahun 2023 dengan tema “Membangun Gereja Manusia Mandiri.

Baca Juga:  KPU Lanny Jaya Gelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara

Dalam FGD, kata Hisage, mereka membahas secara komprehensif terkait bidang karya pastoral seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, perempuan, dan tanah adat. Dalam pembahasannya, masalah pendidikan yang dinilai dalam bahaya, sedangkan gereja sudah dibangun selama 20 tahun.

Diakuinya, kemerosotan pelayanan pendidikan tak hanya dialami umat di kapela Santo Yohanes Yogonima. Sejumlah kapela tetangga lainnya, seperti Santo Lukas Lukaken, Santo Matias Wuroba, Santo Hironimus Helepalegem, Santo Thomas Siliwak, Santo Kornelius Kemisake, Santo Simon Sagesalo, dan yang lainnya, juga ditemukan hal nyaris sama.

Dari hasil diskusi, disimpulkan bahwa dampak dari terpuruknya pendidikan karena pasca penutupan Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Katolik (YPPK) pada tahun 1980-an. Keterbatasan lainnya seperti tenaga guru, fasilitas belajar, biaya pendidikan yang berdampak buruk pada hak dasar pendidikan anak-anak sejak usia dini.

“Kami menilai pasca diputusnya YPPK pada tahun 80-an, pendidikan di sini macet. Selain itu, faktor lainnya karena minimnya tenaga guru, fasilitas, dan biaya pendidikan, sehingga itu membuat anak-anak tidak bisa lanjutkan sekolah. Kemudian, pendapatan orang tua yang kecil mempengaruhi keluarga dalam mendukung nasip dan masa depan anak untuk mencapai cita-cita mereka,” tutur Jeremias.

Baca Juga:  Pemkab Lanny Jaya Bersama Berbagai Pihak Deklarasikan Pemilu Damai

Sementara, Frengki Hisage, sekretaris panitia, mencatat selama ini gereja hanya fokus membangun gereja secara fisik yaitu bangunan gedung dengan membebankan biaya kepada umat, namun manusianya kurang diperhatikan.

Kata Frengki, Gereja Katolik saat ini lebih banyak prioritaskan keindahan fisik arsitektur, tetapi tidak terlihat esensinya untuk membangkitkan dan menyelamatkan gereja manusia.

“Ironisnya kita sibuk membangun gereja indah, mewah, dan megah yang memberatkan umat untuk memberikan iuran wajib. Gereja sekarang lebih suka mengejar keindahan fisik arsitektur bangunan semata. Itu tidak memiliki esensi karena tidak membangkitkan dan menyelamatkan gereja manusia yang sedang hidup menderita,” ujarnya membandingkan.

“Setelah melihat dinamika pastoral dan merefleksikan bersama melalui kegiatan seminar sehari dan FGD, kami mengajak pimpinan gereja katolik di Tanah Papua, khususnya keuskupan Jayapura agar kedepan lebih memprioritaskan pembangunan gereja manusia ketimbang pembangunan gedung gereja fisik yang tidak bernyawa,” tuturnya.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, panitia juga menitip satu permohonan kepada Uskup Jayapura untuk membuka TK, SD dan SMP dengan sistem pendidikan berpola asrama di kampung Yogonima. Mereka juga minta dibantu tenaga guru dan pembina asrama.

“Salah satu permohonan kami kepada Uskup Jayapura adalah membuka TK, SD, SMP, dengan pendidikan formal berpola asrama di kampung kami. Juga membuka pendidikan non formal berpola asrama. Sekaligus kirim guru pengajar dan pembina asramanya.”

Baca Juga:  Inilah Hasil Kunker MRP Papua Pegunungan Saat Pencoblosan di Jayawijaya

Lanjut Frengki, “Ini doa dan harapan terbesar kami selama ini untuk mempersiapkan jalan bagi generasi penerus, membangun gereja manusia. Kami punya tanah dan lokasinya sudah siap. Gedung-gedung kami siap bangun sendiri. Tinggal Bapa Uskup kasih restu dan mendukung kami. Kalau tidak, sampai kapan pun adik-adik dan anak-anak kami tidak akan bersekolah dan tidak akan mendapatkan akses layanan pendidikan Katolik.”

Sementara itu, Soleman Itlay, pemerhati pembangunan SDM meminta keuskupan Jayapura melalui YPPK segera turun ke lapangan dan mencari solusi untuk mengatasi bersama karena masalah pendidikan di kampung Yogonima dalam tahap krusial yang segera ditangani.

Soleman berharap agar pemerintah juga intervensi dan bekerjasama dengan pihak gereja untuk atasi masalah pendidikan.

“Saya minta pihak keuskupan melalui YPPK untuk turun ke kampung dan melihat masalah buta aksara yang sedang terjadi karena ini sudah tingkat serius dan melihat solusinya untuk menyelamatkan anak-anak, perempuan, dan laki-laki. Kami harap, pemerintah juga intervensi dan kerjasama dengan gereja untuk atasi masalah pendidikan di kampung Yogonima,” tandasnya. []

Terkini

Populer Minggu Ini:

Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Tambrauw Masih Berlanjut

0
“Waktu plenonya sangat singkat, sehingga butuh kerja sama dari semua pihak agar proses ini berjalan dengan lancar dan aman hingga selesai,” kata Andreas Daniel Kambu, ketua KPU provinsi Papua Barat Daya.

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.