PasifikPihak Oposisi Mempersoalkan Status Pemerintah Persatuan Nasional

Pihak Oposisi Mempersoalkan Status Pemerintah Persatuan Nasional

Editor :
Elisa Sekenyap

JAYAPURA, SUARAPAPUA.com— Pemimpin Oposisi dan Anggota Parlemen (MP) untuk Port Vila, Ismael Kalsakau, telah menyuarakan keprihatinannya, dengan menyatakan bahwa Pemerintah Persatuan Nasional (GNU) sudah tidak utuh lagi.

Dalam laporan Daily Post Vanuatu, Kalsakau mengatakan bahwa persatuan nasional melibatkan semua orang untuk bekerja sama, yang dianjurkan oleh Kepala Negara tahun lalu dalam sebuah pertemuan dengan para pemimpin politik.

Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan baru-baru ini oleh blok Oposisi, anggota parlemen Kalsakau berpendapat bahwa persatuan berhenti ketika Perdana Menteri (PM), Charlot Salwai, mencopot dua menteri dari Partai Pembangunan Pedesaan (RDP).

Kalsakau menjelaskan bahwa meskipun Kepala Negara mengusulkan GNU, hal itu tidak pernah dipertahankan secara konsisten.

Baca Juga:  Mantan Komisaris Tinggi yang Berbasis di Kaledonia Baru Ditunjuk Sebagai Kepala Staf Presiden Prancis

Pemimpin Oposisi mengatakan pada kenyataannya, persatuan nasional berhenti hanya ketika Kepala Negara menganjurkan tentang hal itu tahun lalu selama pertemuan antara Kepala Negara dan para pemimpin politik, karena, pada saat itu, kelompok Oposisi memilih persatuan nasional tetapi pihak pemerintah menggunakan pembubaran parlemen.

Kepala Negara kemudian memilih apa yang dikatakan oleh kelompok Oposisi. Dia menegaskan bahwa tindakan PM, khususnya pemecatan para menteri, mengganggu persatuan.

Kalsakau menjelaskan bahwa pencopotan menteri-menteri RDP karena permintaan mereka untuk portofolio kementerian tambahan adalah hal yang wajar.

Baca Juga:  Universitas Filipina Akan Menawarkan Kursus Keperawatan di Vanuatu

Ia mengatakan bahwa PM bisa saja menolak permintaan tersebut. Kalsakau mengkritik keputusan untuk mencopot para menteri, dan menyatakan bahwa hal tersebut mengacaukan negara.

Pemimpin Oposisi, Blaise Sumptoh menambahkan bahwa perombakan portofolio menteri yang terus dilakukan oleh PM berkontribusi pada ketidakstabilan saat ini.

Ketua Komite Akuntan Publik (PAC), anggota parlemen Jean Baptiste Tama mencatat bahwa negara ini tampaknya terhenti dan bergerak mundur karena perombakan yang sedang berlangsung.

Dia menyatakan keprihatinannya tentang kurangnya kemajuan dan kemungkinan perombakan lain bulan depan.

Pemerintah Persatuan Nasional (PRO) yang utuh
Menanggapi klaim-klaim ini, Pejabat Hubungan Masyarakat (PRO) PM, Hilaire Bule, membantah bahwa tidak ada lagi GNU.

Baca Juga:  Menteri Perempuan Fiji Lynda Tabuya Menyerukan Undang-Undang Online yang Lebih Kuat

Bule menunjukkan bahwa semua partai politik di legislatif memiliki perwakilan mereka di pemerintahan, termasuk Persatuan Partai-partai Moderat (UMP) Kalsakau.

Dia menyebutkan bahwa meskipun menghapus dua portofolio menteri dari RDP, partai tersebut masih mempertahankan dukungannya untuk pemerintahan ini.

Menurut Bule, Presiden RDP masih tetap menjabat sebagai cambuk pemerintah, dan seorang anggota parlemen RDP lainnya menduduki posisi Wakil Ketua keempat.

PRO lebih lanjut berpendapat bahwa kehadiran hanya empat anggota parlemen Oposisi sudah mengindikasikan bahwa PM Salwai secara efektif mewakili GNU.

Terkini

Populer Minggu Ini:

Koalisi Masyarakat Sipil Tolak Tanda Kehormatan Kepada Jenderal Terduga Penjahat Kemanusiaan

0
Presiden untuk membatalkan rencana pemberian pangkat kehormatan terhadap Prabowo Subianto yang diduga terlibat dalam kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998;

Fortnightly updates in English about Papua and West Papua from the editors and friends of the banned 'Suara Papua' newspaper.